tirto.id - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menilai industri pertahanan nasional masih banyak kekurangan. Hal ini diungkapkan Prabowo setelah ia mengunjungi PT Pindad, Rabu (6/11/2019) pekan lalu.
"Ya kekurangannya banyak sekali ya. Kehidupan, kan, selalu penuh kekurangan," ucap Prabowo sebelum memulai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).
Prabowo tak menjelaskan secara rinci kelemahan-kelemahan pertahanan Indonesia.
Namun, ia bersama Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono akan mencari solusi untuk menambal kekurangan-kekurangan tersebut.
"Sekarang masalahnya adalah bagaimana kami cari solusi terhadap kekurangan-kekurangan tersebut," kata Prabowo.
Prabowo menambahkan sebagai menteri yang belum ada sebulan bekerja, ia bersama wakil menteri akan menyusun rencana ke depan setelah semua masalah di bidang pertahanan terkumpul.
"Kami sebetulnya tengah belanja masalah, telah belajar ngumpulin keterangan ngumpulin data, baru nanti menyusun rencana ke depan," kata Prabowo.
Saat mengunjungi PT Pindad, Prabowo datang dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Dia juga berkesempatan menjajal kendaraan taktis (rantis) produksi PT Pindad, yakni Rantis Komodo.
Selain didampingi Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono, Prabowo juga didampingi oleh Sekjen Kemenhan Laksdya TNI Agus Setiadji beserta para pejabat Kementerian Pertahanan lainnya.
"Jadi kami keliling masih dalam taraf belajar, kami ingin benar-benar, mengerti dan mengetahui kondisi," ujar Prabowo, Rabu (6/11/2019) pekan lalu.
Kemenhan dan Komisi I Rapat Perdana
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan rapat kali ini komisi I akan mendengarkan paparan program-program Prabowo selama lima tahun ke depan.
Program-program itu diantaranya mengenai penguatan alat utama sistem pertahanan (alutsista) serta langkah Prabowo dalam mengembangkan industri pertahanan.
"Kami ingin dengarkan bagaimana beliau mentransformasikan visi misi presiden untuk modernisasi alutsista kemudian kita tahu dalam ratas presiden juga menyatakan keberpihakan pada industri pertahanan nasional. Kita ingin [dengar] dari menhan karena kebijakan umum dari presiden teraebut nanti yang menjalankan dan merencang kebijakan umumnya adalah menhan," kata Meutya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).
Meutya mengatakan selain soal pertahanan, rapat kerja kali ini juga akan mendengarkan paparan terkait anggaran untuk Kementerian Pertahanan.
Komisi I akan mendengarkan apa saja yang dilakukan Prabowo dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang mendapat alokasi sebesar Rp127,4 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020.
Jumlah anggaran tersebut meningkat drastis dari proyeksi tahun ini yang sebesar Rp109,6 triliun. Kemenhan menjadi kementerian/lembaga yang mendapat alokasi anggaran paling besar.
"Bagaimana beliau bisa memaksimalkan anggaran atau pagu alokasi yang sudah diberikan kepada Kemenhan untuk mencapai target-target yang sesuai dengan visi dari presiden yaitu alutsista modern, dan juga TNI yang profesional," kata Meutya.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan komisinya juga akan menanyakan isu-isu aktual saat ini diantaranya soal penanganan konflik di Papua.
"Bagaimana kita menjaga kondusivitas bersama untuk Papua. Itu mungkin yang akan mengemuka," kata Meutya.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Abdul Aziz
