tirto.id - Ketika berpidato dalam acara Kongres XII Partai Nasional Indonesia (PNI) di Semarang, 11 April 1970, Soeharto melemparkan ide politiknya. Salah satunya: penyederhanaan jumlah partai politik.
“Sebelum tahun 1959, kita mengalami masa di mana jumlah partai terlalu banyak. Saya kira, sistem ‘satu partai’ bukan pilihan yang baik. Tetapi sebaliknya terlalu banyak partai-partai menyulitkan diri kita sendiri,” sebut Soeharto.
The Smiling General itu lantas menyarankan kepada pimpinan 9 partai politik dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) tentang pengelompokan partai-partai menjadi Golongan Spirituil, Golongan Nasionalis, dan Golongan Karya.
Walau banyak yang setuju dengan gagasan Soeharto,beberapa partai memilih kontra, seperti Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Mereka terutama menolak untuk dimasukkan dalam golongan spirituil dan lebih berkenan untuk bergabung dengan golongan nasionalis.
Tidak lama kemudian, pada 9 Maret 1970, pimpinan partai gabungan kelompok nasionalis—PNI, IPKI, Parkindo, Partai Murba, dan Partai Katolik—membentuk Kelompok Demokrasi Pembangunan untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 1971. Meski fusi partai-partai politik itu urung terwujud pada Pemilu 1971, tetapi menurut Manuel Kaisiepo, “Inilah (Kelompok Demokrasi Pembangunan) cikal-bakal dari Partai Demokrasi Indonesia yang lahir tiga tahun kemudian.”
Seusai Partai Golongan Karya (Golkar) memenangi Pemilu 1971 dengan mengantongi 62,8 persen suara, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil Pemilu 1971 menyatakan bahwa pada Pemilu 1977 hanya akan ada tiga peserta.
Pada 5 Januari 1973 partai-partai Islam, yaitu NU, PSII, dan Perti, membentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lima hari kemudian, pada 10 Januari 1973, tepat hari ini 49 tahun lalu, Kelompok Demokrasi Pembangunan memfusikan diri dalam satu partai bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Deklarasi pembentukan PDI ditandatangani perwakilan kelima partai: Achmad Sukardimadjaja dan Mh. Sadri dari IPKI, Ben Mang Reng Say dan F.S. Wignjosumarsono dari Partai Katolik, A. Wenas dan Sabam Sirait dari Parkindo, S. Murbantoko dan Djon Pakan dari Partai Murba, serta Mh. Isnaeni dan Abdul Madjid dari PNI.
Tidak lama kemudian, pada 9 Maret 1970, pimpinan partai gabungan kelompok nasionalis—PNI, IPKI, Parkindo, Partai Murba, dan Partai Katolik—membentuk Kelompok Demokrasi Pembangunan untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 1971. Meski fusi partai-partai politik itu urung terwujud pada Pemilu 1971, tetapi menurut Manuel Kaisiepo, “Inilah (Kelompok Demokrasi Pembangunan) cikal-bakal dari Partai Demokrasi Indonesia yang lahir tiga tahun kemudian.”
Pada akhirnya, pusaran dan gejolak sejarah membuat PDI pecah, dan melahirkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan pemimpin ikoniknya: Megawati Soekarnoputri, yang pada saat itu jadi salah satu simbol perlawanan terhadap Orde Baru.
Sejarah terulang dengan cara dan humornya sendiri.
Dalam Kongres V di Sanur, Bali, pada 8-11 Agustus 2019, Megawati kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk periode 2019-2024. Ia bagai seorang matriark yang tak pernah tergeser dari pucuk pimpinan partai.
Menurut Eva Kusuma Sundari, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan PDIP, terpilihnya Megawati adalah langkah kader untuk menjaga kondisi internal partai agar tetap stabil hingga 2024.
