Presiden Jokowi Sebut Laporan WTP dari BPK Bukan Prestasi

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut laporan keuangan yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukanlah sebuah prestasi, melainkan merupakan kewajiban dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“WTP bukanlah sebuah prestasi melainkan memang kewajiban kita dalam menggunakan APBN,” kata Presiden Jokowi dalam acara Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (5/12/2017).

Presiden juga mengingatkan bahwa inti dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan adalah menjaga kepercayaan rakyat. Hal itu, kata Jokowi, diperoleh dengan menunjukkan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai tanggung jawab sesuai aturan dan untuk kepentingan rakyat.

“Ini yang saya minta benar-benar diperhatikan karena bukan sembarang pertangungjawabannya. Jangan hanya karena pemeriksaan itu sebagai kegiatan tahunan, kegiatan rutin tahunan lalu semuanya menganggap gampang saja,” kata dia.

Jokowi menambahkan, saat pemerintah pusat menerima hasil Opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Pusat tahun 2016, Presiden mengingatkan bahwa hal itu adalah hasil kerja keras seluruh pihak beserta lembaga yang menggunakan uang rakyat.

“Kerja keras yang tidak boleh berhenti begitu saja melainkan harus terus-menerus kita lakukan,” kata dia.

Presiden menekankan seluruh pihak agar tidak begitu saja berpuas diri dengan pernyataan bahwa pada 2016 menjadi saat pertama kali predikat WTP diterima Pemerintah Pusat setelah 12 tahun.

Ke depan, Jokowi berkata, semua pihak harus semakin terpacu supaya tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun berikutnya pemerintah pusat terus mendapat status opini WTP dan status itu kemudian harus jadi sebuah standar.

“Sekali lagi, itu harus jadi sebuah standar bagi kita semuanya. Tentu saya juga perlu saya ingatkan kepada semuanya bahwa kementerian dan lembaga pemerintahan bahwa mendapatkan predikat WTP saja tidak cukup, tidak cukup,” kata dia.

Ia menegaskan, hal yang terpenting yakni harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi. “Ini perlu digarisbawahi. Maksimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu sampai hilir, ini segera. Saya sudah perintahkan mulai dari e-planning, e-budgeting, perpres sedang disiapkan,” kata dia.

Dengan begitu, kata Jokowi, maka tidak perlu ada keraguan karena aturan menjadi semakin jelas. Menurut Jokowi, kalau sistem itu berjalan, maka ia meyakini semuanya akan menjadi transparan, mudah dipertanggungjawabkan, dan tidak ada ruang untuk 'bermain-main' dengan APBN.

“Saya minta setiap kementerian dan lembaga pemerintahan, pengguna APBN agar terbuka dengan BPK. Karena BPK itu mitra kita memastikan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata dia.

Presiden juga menegaskan kepercayaannya kepada BPK untuk menjaga independensi dan profesionalitas sepanjang proses pemeriksaan. “Sehingga dengan niat dan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan BPK, saya percaya kepercayaan rakyat akan terus kita peroleh bersama," kata Presiden.