Indeks Opini Wtp

Sandiaga ditugaskan Gubernur Anies Baswedan untuk memimpin sejumlah proyek agar lolos dengan hasil laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2017 berupa WTP.

Anies mengatakan, sebagai seorang pengusaha, Sandi memiliki kapasitas untuk membenahi pengelolaan aset dan keuangan Pemprov yang bermasalah.

Selama empat tahun berturut-turut, Pemprov DKI Jakarta selalu mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK.

Temuan BPK Selama Semester I 2017 menyangkut 14.997 jenis permasalahan senilai Rp27,39 triliun.

Menkeu Sri Mulyani mengimbau agar para pegawai dan pejabat di kementerian lembaga serta pemerintah daerah bisa menahan diri dari keinginan korupsi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa opini WTP tidak menjamin sebuah instansi atau lembaga bisa bebas dari tindak korupsi.

Opini WTP yang disematkan oleh BPK terhadap laporan keuangan kementerian dan lembaga pemerintah tak jadi jaminan organisasi bersangkutan bersih dari penyimpangan.

Praktik suap untuk mendapatkan predikat “kinclong” BPK ini dinilai dapat menjatuhkan kredibilitas kementerian dan lembaga negara yang selama ini diukur, salah satunya dari hasil audit BPK tersebut.

Djarot mengatakan dirinya tetap percaya pada audit BPK sebab selama ini menurutnya sistem audit di BPK berjalan dengan baik.

Sebanyak 23 auditor BPK terlibat dalam kasus suap. Mereka memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) laporan keuangan lembaga negara dengan ganjaran sejumlah uang.