tirto.id - Letnan Jenderal (Purn.) Prabowo Subianto meraih karier gemilang sebelum runtuhnya Orde Baru. Namun, baru sekarang mantan Danjen Kopassus ini masuk pemerintahan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.
Sejak pemerintahan pertama RI di era kemerdekaan tahun 1945 hingga usainya Orde Lama pimpinan Sukarno, posisi Menteri Pertahanan tidak selalu dijabat oleh orang militer. Sedangkan selama masa Orde Baru di bawah komando Soeharto, seluruh Menhan berpangkat jenderal Angkatan Darat.
Menhan pertama setelah mandat Sukarno sebagai presiden dicabut oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada Maret 1967 –sekaligus menandai berakhirnya Orde Lama– tidak lain adalah Soeharto sendiri yang merangkap sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera I sekaligus Pejabat Presiden.
Saat itu, Soeharto sudah berpangkat jenderal. Pasca-Gerakan 30 September (G30S) 1965, karier militernya melesat.
Tanggal 1 Februari 1966, catat A. Pambudi dalam Supersemar Palsu (2009), Soeharto naik pangkat dari mayor jenderal (mayjen) menjadi letnan jenderal (letjen) seiring jabatannya sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat.
Hanya butuh beberapa bulan saja bagi perwira berjuluk The Smiling General yang kelak menikahkan salah satu putrinya dengan Prabowo Subianto ini bisa naik pangkat lagi.
Dalam buku Soeharto: Jenderal Besar dari Kemusuk (2010) terbitan Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat terungkap, ia mendapatkan kenaikan pangkat sebagai jenderal pada 1 Juni 1966.
Menhan Orba Selalu Jenderal
Soeharto menempati posisi Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) hingga 9 September 1971 atau dalam perjalanan Kabinet Pembangunan I, sekaligus sebagai Presiden RI dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
Sebagai penerusnya, masih di Kabinet Pembangunan I yang menjadi awal rangkaian rezim panjang Orde Baru, yang ditunjuk menempati pos Menhankam merangkap Panglima ABRI (Pangab) adalah Jenderal Maraden Panggabean.
Tokoh kelahiran Tarutung, Sumatera Utara, yang memperoleh pangkat jenderal pada 1968 ini menjabat Menhankam/Pangab hingga berakhirnya Kabinet Pembangunan II tanggal 29 Maret 1978.
Selanjutnya, posisi Menteri Pertahanan selalu dihuni oleh perwira tinggi AD dengan pangkat jenderal, yakni Jenderal Andi Muhammad Jusuf Amir di Kabinet Pembangunan III (1978-1983), lalu Jenderal Poniman untuk Kabinet Pembangunan IV (1983-1988).
Jenderal Angkatan Darat berikutnya yang mengemban pos Menteri Pertahanan adalah L.B. Moerdani di Kabinet Pembangunan V (1988-1993), kemudian di Kabinet Pembangunan VI (1993-1998) ada Jenderal Edi Sudrajat.
Wiranto menjadi jenderal terakhir di masa Orde Baru yang menjabat Menteri Pertahanan, yakni di Kabinet Pembangunan VII (1998). Kabinet ini berumur singkat lantaran Soeharto lengser akibat gelombang reformasi yang sekaligus menamatkan riwayat Orde Baru.
Dikembalikan oleh Jokowi
Jenderal Wiranto masih melanjutkan perannya sebagai Menteri Pertahanan dan Panglima TNI di kabinet pertama pasca-Orde Baru, yakni Kabinet Reformasi Pembangunan (23 Mei 1998-20 Oktober 1999) yang dipimpin Presiden B.J. Habibie.
Setelah itu, Menteri Pertahanan tidak selalu dijabat oleh jenderal, bahkan beberapa kali diemban bukan oleh perwira militer, melainkan dari kalangan sipil.
Juwono Sudarsono, Mahfud MD, Matori Abdul Djalil, dan Purnomo Yusgiantoro, adalah orang-orang non-militer yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI.
Jenderal Agum Gumelar sempat menempati posisi ini selama kurang dari sebulan, dari 20 Juli-9 Agustus 2001, di Kabinet Persatuan Nasional era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Itu pun lantaran menggantikan Mahfud MD yang ditunjuk sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
Sejak era Presiden Jokowi, kursi Menteri Pertahanan dikembalikan kepada perwira tinggi militer, tepatnya dari Angkatan Darat. Di Kabinet Kerja yang mulai bekerja pada 27 Oktober 2014, ditunjuklah Jenderal Ryamizard Ryacudu sebagai Menhan.
Di periode kedua Jokowi yakni Kabinet Indonesia Maju (2019-2024), pos Menteri Pertahanan dipercayakan kepada Prabowo Subianto kendati mantan Pangkostrad ini belum sepenuhnya menyandang gelar jenderal, melainkan masih letnan jenderal.
Editor: Agung DH
