Indeks Opini Wtp

Dari 87 laporan keuangan, yang terdiri 86 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), hampir semuanya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Lima kementerian/lembaga yakni KPK, KPU, PUPR dan Kemenpora gagal mendapatkan opini WTP 2018, dan hanya mendapatkan WDP.

Pemprov DKI Jakarta mendapatkan opini WTP atas laporan anggaran keuangan tahun 2018.

Pemprov DKI akan membuat dan merapikan sistem informasi aset demi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun ini.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan bisa memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan tahun anggaran 2018.

Kepala daerah lebih sering bermain di masalah perizinan. 

"Saya sampaikan tadi ada yang sudah dapat WTP, tapi jumlah pejabat Pemda yang dijadikan tersangka masih cukup tinggi," ujar Sri Mulyani.

Kendati demikan, kata Sri Mulyani masih ada yang mendapatkan predikat WTP namun pejabatnya terjerat kasus korupsi.

“Opini [WTP] BPK saat ini dijadikan 'tameng' untuk mengelabui publik terhadap perilaku korup para pejabat,” kata Sekretaris Deputi FITRA, Misbah.

Pimpinan KPK mengingatkan pemberian opini WTP belum menjamin birokrasi pemerintahan benar-benar bebas dari korupsi.

Menurut Wiranto, opini WTP dari BPK bukan sebuah prestasi tetapi kewajiban bagi yang harus didapatkan oleh para penyelenggara negara.

Sebanyak enam LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) diberikan kepada dua LKKL.

Sandiaga menyatakan semua wali kota di Jakarta harus rajin menagih realisasi penyediaan fasos-fasum ke pengembang.

Sistem informasi aset yang diterapkan merupakan pengembangan dari sistem e-budgeting yang dirintis sejak era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memimpin DKI.

BPAD DKI mencatat sebagian piutang Pemprov DKI belum dilunasi oleh pengembang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bahwa Opini WTP terakhir kali didapat Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2012.

Sandiaga menyambut positif permintaan DPRD DKI agar beberapa program pemerintahan Ahok tetap dilanjutkan.

Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta mengklaim hingga kini aset daerah di ibu kota yang belum tercatat tersisa 2 persen saja yang setara dengan nilai Rp4 triliun.

Presiden juga mengingatkan inti dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan adalah menjaga kepercayaan rakyat.

"Itu tugas utama, mudah-mudahan bisa berjalan lancar," ungkap Sandiaga hari ini.