tirto.id - Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Transparansi (AMT) melakukan aksi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, pada Rabu (4/12/2019) pagi.
Massa aksi menuntut transparansi anggaran yang harus segera dilakukan oleh seluruh anggota DPRD DKI Jakarta, mengikuti langkah anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana.
Koordinator AMT, Azas Tigor Nainggolan, mengatakan bahwa aksi tersebut juga sebagai dukungan terhadap William yang telah memiliki keberanian untuk terbuka sebagai anggota DPRD DKI Jakarta.
Seperti diketahui, William beberapa waktu lalu membeberkan anggaran KUA-PPAS 2020 ke publik dan mengundang kontroversi. Langkah William ini mengakibatkan ia menghadapi sidang Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta dan dinyatakan bersalah.
"Aksi ini juga supaya transparansi yang sudah dibangun oleh William dan teman-teman di PSI dan yang lainnya, itu bisa terpelihara. Karena kalau bicara transparansi dan informasi tentang keterbukaan anggaran itu adalah pintu masuk untuk melindungi hak-hak asasi warga Jakarta yang lainnya," katanya saat ditemui di tengah massa aksi, Rabu siang.
Kata Azas, kalau tidak ada transparansi dan keterbukaan anggaran, akan rentan terjadi manipulasi dan korupsi anggaran.
"Kami juga mengingatkan kepada anggota DPRD yang lain supaya mengikuti langkah-langkah keterbukaan informasi dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah Jakarta," jelasnya.
Azas menilai bahwa anggota DPRD DKI lainnya belum menunjukkan adanya sikap terbuka seperti William. Hal tersebut, katanya, dapat dilihat dari bagaimana respons negatif sesama anggota DPRD DKI Jakarta terhadap Wiliam.
"Buktinya semua gerah kan anggota DPRD yang lain kan. Ini juga buktinya bahwa selama ini enggak ada keterbukaan anggaran, baru William yangg berani buka," tuturnya.
Azas mengaku dukungan kepada William hanya merupakan simbol keterbukaan dan transparansi yang merupakan kewajiban setiap anggota DPRD DKI Jakarta.
"Upaya membungkam William yang dilakukan oleh anggota DPRD lain adalah upaya membungkam sikap kritis, jadi William itu simbol keterbukaan transparansi kalau mau membungkam William berarti mau membungkam suara rakyat berhadapan dengan rakyat," pungkasnya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri
