tirto.id - Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka-Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar (meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya) diserahkan kepada Belanda.
Untuk Kalimantan dan Timur Besar, Letnan Gubernur Jenderal Hubertus van Mook telah menyiapkan keputusan tertanggal 8 Juli 1946 nomor 4, yang menyinggung ketatanegaraan daerah-daerah tersebut.
Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 14 Juli 1946, van Mook menuju ke Makassar yang telah menjadi Markas Besar NICA. Esoknya, ia harus hadir di Lapangan Karebosi, Makassar, dalam acara timbang terima sejumlah wilayah dari Inggris.
“Dilangsungkan timbang terima tanggung jawab pemerintahan dan keamanan dari tentara Sekutu untuk seluruh wilayah Timur Besar dan Kalimantan kepada Pemerintah Hindia Belanda,” tulis Ide Anak Agung Gde Agung dalam Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat (1985:97).
“Dengan ini orang Inggris terbebas dari sebagian besar kewajibannya,” tulis Jaap de Moor dalam Jenderal Spoor: Kejayaan dan Tragedi Panglima Tentara Belanda Terakhir di Indonesia(2015:257).
Setelah itu, van Mook bersama para pejabat Belanda dan sejumlah wakil dari daerah Timur Besar dan Kalimantan bergegas meninggalkan Makassar. Mereka menuju Malino, sebuah daerah sejuk di Kabupaten Gowa dan sejak 1927 telah dikenal sebagai tempat peristirahatan.
Selain van Mook, wakil Belanda lainnya hadir di antaranya Dr PJ Koets, Dr EO Baron van Boetzeler, dan Dr Hoven dan CJHR de Waal. Sementara penasihat pemerintah Belanda yang hadir antara lain Mr CHW de Villeneuve, Mr KLJ Enthoven, Mr Thio Thiam Tjong, dan Abdul Kadir Widjojoatmodjo.
Di sebuah kapel yang kini disebut Kapel Samadi di kompleks Ratna Miriam, mereka menggelar konferensi yang diadakan mulai 16 Juli 1946. Pertemuan itu kemudian dikenal sebagai Konferensi Malino. Masa depan Kalimantan dan Timur Besar ditentukan di kapel itu.
“Konferensi Malino berlangsung di atas ujung bayonet, dan wakil-wakil buat konferensi tersebut dipilih oleh pemerintah Hindia Belanda,” ujar Wakil Presiden Indonesia Mohammad Hatta.
Seperti dicatat dalam buku Republik Indonesia Propinsi Sulawesi (1953:77), dalam konferensi itu van Mook tampak pesimis dengan bentuk negara kesatuan yang dianggap rawan perpecahan. Maka bentuk negara federal dianggap lebih bisa mengakomodasi banyak golongan yang bermacam-macam.
Selain bentuk negara dan pemerintahan, konferensi itu juga membahas masalah perekonomian. Beberapa usulan di sektor ekonomi mencuat, yakni: (1) Penghasilan awal hasil bumi di sekitar Kalimantan dan Timur Besar dipergunakan untuk pembangunan daerah terlebih dahulu, (2) Perniagaan internasional di kawasan itu diipercayakan kepada kalangan swasta dan perkebunan-perkebunan dilindungi, (3) Monopoli di bidang ekonomi dihilangkan, (4) Penghapusan pembekuan deposito zaman perang, (5) Diadakannya pinjaman untuk perdagangan dan koperasi, (6) Pelayaran dengan perahu motor ditingkatkan, (7)mengangkat wakil-wakil bidang ekonomi di daerah-daerah.
Pada Konferensi Malino, van Mook juga mengumumkan rencana pemberian beasiswa. Seperti dicatat Harry Poeze dan kawan-kawan dalam Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda, 1600-1950 (2008), beasiswa akan diberikan kepada orang-orang Indonesia terutama dari Indonesia Timur dan berlaku untuk semua cabang pendidikan universitas. Namun calon dokter, ahli hukum, dan insinyur teknik menjadi prioritas.
Rosihan Anwar selaku wartawan hadir meliput konferensi tersebut. Menurutnya dalam Belahan Jiwa: Memoar Kasih Sayang Percintaan Rosihan Anwar dan Zuraida Sanawi (2001:31), konferensi itu “digelar van Mook untuk memecah-belah Indonesia dengan mendirikan negara-negara di Indonesia Timur.” Ia kemudian melaporkan hal itu kepada Presiden Sukarno.
Hanya ada satu orang Papua yang hadir dalam konferensi itu, yakni Frans Kaisiepo--kini wajahnya hadir dalam uang pecahan sepuluh ribu. Ia memperkenalkan istilah "Irian" untuk menyebut Papua. Irian dianggap sebagai singkatan "Ikut Republik Indonesia Anti Nederland". Kala itu Kaisiepo adalah murid sekolah calon pegawai dan belakangan menjadi Gubernur Irian Jaya ketika Papua sudah dimiliki Indonesia.
Konferensi Malino ditutup pada 25 Juli 1946, tepat hari ini 74 tahun lalu. Setelah itu van Mook terus sibuk mengawal lahirnya negara federal. Pada Desember 1946, digelar Konferensi Denpasar sebagai lanjutan dari Konferensi Malino. Setelah selesai, pada 24 Desember 1946 lahir negara baru bernama Negara Timur Besar. Namun tiga hari kemudian berganti nama menjadi Negara Indonesia Timur yang berpusat di Makassar.
Ketika Konferensi Denpasar digelar, wakil dari Kalimantan tidak hadir sehingga hingga NIT tidak meliputi Kalimantan. Wilayah itu kemudian hanya terdiri dari dewan-dewan federal dan belum menjadi negara tersendiri.
Negara Indonesia Timur bubar pada Agustus 1950. Dan Konferensi Malino dalam sejarah Indonesia hanya dicatat sebagai usaha Belanda memecah belah Indonesia.
Editor: Irfan Teguh
