Sri Mulyani Sebut WTP Tak Jamin Indonesia Bebas Korupsi

tirto.id - Laporan Keuangan Negara telah tercatat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), meski demikian Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati tak menampik jika korupsi masih bisa terjadi. Tak tanggung-tanggung, ia berpendapat hal tersebut bisa dilakukan oleh oknum pejabat atau pegawai.

“WTP bukan berarti tidak ada korupsi. Korupsi bisa terjadi dengan modus macam-macam,” tegas Sri Mulyani dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Jakarta, Kamis (14/9/2017) sebagaimana dikutip Antara.

Opini WTP tersebut datang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil ini menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran dari sisi kepatuhan dan pencatatan telah berjalan sebagaimana mestinya.

Sri Mulyani mengatakan bahwa akan sangat memalukan apabila laporan keuangan yang tercatat WTP itu dikotori oleh Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat atau pegawai dari Kementerian Lembaga ataupun pemerintah daerah. Ia sangat malu apabila itu sampai terjadi.

“Yang paling memalukan dan kelihatan, kalau sampai OTT. Jangan sampai terjadi WTP tapi OTT. Ironis kalau WTP tapi OTT,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani lantas meminta para pimpinan Kementerian Lembaga dan kepala daerah untuk lebih mengawasi kinerja anggaran agar mengantisipasi terjadinya tindakan korupsi di kemudian hari.

Modus korupsi bisa terjadi bermacam-macam, kata Sri Mulyani. Ia menyebut modus korupsi bisa berupa konflik kepentingan. Istilah menitipkan “pesan” begitu akrab dengan tindakan korupsi.

“Kita harus waspada karena ada korupsi yang sifatnya seperti konflik kepentingan sampai ada yang betul-betul merampok uang negara,” katanya.

Lebih dari itu, Sri Mulyani meminta hal ini menjadi kewaspadaan bagi semua pihak guna mensukseskan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, efisien, bersih dan terhindar dari korupsi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membuka Rakernas Tahun 2017 dengan tema “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera”. Terselenggaranya Rakernas ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, Walikota untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Baca juga: WTP Bukan Jaminan Bebas Korupsi

Semua hal tersebut memiliki tujuan besar yaitu mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan. Tak hanya itu, juga untuk meningkatkan pemanfaatan informasi yang tersaji pada laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan agar meningkatkan manfaat bagi masyarakat.

Memastikan sinergi penerapan akuntansi berbasis aktual dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menjadi tujuan dari Rakernas Tahun ini.

Terlebih lagi, sebagai apresiasi atas munculnya opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk laporan keuangan 2016 kepada Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah.