Indeks Transparansi Anggaran
Jokowi Ingatkan Status WTP Bukan Prestasi, tapi Kewajiban
Jokowi mengingatkan predikat WTP dari BPK adalah keharusan sebagai pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola uang rakyat.
Kemenag Terapkan FCP demi Transparansi Bantuan Pemerintah
Itjen Kemenag menerapkan Fraud Control Plan untuk memastikan dana publik digunakan tepat sasaran.
Ada Apa di Balik Batalnya Renovasi Ruangan BRIN Rp6,1 Miliar?
Proyek renovasi ruangan dewan pengarah BRIN senilai Rp6,1 miliar di Lantai 2 Gedung B.J Habibie secara resmi dibatalkan.
Polri Klaim Anggaran Promosi Akun Medsos Rp2,6 M Sudah Diaudit
Polri mengatakan tender jasa promosi akun medsos senilai Rp2.705.920.000 sudah diaudit dan dimenangkan oleh PT RAM Communication.
DPRD DKI Didemo Warga Tuntut Transparansi Anggaran
Massa aksi berdemonstrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta menuntut transparansi anggaran bagi seluruh anggota DPRD DKI Jakarta, mengikuti langkah William Aditya Sarana.
Menhan Prabowo Menolak Saat Didesak DPR Soal Transparansi Anggaran
Menhan Prabowo sempat memaparkan visi dan misinya selama lima tahun ke depan, namun Prabowo tak menyinggung soal anggaran pertahanan dalam paparannya.
Aroma Politis di Balik Anggaran DKI Rp64 M untuk Masjid Raya Jaktim
Pemprov DKI akan membangun masjid raya di Cakung, Jakarta Timur dengan anggaran Rp64 miliar yang dinilai sebagai langkah politis, tidak ada urgensi dan pemborosan anggaran.
PSI Kritik Lem Aibon: Garang di Medsos, Dikucilkan di DPRD DKI
Sikap PSI yang mengkritik anggaran janggal KUA-PPAS 2020 berujung pada pelaporan anggota DPRD DKI William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta.
Di Balik Mundurnya Dua Staf Anies Saat Ramai Kejanggalan KUA-PPAS
Dua bawahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mundur di tengah pembahasan KUA-PPAS yang penuh kejanggalan dan tidak transparan.
PSI Buka Polemik Anggaran, Gerindra: Masih Baru, Jaga Tata Krama
Partai Gerindra menegur anggota DPRD fraksi PSI William Aditya Sarana karena dinilai telah mengumbar ke publik polemik anggaran KUA-PPAS 2020 SKPD Pemprov DKI Jakarta.
PSI DKI Desak Mendagri Tito Beri 'Kartu Kuning' ke Anies Baswedan
Mendagri Tito Karnavian didesak segera memberikan "kartu kuning" kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena dinilai tak transparan saat merancang KUA-PPAS 2020.
Anggota BPK Terpilih Dinilai Sarat Konflik Kepentingan
Lima calon anggota BPK 2019-2024 dinilai penuh sarat kepentingan dan bisa mengganggu independensi BPK.
Transparansi Minim & Kepentingan Politik Dinilai Picu Korupsi BUMN
Peneliti Visi Integritas, Danang Widoyoko menilai minimnya transparansi dan besarnya kepentingan politik memicu korupsi marak di BUMN.
Sri Mulyani: Dana Kementerian Dipotong Jika Tak Lapor Data Kontrak
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengancam bakal memotong anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang tak melaporkan data perjanjian kontrak.
Sandi Sumbang 73% Dana Kampanye, Bagaimana Sumbangan Parpol Lain?
Sandiaga ingin transparan soal dana kampanye, karena itu ia mengumumkannya ke publik. Di balik itu, Sandi seperti hendak menagih partai lain agar turut serta menyumbang--dan tentu sulit karena mereka juga butuh uang.
PSI Minta DPR Beberkan Detail Anggaran Rapat & Sidang ke Publik
"PSI menilai DPR RI periode 2014-2019 tidak mampu bekerja secara efisien."
Indeks Keterbukaan Anggaran Indonesia Naik di Level 64
Tingkat keterbukaan anggaran Indonesia pada 2017 mengalami peningkatan dibandingkan penelitian dua tahun sebelumnya yang sebesar 59.