Indeks Komisi I Dpr Ri

Dari 21 calon anggota yang disampaikan oleh Presiden, terdapat dua orang calon yang menyatakan mengundurkan diri.

Materi pelatihan mestinya diarahkan pada peningkatan kompetensi profesional, bukan latihan fisik maupun kemiliteran.

Selain ihwal gugurnya prajurit TNI di misi perdamaian PBB, rapat tersebut juga akan membahas isu geopolitik.

“Pasukan TNI tidak boleh ditempatkan sebagai pihak yang berhadapan dengan salah satu aktor konflik.”

Setelah disetujui di tingkat Komisi I, mekanisme selanjutnya adalah pembahasan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Anggota DPR, Endipat Wijaya, menyoroti pihak yang datang sekali ke wilayah bencana Sumatra tetapi merasa paling berjasa pada rapat di Senayan, Senin (8/12).

Izin bagi atlet Israel untuk bertanding di tanah air dinilai mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.

RUU Pengelolaan Udara akan menjadi payung hukum permasalahan ruang udara.

Posisi Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI akan digantikan oleh Rusdi Massa Mappasessu.

Anggota Komisi I DPR RI meminta kepada kantor perwakilan Google, YouTube, Meta, dan TikTok di Indonesia untuk meniadakan akun ganda bagi setiap orang.

Dave menuturkan, Nurmala memiliki rekam jejak dalam dunia diplomatik. Nurmala sempat menjabat sebagai Dubes RI untuk Argentina.

Pemerintah telah mengusulkan nama-nama calon Dubes RI untuk 24 negara sahabat & organisasi internasional kepada DPR RI.

Komisi I DPR RI akan melakukan uji kelayakan atau fit and proper test terhadap 24 calon duta besar negara sahabat.

Aher saat ini menjabat Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) dan berpindah menjadi anggota Komisi II.

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, tak mau berkomentar banyak soal pembahasan RUU TNI bersama Presiden Prabowo Subianto.

Perwakilan sejumlah organisasi masyarakat sipil bertemu Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Komisi I DPR RI untuk membahas revisi UU TNI.

Retno Marsudimemuji Komisi I DPR RI yang selalu mendukung kerja-kerjanya selama 10 tahun sebagai Menteri Luar Negeri di pemerintahan Jokowi.

Wacana agar TNI terlibat dalam sektor bisnis dinilai sebagai ancaman terhadap demokrasi dan dunia bisnis itu sendiri.

TB Hasanuddin juga menyebut Komisi I akan membahas revisi UU TNI dalam waktu 60 hari usai masa reses.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Dave Laksono, khawatir kebocoran data KPU berdampak pada hasil Pemilu 2024.