Indeks Ruu Perlindungan Data Pribadi

RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) terhenti karena Kominfo berkukuh lembaga PDP di bawah pemerintah, sementara DPR ingin lembaga itu independen.

Sepertinya tak ada perlindungan data pribadi di Indonesia sehingga bisa-bisanya fotokopi KTP berakhir jadi bungkus gorengan.

AFPI mendorong RUU Perlindungan Data Pribadi segera disahkan DPR agar fintech dapat lebih berkembang.

Ribuan data mahasiswa Undip sejak 2010 bocor. Kasus ini sekali lagi membuktikan pentingnya regulasi soal perlindungan data pribadi.

ELSAM mendesak Kominfo meminta UNDIP memberikan informasi lebih lanjut terkait jumlah data mahasiswa bocor.

Penyalahgunaan data pribadi di Indonesia marak, sementara aturan yang ada masih parsial. RUU Perlindungan Data diharapkan cepat disahkan.

Akan ada mekanisme identifikasi yang melibatkan orang tua ketika anak di bawah usia 17 tahun ingin membuka akun media sosial.

Menurut Ketua OJK Wimboh Santoso sanksi pelanggaran data pribadi kurang menggigit karena belum disahkannya RUU PDP.

Tokopedia mengaku upaya pencurian data ini bukan yang baru, dan sudah melaporkannya ke pihak berwajib.

Kasus pembobolan rekening dinilai bukan kesalahan operator semata, melainkan ada faktor konsumen dan perbankan yang tak bisa diabaikan. Bagaimana agar tak terulang?

DPP KNPI menggelar diskusi "Darurat Perlindungan Data Pribadi Era Digital 4.0" dalam Refleksi Akhir Tahun 2019 KNPI di Jakarta, Senin (23/12/2019)

DPR dan pemerintah sepakat memasukkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sebagai bagian dari Prolegnas.

Pemerintah menyatakan RUU Perlindungan Data Pribadi akan dibawa ke DPR paling lambat sebelum Desember 2019 berakhir.

RUU Perlindungan Data Pribadi ini akan diserahkan lagi ke Sekretariat Negara pada akhir tahun ini untuk dibahas bersama DPR.

Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate menjanjikan UU Perlindungan Data Pribadi rampung Oktober 2020.

Komisi I DPR-RI meminta masyarakat untuk mendukung inisiasi pembahasan RUU Data Pribadi dilakukan oleh DPR periode mendatang.

Komisi I DPR RI mengaku pesimistis RUU Perlindungan Data Pribadi bisa selesai pada periode ini, meski begitu DPR dan pemerintah tetap akan membahasnya.

LBH Jakarta menerima 5.000 pengaduan terkait penyalahgunaan data pribadi.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengomentari soal kasus jual beli data e-KTP dan KK beberapa waktu lalu yang telah dilaporkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri kepada Bareskrim Polri.

Data pribadi warga bisa diserahkan pemerintah ke swasta. Masalahnya tak ada jaminan data di swasta itu tak disebarluaskan lagi--meski ada sanksinya.