tirto.id - Indonesia akhirnya terkena Corona alias COVID-19, sebuah virus mematikan yang telah membunuh ribuan orang di seluruh dunia. Presiden Joko Widodo menyebut dua orang terjangkit virus ini, seorang ibu dan anak asal Depok, Jawa Barat.
Setelah pengumuman tersebut, masyarakat panik. Mereka menyerbu pusat perbelanjaan. Mungkin menurut mereka, Corona akan membuat barang-barang langka--meski hal itu sudah dibantah otoritas terkait. Masker dan gel pencuci tangan pun kini jadi barang mewah. Kalaupun ada, harganya melambung tinggi.
Menurut Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto, salah satu penyebab kepanikan ini ialah nihilnya kanal informasi resmi dan utama yang bisa menjadi rujukan.
"Orang tidak tahu cara mencari informasi yang jelas tentang Corona di Indonesia," kata Damar saat dihubungi reporter Tirto, Selasa (3/3/2020). "Kita cukup lama menunggu dari Kemkes untuk punya satu pintu informasi," tambahnya.
Kemkes punya situs infeksiemerging.kemkes.go.id, sementara KSP di ksp.go.id/waspada-corona. Kedua situs ini tampil seadanya dan tidak terhubung. Situs Kemkes bahkan tidak khusus jadi pusat informasi Corona. Perkembangan terkini soal Corona bahkan tidak ada saat naskah ini ditulis, Selasa (3/3/2020).
Sebagai pembanding, situs resmi Cina relatif lengkap dan informasinya selalu diperbarui. Mereka juga menyertakan penyangkalan terhadap hoaks yang beredar.
Tak ada sumber informasi yang secara real time bisa diakses soal nasib WNI di luar negeri yang positif terkena Corona seperti yang saat ini ada di kapal Diamond Princess, misalnya, atau informasi soal suspect Corona yang tersebar di berbagai provinsi--di RSPI, saat ini ada enam orang berstatus suspect. Tak ada pula sumber informasi terkait WNA yang terkena Corona setelah singgah dari Indonesia.
Sebagian besar informasi berasal dari para pejabat yang ditayangkan oleh media massa. Masalahnya, tidak semua peristiwa ada kabar terbarunya setiap hari.
Di Indonesia, masyarakat dicekoki informasi dari banyak corong, kata Damar, mulai dari yang kredibel sampai yang tidak. Padahal, merujuk temuan Tim AIS Kominfo, hoaks tentang kesehatanlah yang paling banyak menyebar di internet dengan jumlah kasus sebanyak 401, hanya kalah dari hoaks tentang politik (973 kasus) dan pemerintahan (743 kasus). Tak ada sumber informasi kredibel soal itu di sini.
Masalah semakin ruwet karena pola komunikasi para pejabat yang terkesan menyepelekan penyakit. "Misal, bilang Indonesia bebas Corona karena rajin berdoa. Itu kan pernyataan kepemimpinan yang agak kurang komunikatif," kata Damar.
Ia membandingkan pernyataan para pejabat Indonesia dengan Menteri Kesehatan Singapura yang mampu menjelaskan secara terbuka tentang Corona serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan warga.
Menurut Damar, kepanikan bisa diredam jika sejak awal pemerintah memiliki kanal resmi yang menerangkan seluk beluk virus yang masih satu jenis dengan MERS dan SARS itu, cara pencegahannya, dan penanganan pemerintah. Makin kaya informasi ada dalam satu situs, makin baik pula bagi warga.
Ketua DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Mahesa Paranadipa mengatakan kesimpangsiuran informasi soal Corona justru juga datang dari pemerintah. Misalnya, keterangan Kementerian Kesehatan sebagai perwakilan pemerintah pusat malah tidak selaras dengan pemerintah daerah.
"Jangan sampai Kemkes menginformasikan bahwa pasien yang suspect sekian, tapi di daerah ternyata sekian. Jadi bingung masyarakat. Langkah pencegahannya juga harus sama informasinya," kata Mahesa kepada reporter Tirto.
Ia juga menyayangkan sampai saat ini belum ada rapat koordinasi antara Kementerian Kesehatan dengan kepala daerah.
Mahesa berharap informasi soal Corona dapat terpusat di Kementerian Kesehatan, usul yang juga disepakati Damar Juniarto.
Situs yang saat ini tersedia sama sekali tidak cukup. Pusat informasi, katanya, haruslah berisi dari mulai cara kerja virus, upaya-upaya untuk memotong rantai penularan, dan perkembangan kondisi suspect di Indonesia.
"Kanalnya satu saja, milik pemerintah. Jangan terlalu banyak karena kalau begitu masyarakat akan bingung," kata dia.
Pemerintah sebenarnya merasa perlu membuat satu saluran informasi saja. Tapi yang mereka lakukan bukan menyediakan kanal informasi berbasis web yang bisa diakses setiap saat, kapan saja, dan di mana saja, tapi menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemkes Achmad Yurianto sebagai juru bicara resmi untuk penanganan Corona.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Rio Apinino
