tirto.id - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta agar usulan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk tenaga ahli atau pendamping kajian pengelolaan sampah Intermediate Treatment Fasility (ITF) di tiga titik, dipangkas.
Usulan ini awalnya diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 bersama Komisi D.
Di dalam ruangan rapat, Kepala Unit Tempat Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyebutkan bahwa untuk pembangunan tiga ITF membutuhkan tenaga ahli untuk kajian mendalam.
"Untuk ITF ternyata kami butuh tenaga ahli, seperti kami dibantu oleh waktu itu pas Jakpro untuk review ITF [di Sunter] itu sebesar Rp2 miliar. Tahun depan itu kami juga akan membangun setidaknya target RPJMD itu ada tiga ITF yang harus kami bangun," ucap Asep dalam rapat bersama Komisi D di lantai 1, Gedung DPRD DKI, Senin (4/11/2019) pagi.
Anggaran sebesar itu dipertanyakan. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik lalu mempertanyakan tujuan anggaran tenaga ahli untuk kajian ITF tersebut. Ia kaget setelah mendengar anggarannya mencapai Rp10 miliar untuk kajian tiga ITF.
"Waktu mendesain ITF itu kan mustinya sudah ada desainnya untuk berapa, masa setiap ITF bapak mau kasih Rp10 miliar pendampingan. Soal tipping fee itu kan sudah ada Perda-nya, apalagi yang mau bapak cari," kata Taufik.
Tak hanya Taufik, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah juga terkejut karena angka tersebut melonjak terlalu tinggi. Menurut Ida, anggaran tersebut terlalu tinggi apalagi jika dibandingkan dengan anggaran kajian ITF Sunter yang sebesar Rp2 miliar.
Maka seharusnya untuk tiga titik ITF itu pun memakan anggaran yang sama yakni Rp 2 miliar untuk satu ITF. Dan hanya Rp6 miliar untuk tiga ITF.
"Ini kan 10 [miliar] ini lonjakannya terlalu tinggi. Untuk tiga wilayah ya kalau mengacu pada ITF sunter itu kan anggarannya Rp2 miliar berarti kalau tiga itu Rp6 miliar sudah kita pukul rata saja itu kan bapak juga pembangunan enggak mungkin tiga-tiganya toh. Nanti kalau kurang bisa kita ubah kita anggarkan," kata Ida.
Anggaran ini untuk sementara disetujui sebesar Rp6 miliar untuk kajian tiga ITF. Bahkan Ida meminta jika nantinya pihak swasta mampu membiaya anggaran kajian seharusnya anggaran bisa lebih ditekan.
"Jadi kajian tetap tiga ITF, kalau tahun ini hanya satu yang akan di pembebasan lahannya memungkin hanya satu dengan keuangan kita tapi tetap kajian tiga. Mudah-mudahan kajian nanti tidak lagi menjadi beban kita pembelian lahannya setuju ya. Prinsip kajian 3 titik dengan anggaran 6 miliar. Setuju?" tanya Ida.
Anggota Komisi D DPRD DKI pun setuju jika anggaran yang dialokasikan untuk tenaga ahli kajian sebesar Rp6 miliar untuk tiga ITF.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri
