tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengancam bakal memotong anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang tak melaporkan data perjanjian kontrak yang ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa.
Hal itu ia sampaikan di hadapan menteri dan pejabat yang hadir dalam acara rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2019, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, hari ini, rabu (20/2/2019).
Menurutnya, hingga saat ini Kementerian keuangan telah menerima 80 persen data dari seluru K/L dan ditargetkan mencapai 100 persen beberapa waktu ke depan.
"Tahun 2019 ini harus 100% kalau tidak sampaikan kita potong saja anggarannya. Itu yang paling ampuh, karena Anda menggunakan uang negara, uang rakyat," ucap Sri Mulyani.
Mekanisme pelaporan data perjanjian/kontrak tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor: 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran dan pendapatan negara.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menyampaikan, laporan tersebut wajib disampaikan sebagai bentuk transparansi dan kontrol atas penggunaan anggaran negara.
"Cara kita kelola anggaran akan terus diperbaiki karena masyarakat berhak menuntut kita semua melaksanakan anggaran secara baik," tuturnya.
Kemenkeu, kata dia, juga bakal melakukan modernisasi pelaksanaan anggaran agar bisa mendeteksi mana Kementerian yang tidak efisien dalam pengelolaan anggaran.
"Sehingga bisa diperbaiki. Ini info yang powerfull bagi K/L untuk mengelola dan melaksanakan anggaran," katanya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Maya Saputri
