Sri Mulyani Sebut Banyak Daerah WTP Tapi Pejabatnya Terkena Korupsi

"Saya sampaikan tadi ada yang sudah dapat WTP, tapi jumlah pejabat Pemda yang dijadikan tersangka masih cukup tinggi," ujar Sri Mulyani.

Reporter: Hendra Friana

Terbit 20 Sep 2018 14:44 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi pembicara utama di hadapan para pengusaha Indonesia dalam seminar di Jakarta, Jumat (14/9/2018). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

tirto.id -

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, meminta kementerian/lembaga serta pemerintah daerah tidak serta-merta puas dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh dari hasil audit BPK.

Sebab, hingga saat ini masih banyak daerah yang pejabatnya terangkut kasus korupsi meski laporan keuangan dianggap wajar. Hal itu ia sampaikan usai membuka Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018.

"Saya sampaikan tadi ada yang sudah dapat WTP, tapi jumlah pejabat Pemda yang dijadikan tersangka masih cukup tinggi. Tentu kami berharap kan makin banyak dilakukan upaya untuk penanggulangan korupsi dan memperbaiki tata kelola," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/9/2018).

Dalam kesempatan itu, ia juga menyebut bahwa hasil pemeriksaan keuangan pemerintah pusat dan daerah semakin baik dan mayoritas kini telah mendapatkan predikat WTP.

Semakin baiknya perjalanan pengelolaan uang negara di tingkat pusat dan daerah juga dapat dilihat dari laporan neraca keuangan di kementerian/lembaga ataupun di pemerintahan daerah yang semakin transparan serta memperoleh pengakuan dari BPKP.

Capaian laporan keuangan yang mayoritas WTP ini harus menjadi motivasi bagi K/L dan pemerintah daerah untuk selalu meningkatkan kinerjanya.

"Saya pernah kerja di Bank Dunia, jadi saya tahu betul banyak negara di dunia yang tidak punya neraca, lalu ada yang punya neraca tapi nggak pernah baik, dan ada yang punya neraca tapi nggak pernah baik dan nggak pernah WTP walau sudah bertahun-tahun. Jadi ada saatnya kita boleh syukuri capaian kita tapi jangan terlena dengan titik ini," tuturnya.

Ia juga menyampaikan bahwa instansinya bakal menerbitkan buku yang mendokumentasikan perjalanan neraca keuangan di Indonesia sejak 12 tahun terakhir.

"Dari mulai negara yang tidak punya neraca, kita belum punya neraca 12 tahun yang lalu yang kemudian neracanya diaudit dan dalam bentuk disclaimer sekarang menjadi RI yang punya neraca mayoritas laporan keuangan pusat dan daerah WTP," ujarnya di Kementerian Keuangan, Kamis (20/9/2018).