Sentimen Antijepang di Asia Timur Bukan Sekadar Trauma Sejarah

tirto.id - Aktris Korea Selatan, Ahn Ha-Young, mendadak viral selepas menjadi bintang tamu dalam acara gelar wicara bertajuk "Problem Child in House" di saluran televisi KBS, pada 7 Agustus 2026.

Aktris, yang namanya melambung berkat aktingnya dalam serial The Trauma Code: Heroes on Call, tersebut tiba-tiba mendapat banyak hujatan dari warganet Korea Selatan. Itu semua karena latar belakang keluarganya.

Dalam acara gelar wicara itu, Ha-Young berkisah bahwa dahulu sang kakek buyut pernah menempuh pendidikan kedokteran modern di Jepang. Sang kakek kemudian mendirikan klinik modern pertama di Kota Seoul, Korea.

Siapa sangka, kisah yang seharusnya berujung kebanggaan tersebut justru menjadi awal mula hujatan yang mengarah kepada Ahn Ha-Young.

Warganet mengidentifikasi bahwa sosok kakek Ha-Young adalah Ahn Sang-Ho, warga Korea pertama yang mendapat lisensi medis dari Jepang pada 1902. Ia juga dikenal sebagai sosok pro-kolonial ketika masa penjajahan Jepang di Semenanjung Korea.

Kasus yang menimpa Ahn Ha-Young hanya satu contoh yang menggambarkan begitu kentalnya sikap anti-Jepang yang terus hidup di masyarakat Korea. Di Asia Timur pada umumnya juga demikian karena hal semacam itu juga umum terjadi di Cina.

Meski kolonialisme Jepang di Asia Pasifik sudah berlalu lebih dari delapan dekade silam, sikap anti-Jepang masih tertanam dalam benak orang-orang yang notabene baru lahir di dua generasi setelahnya.

Apakah hal ini semata-mata dilatar belakangi oleh trauma kekejaman kolonialisme Jepang? Atau justru ada hal lain, yang membuat luka masyarakat Korea dan Cina tetap terpelihara?

Pembantaian Nanjing, Simbol Kekejaman Tentara Jepang di Asia Timur

Tragedi Pembantaian di Kota Nanjing, Cina, jadi salah satu simbol yang menggambarkan kekejaman luar biasa tentara Kekaisaran Jepang di Asia Timur pada masa Perang Dunia II.

Pertengahan 1937, Jepang meluncurkan invasi penuh ke wilayah Cina. Jepang berhasil merebut Kota Shanghai pada November 1937. Perhatian mereka lantas tertuju kepada Nanjing, yang ketika itu berstatus Ibu Kota Cina.

Pemerintah Cina di bawah Chiang Kai-Shek berhasil mengungsi keluar kota, meninggalkan ratusan ribu warganya yang masih tertahan di dalam kota.

Kota Nanjing akhirnya jatuh ke tangan Jepang di bawah Jenderal Iwane Matsui pada pertengahan Desember 1937. Banyak pejuang dan prajurit Cina tertangkap oleh pasukan musuh.

Jaringan logistik yang buruk di masa perang membuat Jepang kesulitan mengatur tawanan serta warga yang masih tersisa di Nanjing. Itulah yang akhirnya melahirkan salah satu peristiwa paling kejam dalam sejarah Perang Dunia II.

Pasukan Jepang diperintahkan untuk mengeksekusi tawanan perang di Nanjing. Puluhan ribu masyarakat dan prajurit Cina digiring ke tepian Sungai Yangtze, kemudian dieksekusi menggunakan senapan, bayonet, pedang, juga dibakar hidup-hidup.

Bahkan sampai ada kisah yang menceritakan kontes atau perlombaan antara dua prajurit Jepang dalam mengeksekusi tawanan menggunakan pedang, layaknya pertandingan olahraga. Perlombaan membunuh tersebut dimuat dalam koran Tokyo Mainichi Shimbun edisi 30 November 1937, sebagaimana diabadikan dalam buku The Nanjing Massacre: A Japanese Journalist Confronts Japan's National Shame (1999: 125).

