Indeks Opini Wtp
Jokowi Temukan Uang Rakyat Habis untuk Membiayai Birokrasi
Presiden Jokowi mengingatkan kepada jajaran menterinya agar uang rakyat digunakan untuk merealisasikan program yang bermanfaat bagi masyarakat.
BPK Beri Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2022
BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022.
KPK Usut Keterlibatan Rachmat Yasin di Kasus Ade Yasin
KPK menduga koruptor Rachmat Yasin ikut mengondisikan pemulusan laporan keuangan Pemkab Bogor yang melibatkan adiknya, Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin.
Laporan Keuangan Dapat Opini WTP, Jokowi Janji Perbaiki Kekurangan
Jokowi bersyukur dengan status WTP. Ia menilai capaian tersebut merupakan hal yang baik dan bisa menjadi landasan pemerintah melakukan perbaikan.
KPK Konfirmasi Dugaan Arahan Ade Yasin Kumpulkan Uang dari ASN
KPK masih mendalami sumber uang suap yang diduga diberikan Ade Yasin kepada tim auditor BPK Perwakilan Jawa Barat.
Kasus Ade Yasin: Opini WTP Bukan Jaminan Pemda Antikorupsi
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK telah menjadi komoditas jual beli oleh kepala daerah untuk membohongi publik.
Bupati Bogor Ade Yasin Jadi Tersangka Suap dan Ditahan KPK
Ade Yasin menyuap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).
Raih Predikat WTP, Kapolri Siap Tindaklajuti Rekomendasi BPK
Polri telah memperoleh WTP sebanyak tujuh kali berturut-turut, sejak 2013-2019.
Kado HUT Jakarta, Pemprov DKI Raih Opini WTP 3 Kali Berturut-turut
BPK RI menyampaikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk Pemprov DKI Jakarta.
Kemenhub Dapat WTP, BPK Tetap Soroti PNBP Perhubungan Darat
Rekomendasi BPK itu ditanggapi serius oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Kemenkumham Raih Opini WTP 4 Kali Berturut-Turut dari BPK
Kemenkumham meraih opini WTP selama 4 kali berturut-turut dan telah meraih sebanyak 6 kali secara keseluruhan.
BPK beri 7 Catatan Kementerian/Lembaga yang Gagal Dapat WTP
Dari 87 laporan keuangan, yang terdiri 86 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), hampir semuanya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
KPK, KPU, Kementerian PUPR dan Kemenpora Gagal Dapat Opini WTP BPK
Lima kementerian/lembaga yakni KPK, KPU, PUPR dan Kemenpora gagal mendapatkan opini WTP 2018, dan hanya mendapatkan WDP.
Pemprov DKI Mendapat Opini WTP dari BPK untuk Laporan Anggaran 2018
Pemprov DKI Jakarta mendapatkan opini WTP atas laporan anggaran keuangan tahun 2018.
Pemprov DKI Rapikan Laporan Aset untuk Dapatkan Opini WTP
Pemprov DKI akan membuat dan merapikan sistem informasi aset demi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun ini.
Pemprov DKI Targetkan Laporan Keuangan Daerah Raih Opini WTP
Pemprov DKI Jakarta menargetkan bisa memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan tahun anggaran 2018.
Predikat Keuangan WTP, tapi Mengapa Kepala Daerahnya Korupsi?
Kepala daerah lebih sering bermain di masalah perizinan.
Sri Mulyani Sebut Banyak Daerah WTP Tapi Pejabatnya Terkena Korupsi
"Saya sampaikan tadi ada yang sudah dapat WTP, tapi jumlah pejabat Pemda yang dijadikan tersangka masih cukup tinggi," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani Klaim Mayoritas Neraca Keuangan Pusat dan Daerah WTP
Kendati demikan, kata Sri Mulyani masih ada yang mendapatkan predikat WTP namun pejabatnya terjerat kasus korupsi.
Kepala Daerah Peraih WTP yang Terjerat Kasus Korupsi
“Opini [WTP] BPK saat ini dijadikan 'tameng' untuk mengelabui publik terhadap perilaku korup para pejabat,” kata Sekretaris Deputi FITRA, Misbah.