Indeks Ruu Perlindungan Data Pribadi

Polisi menetapkan dua tersangka dalam kasus pembobolan JHT BPJS Ketenagakerjaan di Subang. Bagaimana modusnya?

Kasus kebocoran data pribadi di Indonesia tetap terjadi meski sudah ada UU PDP. Mengapa selalu berulang?

Isi UU Perlindungan Data Pribadi yaitu Undang-Undang No 27 Tahun 2022 beserta link download PDF.

Isi UU PDP pasal 1: definisi pelindungan dan data pribadi.

LBH Pers, ICW dan AJI menemukan sejumlah pasal dalam RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang mengancam kerja jurnalistik serta hak atas informasi publik.

Menkopolhukam Mahduf MD mengatakan satgas tersebut dalam rangka menyongsong pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)

Perlindungan data pribadi dinilai tak cukup hanya dengan RUU PDP, tapi juga ada kerja sama dari sektor swasta.

RUU PDP juga akan mengatur suatu lembaga independen yang berada di bawah naungan presiden secara langsung.

Jalan terbaik, menurut CISSReC, harus dilakukan audit dan investigasi digital forensik untuk memastikan asal kebocoran data.

Maraknya kebocoran data pribadi belakangan, Guru Besar Fisip Unair, Prof. Dr. Henri Subiakto mendesak supaya RUU PDP segera diundangkan tahun ini.

Selama ini yang menjadi perdebatan adalah mengenai badan pengawas perlindungan data pribadi, kata Abdul Kharis.

Mayoritas korban pencurian data & informasi dialami pemerintah, sehingga tak akan efektif bila lembaga pengawas data pribadi di bawah Kemkominfo.

Sangat penting adanya perlindungaan data pribadi melalui sebuah regulasi yang jelas bisa melindungi data di semua sektor dan lintas batas.

Kemkominfo dan DPR perlu segera menjalani komunikasi secara intens agar bentuk dari Otoritas PDP bisa segera disepakati.

Pemerintah belum menyampaikan kriteria lembaga pengawas pelaksanaan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) kepada DPR RI.

Pembahasan RUU PDP antara pemerintah dengan DPR belum menemui titik terang terkait pembentukan otoritas perlindungan data pribadi.

Jokowi ingin Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi agar segera diselesaikan demi memberikan perlindungan dalam masalah data pribadi.

DPR RI akan kembali memulai pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Reputasi BSSN sebagai institusi keamanan siber berpotensi memburuk akibat kasus peretasan.

Indonesia pada bulan Agustus 2021 dihebohkan dengan berita kebocoran data E-HAC. Namun, kejadian ini bukanlah suatu hal yang baru.