Indeks Opini Wtp

Opini itu didukung oleh WTP atas 97 laporan keuangan kementerian/lembaga dan 1 laporan keuangan Bendahara Umum Negara.

Predikat WTP tak lagi dimaknai hasil pengelolaan keuangan yang baik, tetapi diburu kepala daerah mendapatkan insentif fiskal dan alat pencitraan politik.

Menurut Gus Ipul, hasil pemeriksaan BPK dan Opini WTP tidak hanya menjadi evaluasi, tetapi juga menjadi pendorong Kemensos agar semakin optimal bekerja.

Atas laporan keuangan Pemprov DKI 2023, dengan demikian Pemprov DKI telah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian ketujuh kalinya.

Gagalnya BPK menghasilkan produk audit bebas kepentingan bermuara dari sistem seleksi pimpinannya yang minim akuntabilitas.

Jokowi mengingatkan predikat WTP dari BPK adalah keharusan sebagai pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola uang rakyat.

Nasruddin optimistis menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang konsisten dapat memberikan kontribusi untuk perekonomian warga Jakarta.

Presiden Jokowi  mengingatkan kepada jajaran menterinya agar uang rakyat  digunakan untuk merealisasikan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022.

KPK menduga koruptor Rachmat Yasin ikut mengondisikan pemulusan laporan keuangan Pemkab Bogor yang melibatkan adiknya, Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin.

Jokowi bersyukur dengan status WTP. Ia menilai capaian tersebut merupakan hal yang baik dan bisa menjadi landasan pemerintah melakukan perbaikan.

KPK masih mendalami sumber uang suap yang diduga diberikan Ade Yasin kepada tim auditor BPK Perwakilan Jawa Barat.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK telah menjadi komoditas jual beli oleh kepala daerah untuk membohongi publik.

Ade Yasin menyuap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

Polri telah memperoleh WTP sebanyak tujuh kali berturut-turut, sejak 2013-2019. 

BPK RI menyampaikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk Pemprov DKI Jakarta.

Rekomendasi BPK itu ditanggapi serius oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Kemenkumham meraih opini WTP selama 4 kali berturut-turut dan telah meraih sebanyak 6 kali secara keseluruhan.

Dari 87 laporan keuangan, yang terdiri 86 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), hampir semuanya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Lima kementerian/lembaga yakni KPK, KPU, PUPR dan Kemenpora gagal mendapatkan opini WTP 2018, dan hanya mendapatkan WDP.