tirto.id - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menghadiri rapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senin (11/11/2019). Dalam rapat itu, Prabowo sempat memaparkan visi dan misinya selama lima tahun ke depan, namun Prabowo tak menyinggung soal anggaran pertahanan dalam paparannya.
Akibatnya, terjadi perdebatan antara Menhan dengan Komisi I mengenai teknis rapat apakah akan tetap dibuka atau akan dilakukan secara tertutup. Perdebatan diawali oleh Anggota Komisi I DPR Effendi dari Fraksi PDIP Simbolon yang meminta Prabowo memaparkan anggaran pertahanan secara terbuka sesuai dengan materi yang didapat anggota Komisi I.
"Ini dukungan anggarannya seperti apa karena di sini [kertas materi] ada. Tolong disampaikan. Jadi ini menjadi bahan kita, bahasan di dalam rapat kita hari ini," kata Effendi.
Prabowo pun menjawab bahwa persoalan anggaran sebaiknya dibahas secara tertutup. Namun, Effendi merasa tak puas dengan jawaban Prabowo. Menurutnya, anggaran yang dicantumkan Prabowo dalam kertas materi adalah anggaran pertahanan yang sudah disahkan dalam APBN, sehingga tak perlu ada yang ditutup-tutupi.
"Karena dalam paparan itu, ini kan paparan rencana kerja, dan hubungan anggaran. Sampai ke titik itu Saudara Menhan harus menjelaskan, tapi bahwa ada rencananya saudara Menhan yang akan diajukan, mau ditertutupkan itu pun tidak lazim. Namanya lembaga legislatif ya terbuka. Ini forum terbuka, forum rapat terbuka," ujar Effendi.
Untuk diketahui, Kementerian Pertahanan mendapatkan jatah anggaran pada APBN 2020 sebesar Rp131,2 triliun atau naik dibandingkan tahun yang sebesar Rp109,6 triliun.
Jumlah anggaran tersebut meningkat drastis dari proyeksi tahun ini yang sebesar Rp109,6 triliun. Kemenhan menjadi kementerian/lembaga yang mendapat alokasi anggaran paling besar.
Prabowo tak mau persoalan anggaran disampaikan dalam rapat terbuka. Menurutnya, persoalan anggaran akan berkaitan langsung dengan kemampuan pertahanan nasional, yang memang masih banyak kekurangannya.
"Begini saudara Effendi, soal anggaran terbuka, tapi soal kemampuan dan kesiapan itu tidak boleh terbuka. Nah, kadang-kadang kesiapan dan kemampuan itu berkaitan dengan anggaran," ucap Prabowo.
Kemudian anggota fraksi lainnya seperti Syaifullah Tamliha dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta rapat terkait anggaran tertutup. Hal itu, kata dia, sesuai dengan keputusan rapat kapoksi bahwa rapat dengan Kemenhan terutama persoalan anggaran digelar secara tertutup.
Namun, Effendi dan anggota Fraksi PDIP lainnya seperti Adian Napitupulu terus meminta Prabowo menjelaskan soal anggaran secara terbuka.
Keinginan dua kader PDIP itu mendapatkan pertentangan dari Anggota Fraksi Golkar Bobby Adithyo Rizaldy. Bobby setuju rapat digelar terbuka tetapi hanya anggaran yang sudah dimasukkan dalam APBN, sedangkan soal tambahan anggaran dan detil-detilnya sebaiknya dibahas secara tertutup.
"Usul saja pimpinan kan di sini di paparan mengenai anggaran itu ada di slide 8, 9 10. Di slide 8 dan 9 gak apa-apa disampaikan karena sudah disahkan tapi untuk slide 10 ke belakang itu sangat strategis sehingga perlu di bahas tertutup," ucap Bobby.
Anggota Komisi I dari Fraksi Gerindra Sugiono juga ikut interupsi. Anak buah Prabowo di Partai Gerindra ini meminta soal sifat raker tertutup atau terbuka didasari atas keputusan Prabowo selaku Menhan yang paham mana yang boleh disampaikan terbuka dan mana yang tak boleh dibuka untuk umum.
"Saya kira keputusan tersebut kalau boleh disampaikan diambil oleh Menhan, karena beliau yang paham, juga hal-hal mana yang seharusnya disampaikan dalam rapat ini secara terbuka dan mana yang tertutup," terang Sugiono.
Ketua Komisi I Meutya Hafid yang bertindak sebagai ketua rapat lalu mengambil alih rapat dan meminta Prabowo menyampaikan pandangannya.
Prabowo mengaku kaget dengan digelar secara terbuka rapat kerja antara Komisi I DPR RI dengan Kemenhan. Awalnya, Prabowo mengira rapat bersifat tertutup sejak awal. Meskipun mantan Danjen Kopassus itu mengaku bersedia menyampaikan persoalan anggaran ini secara terbuka khusus yang sudah dicantumkan dalam APBN.
"Saya sebetulnya mengira bahwa seluruhnya ini adalah tertutup sebagaimana menhan-menhan yang dulu. Jadi itu sikap saya. Kalau kita mau ulangi soal anggaran bisa. Maksudnya apa? Kan kita sudah tahu anggarannya, 131 [Rp 131 triliun] sekian-sekian, komponennya kan sudah tahu. Tapi kalau memang dibutuhkan, saya siap," tutur Prabowo.
Menurut Prabowo, pemerintah dan DPR harus sama-sama bertanggung jawab atas anggaran pertahanan. Prabowo pun tak mau persoalan anggaran disampaikan secara terbuka hanya karena alasan menekan dirinya sebagai Menhan yang baru dilantik bulan lalu.
"Tapi kalau saya merasa saya diteken untuk terbuka saya tidak akan lakukan. Saya bertanggung jawab kepada Presiden RI. Kami bersedia kepada saudara-saudara secara tertutup saya bersedia tapi maaf saya tidak akan mau bicara terlalu terbuka," tegasnya.
Usai Prabowo menjawab, rapat kembali dilanjutkan dengan mendengarkan pertanyaan dari fraksi-fraksi. Meutya lalu memutuskan rapat digelar secara tertutup saat Prabowo menjawab pertanyaan.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Maya Saputri
