Indeks Komisi I Dpr Ri

Fraksi Golkar belum menemukan indikasi adanya ketidaknetralan TNI menjelang Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024.

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani juga mendukung kebijakan pemerintah melarang WNI untuk bepergian ke Palestina dan Israel.

Kejagung mengakui adanya pengakuan bila ada aliran uang ke staf Komisi I DPR RI, Nistra Yohan, tetapi tak didapat bukti tambahannya.

Legislator Partai Golkar, Dave Laksono mempertanyakan pemberian gelar Letnan Kolonel (Letkol) Tituler kepada Deddy Corbuzier.

Effendi Simbolon sedang menghadiri kegiatan partai sehingga tak bisa mengikuti rapat Komisi I DPR bersama Menhan, Panglima dan KSAD.

Sejumlah pasal yang dinilai mengancam kerja jurnalistik antara lain adalah Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 64 ayat 4 UU PDP.

Selain bijak dalam penggunaan media sosial, publik juga perlu meningkatkan literasi digital guna menghindari penipuan digital.

TNI dan Polri diminta untuk menelusuri Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini terlibat dalam kegiatan intelijen asing.

TB Hasanuddin berpendapat Kopda M layak untuk ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan percobaan pembunuhan istrinya sendiri.

Selama ini yang menjadi perdebatan adalah mengenai badan pengawas perlindungan data pribadi, kata Abdul Kharis.

Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menyarankan penelitian khusus (litsus) bagi keturunan PKI yang hendak menajadi prajurit TNI.

Tiga Danjen Kopassus berganti dalam empat bulan di era Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Komisi I DPR RI meminta pemerintah segera melakukan evakuasi 138 WNI di Ukraina mengingat krisis Rusia-Ukraina kian memanas.

Pemerintah belum menyampaikan kriteria lembaga pengawas pelaksanaan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) kepada DPR RI.

Dua kapal perang (KRI) milik TNI Angkatan Laut dilelang karena rusak berat dan tidak layak pakai.

Andika Perkasa telah sah menjadi calon Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

Komisi I DPR RI menyetujui pengangkatan calon panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Hadi Tjahjanto.

DPR disebut hanya "tukang stempel eksekutif" karena enggan bertanya soal dugaan kasus HAM & harta jumbo Andika Perkasa saat fit and proper test.

DPR mengejar jadwal pengambilan keputusan KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI pada rapat paripurna Senin (8/11) pekan depan.