tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut hasil pemeriksaan keuangan pemerintah pusat dan daerah semakin baik dan mayoritasnya mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2018 di kementerian keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/9/2018).
Ia juga menyampaikan, instansinya bakal menerbitkan buku yang mendokumentasikan perjalanan neraca keuangan di Indonesia sejak 12 tahun terakhir.
"Dari mulai negara yang tidak punya neraca, kita belum punya neraca 12 tahun yang lalu yang kemudian neracanya diaudit dan dalam bentuk diclaimer sekarang menjadi RI yang punya neraca mayoritas laporan keuangan pusat dan daerah WTP," ujarnya di Kementerian Keuangan, Kamis (20/9/2018).
Menrut Sri Mulyani, semakin baiknya perjalanan pengelolaan uang negara baik di tingkat pusat dan daerah dapat dilihat dari laporan neraca keuangan di kementerian/lembaga ataupun di pemerintahan daerah yang semakin transparan serta memperoleh pengakuan dari BPKP.
Kendati demikan, kata dia, masih ada yang mendapatkan predikat WTP namun pejabatnya terjerat kasus korupsi. "Ini jadi catatan buat kita agar tidak terulang," imbuhnya.
Sri Mulyani juga meminta agar capaian pemerintah pusat dan daerah yang sudah ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk tahun anggaran 2017 tidak membuat kinerja pemerintahan dan lembaga puas diri.
Capaian laporan keuangan yang mayoritas WTP ini harus menjadi motivasi bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk selalu meningkatkan kinerjanya.
"Saya pernah kerja di Bank Dunia, jadi saya tahu betul banyak negara di dunia yang tidak punya neraca, lalu ada yang punya neraca tapi enggak pernah baik dan enggak pernah WTP walau sudah bertahun-tahun. Jadi ada saatnya kita boleh syukuri capaian kita tapi jangan terlena dengan titik ini," tuturnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Dipna Videlia Putsanra