Selepas berakhirnya Perang Dunia II, Pengadilan Militer Internasional di Tokyo mengungkap, pembantaian Nanjing memakan korban setidaknya 200 ribu jiwa. Tapi klaim dari Cina menyebut sedikitnya ada 300 ribu jiwa.

Akibat kekejaman yang dilakukan tentara Kekaisaran Jepang di Nanjing, Jenderal Iwane Matsui dan Jenderal Hisao Tani dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer.

Di sisi lain, Jepang juga mencaplok Semenanjung Korea sebagai wilayah koloni sejak 1910 sampai 1945. Pada periode tersebut militer Jepang banyak melakukan kejahatan kemanusiaan, termasuk menerapkan perbudakan seksual kepada wanita-wanita Korea.

Dengan alasan mendukung perang, pasukan Jepang juga melakukan mobilisasi sipil. Warga Korea dikirim paksa ke medan perang, pabrik, dan area tambang, untuk mendukung militer. Banyak dari mereka yang kemudian meninggal karena penyakit atau tewas dieksekusi.

Ketika menguasai Semenanjung Korea, Jepang juga berupaya melakukan asimilasi budaya secara paksa. Orang-orang Korea dipaksa mengganti nama serta menggunakan bahasa Jepang. Sementara itu, penerapan bahasa Korea dibatasi.

Jepang Dianggap Tak Serius Mengakui Dosa Masa Lalu

15 Agustus 1975 bertepatan dengan peringatan berakhirnya Perang Dunia II, Perdana Menteri Jepang saat itu, Takeo Miki, melakukan kunjungan ke Kuil Yasukuni di Distrik Chiyoda, Tokyo.

Yasukuni merupakan kuil kepercayaan Shinto yang dibangun pada 1869, dengan tujuan menghormati para pejuang dan pahlawan Jepang sejak era kekaisaran.

Sekilas tak ada yang aneh dari aktivitas PM Jepang tersebut. Kontroversi mulai mencuat ketika belakangan diketahui bahwa di dalam kuil tersebut juga tersemat 14 nama penjahat perang kelas A pada era Perang Dunia II. Di antaranya termasuk Hideki Tojo, Perdana Menteri Jepang pada era Perang Dunia II; Akira Muto, letnan jenderal yang terlibat dalam kekejaman di Cina dan Pasifik; serta Jenderal Iwane Matsui, sosok yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap tragedi Pembantaian Nanjing.

Selepas kunjungan Takeo Miki pada 1975, deretan Perdana Menteri Jepang lain tak pernah absen melakukan penghormatan di Yasukuni, seperti Takeo Fukuda, Masayoshi Ohira, dan Zenko Suzuki.

Terkait hal itu, pemerintah Cina pertama kali melayangkan protes resmi kepada Jepang pada 1985, selepas kunjungan PM Yasuhiro Nakasone ke Yasukuni pada Agustus, bertepatan dengan peringatan 40 tahun berakhirnya Perang Dunia II.

Ketegangan diplomatik antara Jepang-Cina kembali memanas pada 1996. Perdana Menteri Ryutaro Hashimoto mengunjungi Yasukuni pada Juli. Ketika itu pihak Jepang berdalih kunjungan tersebut dilakukan saat hari ulang tahun Hashimoto, bukan bertepatan peringatan Perang Dunia II.

Perdana Menteri Jepang yang paling sering memicu kontroversi terkait Kuil Yasukuni adalah adalah Junichiro Koizumi. Selama enam tahun kepemimpinannya (2001-2006), ia tak pernah absen berkunjung.

Imbasnya hubungan diplomatik Jepang dengan Cina dan Korea Selatan kembali memburuk. Banyak Konferensi Tingkat Tinggi bilateral dibatalkan.

Fakta lain yang memperkuat anggapan Jepang tak pernah benar-benar menyesali dosa masa lalu adalah kurikulum pelajaran sejarah di sekolah-sekolah Jepang.

Dalam buku sejarah, periode invasi tentara Kekaisaran Jepang ke berbagai wilayah di Asia Pasifik digambarkan secara lebih halus. Tak hanya itu, tragedi Pembantaian Nanjing dan perbudakan seksual di Semenanjung Korea juga dijelaskan dengan ringkas dan tidak tegas.

Akibatnya banyak pelajar Jepang yang tidak benar-benar mengetahui secara detail terkait kekejaman tentara mereka ketika Perang Dunia II.

Sengketa Teritorial Jepang vs Korea Selatan dan Cina

Sampai saat ini hubungan diplomatik antara Jepang dengan para tetangganya di Asia Timur, terutama Cina dan Korea, bisa dibilang tak pernah berjalan benar-benar harmonis, bagai menyimpan api dalam sekam. Sebab, banyak sengketa wilayah yang belum usai.

Salah satu kasusnya adalah saling tindih klaim kepemilikan atas Kepulauan Senkaku (versi Jepang) atau Diaoyu (versi Cina), yang terletak di Laut Cina Timur.

Pada 1895, Jepang mengklaim Senkaku sebagai wilayah tak berpenghuni. Di sisi lain, Cina beranggapan bahwa secara historis kepulauan kosong tersebut adalah wilayah mereka, yang direbut paksa oleh Jepang.

Saat ini Jepang secara de facto menduduki Senkaku. Akan tetapi, kapal militer dan penjaga pantai Cina secara rutin memasuki wilayah perairan sengketa. Bahkan, sejak 2013 sampai sekarang, pemerintah Negeri Tirai Bambu secara resmi memasukkan Diaoyu (Senkaku) sebagai bagian wilayah pertahanan udara milik mereka.

Selain berebut wilayah dengan Cina, Jepang juga bersengketa dengan Korea Selatan terkait pulau batu kecil di Laut Jepang. Pihak Korea Selatan menyebutnya dengan nama Pulau Dokdo, sementara versi Jepangnya adalah Pulau Takeshima.

Saat ini Pulau Dokdo secara de facto berada dalam kontrol pihak Korea Selatan. Pemerintah Seoul bahkan sudah membangun pos keamanan serta panduan navigasi di pulau tersebut.

Meski begitu, pihak Jepang menegaskan bahwa kepemilikan Takeshima belum terselesaikan secara hukum. Bahkan, dalam buku putih pertahanan terbaru, yang diresmikan pada 4 Agustus 2026, Jepang kembali mengajukan klaim teritorial atas pulau tersebut.

Trauma Sejarah yang Menjadi Komoditas Politik

Sentimen anti-Jepang kerap menjadi komoditas politik yang digunakan untuk meraup suara serta dukungan publik di Korea Selatan dan Cina.

Mengacu tulisan Meredith Shaw berjudul Anti-Japanism and Anti-Communism as Dueling Antagonism in South Korea, isu anti-Jepang dan anti-Komunis kerap digunakan para politisi Korea Selatan untuk meraup suara.

Kelompok dari partai progresif menggunakan sentimen anti-Jepang untuk menghantam lawan politik yang dianggap terlalu condong dengan haluan ekonomi serta aliansi tiga negara (Korsel, AS, Jepang), yang dianggap mengabaikan sejarah bangsa.

Di sisi lain, kubu konservatif menghendaki penguatan hubungan dengan Amerika Serikat serta Jepang, guna membendung ancaman senjata nuklir Korea Utara. Kubu konservatif juga menganggap retorika anti-Jepang yang kerap digemborkan kelompok progresif justru dapat membahayakan negara.

Hal sama terjadi pula di Cina. Berdasar tulisan Christal Cheng dalam Chicago Journal of Foreign Policy, memori kolektif Perang Cina-Jepang pada era Perang Dunia II kerap digunakan pemerintah Cina untuk mempertebal nasionalisme warga mereka.

Sentimen anti-Jepang di Cina menjadi alat untuk mengalihkan isu domestik, serta makin melegitimasi kekuasaan pemerintah bersama Partai Komunis Cina.

Bahkan, pemerintah Cina memiliki hari perayaan khusus yang bertujuan memperingati kemenangan atas Jepang dalam Perang Dunia II, digelar tiap tanggal 3 September dengan sebutan “Victory Day” atau Hari Kemenangan.