tirto.id - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengajak pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
Sukamta mengatakan aturan itu perlu segera disahkan lantaran kebocoran data terus berulang. Kali ini menimba anak perusahaan bank pelat merah, BRI Life. Sekitar 2 juta data nasabah dan 463.000 dokumen perusahaan asuransi tersebut dijual secara daring.
"RUU PDP harus segera diselesaikan agar data rakyat terlindungi," ujar Sukamta dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2021).
Menurut Sukamta, pembahasan RUU PDP oleh Komisi I DPR dan Kominfo terhenti lantaran perdebatan posisi Lembaga PDP. Kominfo menginginkan Lembaga PDP berada di bawah pemerintah, sementara DPR lembaga itu independen di bawah presiden dan berbentuk badan atau komisi.
"Lembaga PDP harus bersifat independen, memiliki otoritas mengawasi, menyelidiki, menengahi masalah antara pemilik dan pengguna data hingga memutuskan perkara sengketa data," ujarnya.
Sukamta beranggapan Kominfo tak memiliki kepekaan dalam menangani persoalan ini. Padahal perihal keamanan data pribadi sudah mencapai level mengkhawatirkan.
"Saat ini saja Kominfo tidak punya taji menghadapi kebocoran dan sengketa data. Saya yakin kalau lembaga PDP dibawah Kominfo tidak akan memberikan dampak signifikan," tukasnya.
Terkait kebocoran data nasabah BRI Life, saat ini tengah diselidiki secara terpisah oleh Bareskrim Polri, Kominfo dan tim yang dibentuk perusahaan BRI Life.
Kebocoran data nasabah BRI Life mencuat ketika seorang pengguna RaidForums mengaku menjual 460 ribu dokumen yang dikumpulkan dari 2 juta nasabah BRI Life seharga 7.000 dolar Amerika atau sekitar Rp101 juta (kurs Rp14.485,20).
Informasi bocornya data BRI Life diunggah oleh akun Twitter Alon Gal (@UnderTheBreach) pada Selasa (27/7/2021). Menurut akun tersebut, perentas memiliki data 2 juta nasabah dan 463 ribu dokumen perusahaan BRI Life.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Gilang Ramadhan
