tirto.id - Panitia Seleksi Komisi XI DPR RI baru saja bekerja mencari anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru pada 1 Juli lalu. Tapi kritik sudah muncul. Beberapa pihak menganggap seleksi awal ini--yang berdasarkan syarat administrasi dan makalah--tidak transparan dan janggal.
Hal ini misalnya diungkapkan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Tarkosunaryo. Dia merasa ada yang janggal dengan hasil tim seleksi calon pimpinan BPK lantaran tidak ada satu pun auditor pemegang sertifikat Certified Public Accountant (CPA) yang lolos.
CPA merupakan pengakuan IAPI--asosiasi profesi akuntan publik--terhadap kompetensi seseorang dalam bidang auditing. CPA memiliki landasan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. CPA merupakan pengakuan IAPI--asosiasi profesi akuntan publik--terhadap kompetensi seseorang dalam bidang auditing.
Hanya orang-orang yang memiliki CPA yang dapat mengajukan permohonan izin Akuntan Publik berdasarkan UU 5/2011.
"Baru kali ini profesi auditor yang diakui tidak ada yang lolos," jelas Tarkosunaryo dalam diskusi parlemen di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2019) lalu.
Dalam kepengurusan sebelumnya, ada beberapa orang yang memegang sertifikat CPA. Salah satunya Sapto Amal Damandari yang sempat menjadi Wakil Ketua BPK. Kemudian ada pula nama Moermahadi yang saat ini menjabat Ketua BPK. Dengan berakhirnya masa tugas Moermahadi pada Oktober 2019, praktis tidak ada satu pun pemegang CPA dalam kepemimpinan di BPK, kata Tarkosunaryo.
Kondisi ini, kata Tarkosunaryo, berpotensi menjadikan BPK periode selanjutnya kehilangan pengakuan dari organisasi profesi bidang auditing. "Kondisi ini akan berpotensi dapat menurunkan kepercayaan dan legitimasi terhadap kualitas laporan hasil audit di BPK," terang Tarkosunaryo.
Sebanyak 64 nama (minus Rusdi Kirana dan Ferry Juliantono yang mengundurkan diri) dengan latar belakang berbeda (mulai dari politisi, akademisi, hingga PNS karier) bertarung untuk menduduki kursi tertinggi di lembaga audit negara itu. Dari seleksi administrasi dan makalah ini 32 orang lolos.
Sembilan orang politikus yang gagal lolos ke Senayan sebagai anggota dewan termasuk di antara 32 orang itu. Mereka adalah Nurhayati Assegaf (Demokrat), Tjatur Sapto Edhy (PAN), Pius Lustrianang (Gerindra), Daniel Lumban Tobing (PDIP), Akhmad Muqowam (PPP), Ahmadi Noor Supit (Golkar), Ruslan Abdul Gani (Golkar), Willgo Zainar (Gerindra), dan Haerul Saleh (Gerindra).
Sementara pemegang sertifikat CPA yang tak lolos sebanyak empat orang. Tarkosunaryo, dalam kesempatan lain, menyebut empat orang itu adalah anggota IAPI "yang telah berkiprah sebagai akuntan publik dan telah berpengalaman sebagai bagian dari tim pemeriksa di BPK."
Hal lain yang disorot dari seleksi ini adalah perkara standar penilaian makalah. Calon anggota memang diwajibkan membikin makalah, selain syarat administrasi lain.
Bagi Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, seleksi makalah ini--satu makalah dibaca tiga orang penyeleksi--tak jelas standar penilaiannya. Seleksi ini pun dianggap tidak terbuka atau transparan.
"Yang jadi persoalan, makalah ini apa penilaian standarnya. Tim seleksi harus terbuka, harus ada panduan," jelas Uchok dalam kesempatan yang sama.
Ucok juga menganggap seleksi ini aneh karena tak dihadiri para calon. Dengan mekanisme seperti ini publik tak akan percaya begitu saja kalau makalah itu betul-betul dibuat calon yang bersangkutan. Dengan kata lain, tak ada jaminan para calon tak membayar ghost writer untuk membikin makalah.
"Jadi harus ada keterbukaan, standar penilaiannya apa sehingga mereka bisa lolos apa tidak," jelas Uchok. Dia juga bilang idealnya makalah dipresentasikan langsung oleh calon sebagaimana yang kerap dilakukan dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Respons DPR
Anggota Komisi XI DPR Johnny G Plate mengklaim calon pimpinan BPK memiliki kemampuan yang mumpuni. Menurutnya justru baik jika pelamar berasal dari beragam profesi dan disiplin ilmu yang berbeda-beda.
"Bayangkan saja kalau isinya itu adalah akuntan saja, lalu harus meminta proyek yang dengan landasan teknisnya banyak. Itu akan mengalami kesulitan juga," kata Johnny dalam kesempatan yang sama.
Soal makalah, Johnny bilang yang mereka terima itu "makalahnya hebat-hebat." "[pemeriksaan makalah] diketuai Profesor Hendrawan Supratikno (politikus dari PDIP). Jadi bukan asal-asalan juga," katanya.
Johnny juga mengatakan "tak apa" jika nantinya pimpinan BPK tak punya sertifikat CPA. Pasalnya di BPK sendiri, kata Sekjen Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu, sudah punya banyak auditor bersertifikat.
Bagi Johnny yang terpenting dimiliki pimpinan BPK adalah kemampuan manajerial serta kepemimpinan.
"Bagaimana untuk mengawal uang negara mulai dari titik yang paling awal, dari penerimaan, sampai titik yang paling akhir yaitu belanja. Dan itu ada di BPK. Itu yang kami harapkan," pungkas Johnny.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Rio Apinino
