tirto.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) tahun 2021 berstatus opini tanpa pengecualian atau WTP.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP, LKKL dan LKBUN tahun 2021, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas LKPP tahun 2021 dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,” kata Ketua BPK Isma Yatun di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/6/2022).
Isma menuturkan, penilaian opini berdasarkan peninjauan 83 laporan keuangan kementerian negara dan lembaga beserta laporan keuangan bendahara umum negara 2021 yang berpengaruh kepada LKPP 2021. Penilaian juga dilakukan dengan 4 kriteria yakni standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Meskipun beropini wajar tanpa pengecualian (WTP) secara umum, Isma mengaku ada kementerian lembaga yang masih berstatus wajar dengan pengecualian. Setidaknya ada 4 kementerian lembaga yang berstatus WDP, salah satunya Kementerian Perdagangan.
“Sebanyak 4 perangkat kementerian lembaga yakni laporan keuangan Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Basional (BRIN) dan lembaga ilmu pengetahuan Indonesia tahun 2021 memperoleh opini wajar dengan pengecualian. Namun demikian secara keseluruhan pengecualian pada LKKL tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP tahun 2021," kata Isma.
Mendengar opini BPK, Presiden Jokowi bersyukur dengan status WTP. Ia menilai capaian tersebut merupakan hal yang baik dan bisa menjadi landasan pemerintah untuk melakukan perbaikan.
“Alhamdulilah tahun 2021 bahwa BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat, WTP ini merupakan pencapaian yang baik di tahun yang sangat berat di 2021 dan hasil laporan ini akan menjadi landasan untuk pemerintah untuk terus melakukan perbaikan,” kata Jokowi di saat yang sama.
Jokowi menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan pengelolaan keuangan secara efektif dan inklusif. Pemerintah juga terus berupaya mendorong efektivitas target dan sasaran program. Ia pun berjanji akan memperbaiki segala laporan BPK.
“Pemerintah akan menindaklanjuti tadi yang disampaikan Ibu Ketua BPK, semua kelemahan harus segera diperbaiki, terutama sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhdap perundang-undangan yang berdampak terhadap kepada kewajaran penyajian LKPP 2021 sehingga ke depannya dengan perbaikan-perbaikan, maka tata kelola keuangan negara kita akan semakin baik lagi,” kata Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
