tirto.id - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menyebut, salah satu kendala dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) adalah mengenai aturan pembentukan badan pengawas data pribadi.
“Selama ini yang menjadi perdebatan adalah mengenai badan pengawas perlindungan data pribadi. Kalau itu ketemu rasanya mudah-mudahan bisa cepat selesai," kata Abdul Kharis saat ditemui di ruang rapat Komisi I pada Rabu (18/5/2022).
Kharis menerangkan proses pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi akan dilakukan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sehingga bila persoalan mengenai badan pengawas perlindungan data pribadi rampung disepakati, maka undang-undang ini bisa langsung selesai dibahas.
Persoalan ini semakin rumit karena Komisi I berkehendak agar badan pengawas langsung berada di bawah naungan dan bertanggung jawab kepada presiden. Adapun Kemenkominfo ingin badan tersebut berada di naungan kementerian mereka.
"Karena pasal-pasal yang tidak berkaitan dengan badan atau lembaga pengawas ini sudah selesai disepakati," jelasnya.
Ia menargetkan agar RUU tersebut selesai pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022 yang akan berakhir pada 7 Juli mendatang. “Kami menargetkan, mengupayakan selesai, ya minimal selesai pembahasan seluruh pasal-pasalnya,” kata dia.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya meminta sejumlah lembaga menyegerakan proses pengesahan RUU PDP.
“Ada beberapa RUU prioritas yang akan dinaikkan pembahasannya ke tingkat satu untuk diparipurnakan, salah satu prioritas adalah RUU PDP," kata Dasco dilansir Antara.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz
