Menuju konten utama
31 Agustus 1957

Sejarah Kemerdekaan Malaysia Bermula dari Federasi Malaya

Federasi Malaya adalah panggung negosiasi antara golongan nasionalis dengan Kerajaan Inggris menuju pemerintahan Malaysia yang mandiri.

Sejarah Kemerdekaan Malaysia Bermula dari Federasi Malaya
Ilustrasi kemerdekaan Malaysia. tirto.id/Deadnauval

tirto.id - Pada 31 Agustus 1957, tepat hari ini 62 tahun silam, kantor berita BBC merekam berkumpulnya ribuan orang di Stadion Merdeka, Kuala Lumpur, untuk menyaksikan sekaligus memberi selamat atas penyerahan kekuasaan dari Kerajaan Inggris kepada Federasi Malaya.

Kini warga Malaysia merayakan “Hari Merdeka” atau “Hari Kebangsaan” tiap tanggal 31 Agustus untuk mengenang kembali batu loncatan bersejarah menuju pembentukan negara Malaysia.

Perjuangan kaum nasionalis di Semenanjung Malaya, sebagaimana di Indonesia, juga dipengaruhi berakhirnya pendudukan Jepang pada 1945, demikian dicatat Encyclopedia Britannica. Malaya dan Borneo adalah dua kawasan penting sebab menyediakan sumber daya alam bagi Jepang. Pasukan Negeri Matahari Terbit memulai invasi ke Semenanjung Malaya pada tahun 1941 dan mencapai kesuksesan pada 1942.

Usai tiga tahun berkuasa, politik dan ekonomi Jepang lumpuh bukan hanya karena bom atom di Hiroshima maupun Nagasaki, tapi juga ketidakstabilan kawasan Malaya. Kelompok komunis yang rata-rata keturunan Cina melakukan perlawanan secara gerilya di hutan dan melakukan pemberontakan di Borneo Utara.

Di tempat lain, konflik antar-etnis kembali memanas. Meski demikian, hampir semua rakyat penghuni semenanjung Malaya merasakan kegembiraan yang sama atas kekalahan Jepang.

Sebelum diambil alih Jepang, Sawarak dan Borneo Utara adalah wilayah protektorat Inggris. Ketika PD II berakhir di Pasifik, Inggris kembali mengontrol kedua wilayah tersebut. Kala itu Sarawak menghadapi penentangan dari orang-orang Melayu yang tak terima atas kontrol Inggris. Sementara itu, berdirinya koloni Inggris di Borneo Utara menyebabkan perpindahan ibukota dari Sandakan ke Jesselton (sekarang Kota Kinibalu).

Demi kestabilan kawasan, Inggris membentuk Uni Malaya (Malaya Union) yang akan mengubah negara-negara Melayu plus Penang dan Malaka menjadi satu koloni. Visinya, menurut Inggris, persiapan kemerdekaan kawasan. Terdapat pengecualian bagi Singapura dan Borneo Utara sebab secara teritori dan pertimbangan lain, kedua wilayah ini dianggap susah bersatu.

Kebijakan ini mendapat pertentangan kuat dari golongan nasionalis Melayu sebab Uni Malaya dianggap sebagai pelemahan penguasa Melayu dan pemberian kewarganegaraan kepada etnis Cina, India, dan kaum minoritas lain.

Sesungguhnya Inggris bersikap setara sebab orang-orang Cina dan India juga loyal pada Inggris selama PD I dan II. Namun, sikap keras kaum nasionalis Melayu mampu mengubah sikap sultan-sultan kerajaan di Semenanjung Melayu dari yang tadinya mendukung Inggris, lantas menjadi oposisi.

Pada 1946, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) didirikan oleh Dato Onn bin Jaafar, Kepala Menteri Johor, agar perjuangan memerdekakan Malaya makin terorganisir. UMNO melahirkan serangkaian demonstrasi hingga aksi boikot yang membuat Inggris pusing. Negosiasi antara UMNO dan Inggris pada 1948 menghasilkan Federasi Malaya, konsep penyatuan Semenanjung Malaya dengan jaminan hak khusus bagi kaum Melayu dan posisi para sultan tetap terjaga.

Federasi Malaysia terdiri dari gabungan sembilan kerajaan Melayu plus dua provinsi, yakni Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Selangor, dan Terengu. Pemerintah federal dipimpin oleh Perdana Menteri, dan ibukotanya ditetapkan di Kuala Lumpur.

Satu masalah kelar, tapi masalah lain makin ruwet. Kelompok komunis yang digerakkan Partai Komunis Malaysia (MCP), yang sejak dibentuk pada 1930 menjadi tulang punggung perjuangan melawan Jepang, pindah ke tengah hutan sejak 1948 dan memanaskan perlawanan gerilya untuk mengusir penjajah baru, yakni Pemerintah Inggris. Perlawanan ini berlangsung selama 12 tahun dan dikenal dengan istilah periode Darurat Malaya (Malayan Emergency).

Untuk memadamkan perlawanan MCP, Inggris mengisolasi MCP dari basis pendukungnya. Caranya, orang-orang keturunan Cina diberi konsesi ekonomi dan politik serta membangun kembali pemukiman liar orang-orang Cina menjadi “Desa Baru” (New Villages). Strategi ini terbilang efektif, termasuk juga mobilisasi orang-orang Melayu yang dipersenjatai untuk melawan MCP di medan perang.

Sejak 1949, kampanye MCP mulai kehilangan momentumnya dan jumlah anggota baru yang direkrut partai menurun tajam. Meskipun MCP sukses membunuh Komisaris Tinggi Inggris, Sir Henry Gurney pada Oktober 1951, strategi yang dijalankan Inggris semakin mengasingkan orang-orang peranakan Cina moderat dari pengaruh MCP.

Lambat laun kekuatan MCP mengecil. Pada 1960, mereka sudah kehilangan hampir seluruh pasukannya sehingga pemerintah Malaya mengumumkan berakhirnya Darurat Malaya.

Mundur lagi ke tahun 1949, sebagaimana ulasan Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya dalam buku A History of Malaysia, janji kemerdekaan mendorong Pemerintah Inggris memulai perundingan dengan berbagai pemimpin kelompok anggota Federasi Malaya. Di antaranya ada UMNO sebagai perwakilan dengan pendukung terbanyak dan Asosiasi Cina Malaya (MCA) yang dibentuk pada tahun 1949 oleh pengusaha kaya keturunan Cina.

UMNO, dipimpin oleh tokoh moderat yang kharismatik Tunku Abdul Rahman, bersama MCA dan Malayan Indian Congress kemudian berkoalisi dan memenangkan pemilihan legislatif nasional pada tahun 1955. Hanya satu kursi saja yang tak mereka menangkan.

Ketiganya membentuk koalisi penguasa permanen yang pada mulanya dinamakan Partai Aliansi dan kemudian bernama Barisan Nasional (BN). BN menyatukan partai berbasis etnis dan ragam ideologi mulai dari moderat-konservatif dengan UMNO sebagai kekuatan utamanya.

Sepanjang 1955-1956, UMNO, MCA, dan Inggris membuat kesepakatan konstitusional tentang prinsip kewarganegaraan yang bersifat setara untuk semua ras dan etnis. Sebagai gantinya, MCA setuju kepala Federasi Malaya akan ditarik dari jajaran Sultan Melayu, bahasa resminya bahasa Melayu, dan pendidikan Melayu, serta pembangunan ekonomi akan dipromosikan sekaligus disubsidi pemerintah.

Infogafik Mozaik Persekutuan Tanah Melayu

Infogafik Mozaik Persekutuan Tanah Melayu. tirto.id/Deadnauval

Dampak dari kebijakan ini adalah Federasi Malaya akan dijalankan oleh elite-elite Melayu dan orang-orang Melayu akan terus mendominasi bagian kedinasan sipil, angkatan bersenjata, hingga kepolisian. Meski demikian, orang-orang Cina dan India akan memiliki perwakilan yang proporsional di kabinet dan parlemen sehingga bisa menjalankan negara bagian di mana etnis mereka terhitung mayoritas dan secara ekonomi mereka juga terjamin.

Di samping mengurus perkara birokratis, negosiasi untuk kemerdekaan Federasi Malaya terus dijalankan UMNO dan koalisinya dengan pemerintah Inggris. Inggris akhirnya melunak, ditambah pertimbangan bahwa pemberontakan orang-orang komunis di pertengahan 1950-an juga sudah mulai mereda dan mereka bukan lagi dianggap sebagai ancaman besar bagi stabilitas negara baru.

Kesepakatan dicapai pada 8 Februari 1956 bagi Federasi Malaya untuk merdeka dari Kerajaan Inggris. Namun, atas alasan logistik dan administrasi, proklamasi kemerdekaan baru bisa dilaksanakan tahun depan, yakni pada tanggal 31 Agustus 1957 di Stadion Merdeka, Kuala Lumpur.

Kemerdekaan Federasi Malaysia jadi tonggak penting bagi pembentukan Federasi Malaysia pada tanggal 16 September 1963, yang kini diperingati sebagai Hari Malaysia tiap tanggal 16 September. Tantangan sebagai negara baru muncul dari banyak pihak, termasuk pertentangan dari Indonesia di bawah komando Presiden Sukarno.

Riak-riak lain mengiringi perjalanan Malaysia selama 62 tahun mandiri, mulai dari bukan apa-apa hingga kini menjadi salah satu kekuatan penting di Asia Tenggara.

==========

Artikel ini pertama kali ditayangkan pada 31 Agustus 2017 dengan judul "Kisah Federasi Malaya untuk Kemerdekaan Malaysia". Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Mozaik.

Baca juga artikel terkait KEMERDEKAAN MALAYSIA atau tulisan lainnya dari Akhmad Muawal Hasan

tirto.id - Politik
Penulis: Akhmad Muawal Hasan
Editor: Maulida Sri Handayani & Ivan Aulia Ahsan