tirto.id -
Pertama, persiapan Asian Games berjalan dengan baik; kedua, enam proyek Simpang Tidak Sebidang (flyover dan underpass) dapat selesai secepatnya; dan terakhir, memastikan Pemprov mendapatkan opini WTP dari LHP BPK.
"Itu tugas utama, mudah-mudahan bisa berjalan lancar," ungkap Sandiaga di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).
Dalam hal persiapan Asian Games, Sandi memaparkan bahwa dirinya telah memanggil Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Ratiyono ke Balai Kota untuk menanyakan progres pembangunan fasilitas dan revitalisasi gelanggang olahraga (GOR) berjalan dengan baik.
Sejauh ini, kata dia, sudah ada 10 GOR yang telah direvitalisasi untuk Asian Games dengan dana Kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB) PT Sinar Mas Land. Sepuluh GOR itu antara lain berada di Pulogadung, Cempaka Putih, Sunter, Soemantri Brojonegoro, Bulungan, Ragunan, Senen, GOR Jakarta Barat, GOR Jakarta Utara, dan GOR Jakarta Timur.
"Kita akan all out tiap venue akan kita pastikan tidak tertunda baik penyiapan maupun training facilities, juga transportasi lalu lintas maupun akomodasi yang berhubungan dengan mobilitas atlet," katanya.
Sementara dalam hal penyelesaian enam proyek Simpang Tidak Sebidang, ia mengatakan telah memanggil semua pihak yang bertanggungjawab atas proyek tersebut untuk berkonsolidasi dalam Rapat Pimpinan.
Sebelumnya, ia memang mengatakan bahwa enam proyek tersebut tidak bisa selesai tepat waktu. Namun setelah memanggil para perusahaan pemilik lahan dan jaringan utilitas yang bersinggungan dengan proyek-proyek tersebut, ia memastikan bahwa flyover Pancoran, satu dari enam proyek Simpang Tidak Sebidang, dapat selesai tepat waktu.
"Saya ucapkan terima kasih pada KAI (Kereta Api Indonesia), PGN (perusahaan Gas Negara), PLN, PT PAM Lyonnaise (Palyja), PT AETRA Air Jakarta, dan Pam Jaya yang on the spot. Pelajaran buat kami ke depan proyek ini harus direncanakan dengan baik, detail engineering design-nya harus awal-awal sekali sehingga baik," ujarnya.
Terakhir, mengenai opini WTP BPK, mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu mengatakan hal itu menjadi tugas terberatnya sebagai orang yang baru pertama kali memimpin birokrasi. Sebab, opini WTP juga berkaitan dengan penyelesaian enam proyek Simpang Tidak Sebidang yang harus dipastikan pula ketepatan waktunya.
"Ini tugas yang saya harus pastikan akan kerjasama dengan seluruh SKPD karena bersinggungan dengan aset. Catatan aset dan temuan di BPK yang sudah disampaikan di BPK dan yang belum ditindaklanjuti ada 6 ribu, saya harus pastikan ada tindak lanjutnya," tegas Sandiaga.
Untuk itu, ia membuat program Road to WTP dengan tujuan melakukan transparansi dan mengukur pencapaian SKPD dalam pengelolaan aset dan menindaklanjuti temuan BPK setiap minggunya.
"Dan saya pastikan semua SKPD betul-betul berikan atensi khusus mengenai WTP ini dan saya akan diskusi dengan pimpinan apakah WTP ini dan aset bisa dijadikan KPI (Key Performance Indicator) bagi seluruh SKPD," tegasnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Maya Saputri
