tirto.id - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Dave Laksono, mengatakan akan mengklarifikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) perihal dugaan kebocoran data Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu disampaikan Dave menyusul kabar dugaan kebocoran data 240 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024.
Menurut Dave, langkah itu ditempuh sebelum mereka mengambil sikap perihal dugaan kebocoran data KPU. Ia khawatir kebocoran data berdampak pada hasil Pemilu 2024.
"Akan ditanyakan [ke Kominfo]," kata Dave saat dihubungi reporter Tirto, Rabu (29/11/2023).
Dave mengingatkan KPU agar memastikan tahapan pelaksanaan hingga pemungutan suara pada Pemilu 2024 tidak ada penyimpangan alias kecurangan.
"Yang jelas baik KPU, BSSN semuanya berkewajiban memastikan pelaksanaan pemilu yang sudah semakin digital ini harus dilaksanakan secara detail dan juga harus memastikan tidak ada penyimpangan ataupun potensi yang bisa mengubah hasil pemilu," ucap Dave.
Dave mengatakan DPR tak menganggap enteng perihal kebocoran data tersebut.
"Perlu diperjelas dulu, data yang bocor ini apa, apakah data-data valid," kata dia.
Lebih lanjut, Dave mengatakan DPR akan bersikap bila data yang bocor itu berdampak terhadap hasil pemilu.
"Dampaknya seperti apa, apakah bisa memanipulasi hasil pemilu atau tidak. Atau apakah ini data-data pribadi pemilih saja," kata Dave Laksono.
Dalam keterangan terpisah, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Adi Vivid, mengatakan kepolisian sudah menemukan indikasi kebocoran saat melakukan patroli siber. Kemudian, tim dari Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) Kementerian Pertahanan RI juga menemukan hal yang sama.
"Terkait informasi dugaan kebocoran data KPU kami dapati dari hasil Patroli Siber dan team CSIRT. Kami sedang melakukan penyelidikan," kata Adi kepada reporter Tirto, Rabu (29/11/2023).
Sementara itu, KPU belum bisa memastikan bahwa isu 240 juta data DPT dari situs https://cekdptonline.kpu.go.id/ benar-benar telah dibocorkan dan disebarkan ke publik.
Komisioner KPU bidang Data dan Informasi, Betty Epsilon Idroos, mengatakan lembaganya masih menelusuri dugaan kebocoran data DPT pada Pemilu 2024. KPU bekerja sama dengan Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga Badan Intelijen Negara (BIN).
"Sudah kami koordinasikan dan ini kami crosscheck dulu," kata dia.
Menurutnya, 240 juta DPT tersebut tidak sinkron dengan data yang ada di KPU. Karena dalam rapat pleno sebelumnya, KPU telah menetapkan pemilih dalam dan luar negeri sebanyak 204.807.222 pemilih dalam Pemilu 2024.
"Teman-teman tahu berapa jumlah data yang sudah ditetapkan sedunia tidak sampai segitu," kata Betty.
Sebuah akun anonim bernama Jimbo mengklaim telah meretas data DPT yang tersimpan dalam website KPU. Akun tersebut membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil dia dapatkan di situs BreachForums yang biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Gilang Ramadhan
