Menkeu Ingatkan Pejabat Pemerintah Tahan Diri dari Korupsi

tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan agar kementerian lembaga yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetap memegang komitmen dalam mengelola keuangan. Menurutnya, tata kelola pelaksanaan anggaran harus dijaga sehingga laporan keuangan bisa akuntabel, transparan, dan mencapai tujuannya.

“WTP bukan berarti tidak ada korupsi. Korupsi bisa terjadi dengan modus yang macam-macam,” ucap Sri Mulyani di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017, Kamis (14/9/2017).

Lebih lanjut, Menkeu mengimbau agar para pegawai dan pejabat di kementerian lembaga serta pemerintah daerah bisa menahan diri dari keinginan korupsi. “Yang paling memalukan dan kelihatan, kalau sampai OTT (operasi tangkap tangan). Jangan sampai terjadi WTP tapi OTT,” kata Sri Mulyani.

Untuk mengantisipasi terjadinya tindak korupsi, Menkeu meminta kepada para pimpinan kementerian lembaga dan kepala daerah untuk memberikan pengawasan ekstra. Sri Mulyani sendiri menekankan agar pemerintah dapat menjaga keuangan agar tetap bersih dan bersama-sama memerangi korupsi.

“Masyarakat ingin kesejahteraan dan keadilan makin tercapai atau terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang perlu untuk terus ditingkatkan, bukan hanya kualitas laporan keuangan tapi juga perencanaan pelaksanaan anggaran dan pelaporan secara akuntansi,” jelas Menkeu.

Adapun Sri Mulyani juga berharap agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depannya dapat sesuai prioritas. Dengan begitu, masyarakat dinilai dapat menjadi lebih adil dan makmur.

“Pengelolaan APBN yang sesuai prioritas diharapkan mampu menumbuhkan culture dan tata kelola keuangan yang baik,” ujar Menkeu.

Masih dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani sempat menyebutkan hal-hal yang bisa berdampak pada perekonomian Indonesia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan sejumlah regulasi dari negara maju seperti kebijakan suku bunga The Fed, kondisi geopolitik, dan perkembangan politik di negara-negara lain dinilai mampu memberi pengaruh.

“Dengan demikian, saya meminta kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar tetap bersinergi, mengharmonisasi kebijakan agar perekonomian Indonesia memiliki daya tahan yang tinggi,” ungkap Menkeu.

Hari ini, Presiden Joko Widodo telah membuka Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara.

Mengusung tema “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera”, penyelenggaraan Rakernas bertujuan untuk meningkatkan komitmen Menteri dan Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, Walikota agar membenahi kualitas pengelolaan keuangan negara.