Indeks Opini Wtp

Pimpinan KPK mengingatkan pemberian opini WTP belum menjamin birokrasi pemerintahan benar-benar bebas dari korupsi.

Menurut Wiranto, opini WTP dari BPK bukan sebuah prestasi tetapi kewajiban bagi yang harus didapatkan oleh para penyelenggara negara.

Sebanyak enam LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) diberikan kepada dua LKKL.

Sandiaga menyatakan semua wali kota di Jakarta harus rajin menagih realisasi penyediaan fasos-fasum ke pengembang.

Sistem informasi aset yang diterapkan merupakan pengembangan dari sistem e-budgeting yang dirintis sejak era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memimpin DKI.

BPAD DKI mencatat sebagian piutang Pemprov DKI belum dilunasi oleh pengembang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bahwa Opini WTP terakhir kali didapat Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2012.

Sandiaga menyambut positif permintaan DPRD DKI agar beberapa program pemerintahan Ahok tetap dilanjutkan.

Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta mengklaim hingga kini aset daerah di ibu kota yang belum tercatat tersisa 2 persen saja yang setara dengan nilai Rp4 triliun.

Presiden juga mengingatkan inti dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan adalah menjaga kepercayaan rakyat.

"Itu tugas utama, mudah-mudahan bisa berjalan lancar," ungkap Sandiaga hari ini.

Sandiaga ditugaskan Gubernur Anies Baswedan untuk memimpin sejumlah proyek agar lolos dengan hasil laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2017 berupa WTP.

Anies mengatakan, sebagai seorang pengusaha, Sandi memiliki kapasitas untuk membenahi pengelolaan aset dan keuangan Pemprov yang bermasalah.

Selama empat tahun berturut-turut, Pemprov DKI Jakarta selalu mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK.

Temuan BPK Selama Semester I 2017 menyangkut 14.997 jenis permasalahan senilai Rp27,39 triliun.

Menkeu Sri Mulyani mengimbau agar para pegawai dan pejabat di kementerian lembaga serta pemerintah daerah bisa menahan diri dari keinginan korupsi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa opini WTP tidak menjamin sebuah instansi atau lembaga bisa bebas dari tindak korupsi.

Opini WTP yang disematkan oleh BPK terhadap laporan keuangan kementerian dan lembaga pemerintah tak jadi jaminan organisasi bersangkutan bersih dari penyimpangan.

Djarot mengatakan dirinya tetap percaya pada audit BPK sebab selama ini menurutnya sistem audit di BPK berjalan dengan baik.

Praktik suap untuk mendapatkan predikat “kinclong” BPK ini dinilai dapat menjatuhkan kredibilitas kementerian dan lembaga negara yang selama ini diukur, salah satunya dari hasil audit BPK tersebut.