“Capaiannya untuk [memenangkan] presiden, kemudian untuk parlemen. Jadi menurut para delegasi, 2024 itu krusial karena untuk memperkuat ketahanan dan kepemimpinan nasional. Dan tentu PDIP harus sangat cerdas, sangat cermat, sangat teliti, untuk kemudian melakukan upaya-upaya bagi transisi tersebut, sementara yang dipercaya itu hanya Ibu Megawati,” ucapnya kepada Tirto (12/8/2019).
Menanggapi dirinya yang terpilih kembali sebagai Ketua Umum PDIP, Megawati menyebutnya sebagai kehendak “aspirasi bawah”.
“Dari aspirasi bawah yang telah disampaikan pandangan umum yang dilakukan DPD dan DPC sebagai utusan, semua menghendaki secara aklamasi, saya diangkat lagi sebagai Ketum PDIP, periode 2019-2024,” ujar anak kedua Sukarno itu.
Kemenangan PDIP secara berturut-turut (2014 dan 2019), baik dalam pemilu legislatif maupun dalam pemilu presiden, membuat partai tersebut berada di atas angin. Para kadernya pun enggan berbuat macam-macam. Susah sekali mendapati, misalnya, kader PDIP yang mengajukan gagasan suksesi kepemimpinan partai.
Lebih dari itu, PDIP dianggap sebagai partai feodal yang hanya mengandalkan trah Sukarno sebagai nakhodanya. Siapapun dari luar trah itu yang ingin menjadi ketua umum partai, boleh jadi akan merasa ciut lebih dulu.
Para Kader yang Bertumbangan
Sejak PDIP dideklarasikan pada Februari 1999 dan Megawati tak tergantikan dari tampuk kepemimpinan, kader-kader PDIP bukan berarti tak pernah melakukan perlawanan. Sejumlah kader sempat mengkritisi pelbagai kebijakan partai yang tersentralisasi pada sosok Megawati. Tapi nasib mereka semuanya sama: mengundurkan diri atau dipecat.
Eros Djarot, politikus senior PDIP yang juga penulis lagu terkenal, sempat mencalonkan diri sebagai ketua umum dalam Kongres I PDIP di Semarang pada 2000. Eros gagal. Ia akhirnya keluar dari PDIP dan mendirikan Partai Nasional Benteng Kemerdekaan (PNBK).
Hal serupa dialami Dimyati Hartono. Gagal menjadi Ketua Umum PDIP pada kongres tersebut, ia meninggalkan PDIP dan mendirikan Partai Indonesia Tanah Air Kita (PITA).
Sikap kedua kader PDIP tersebut, menurut Subur Tjahjono dalam artikel “Babad Anak Cucu Marhaen” yang dimuat di Kompas edisi 7 Desember 2005, adalah bentuk kegagalan PDIP dalam melakukan konsolidasi selepas Orde Baru runtuh. Meski menang pada Pemilu 1999 dengan jargon partainya kaum marhaen dan wong cilik, kepemimpinan partai masih terlalu bersandar pada karisma Megawati.
“Partai ini oleh [para kader] penentangnya dianggap tak demokratis dengan menerapkan kepemimpinan feodal,” tulis Subur Tjahjono.
Tjahjono menambahkan, ketidakpuasan para kader terhadap model kepemimpinan dan pengelolaan partai tidak dijawab dengan pembenahan internal. Mereka yang kritis ditendang dan membentuk partai baru, sementara pimpinan PDIP pun enggan untuk berusaha merangkul faksi-faksi yang menentang itu.
Empat tahun berselang setelah Kongres I di Semarang pada 2000, gejolak lebih besar terjadi. Kekalahan PDIP pada pemilu legislatif dan pemilu presiden 2004 membuat sejumlah kader seniornya menginginkan pergantian dan perubahan kepemimpinan.
Gerakan yang justru dimotori kader-kader terdekat Megawati seperti Laksamana Sukardi dan Roy B.B. Janis ini membuat gaduh Kongres II PDIP di Nusa Dua, Bali.
“Kami menginginkan ada evaluasi besar-besaran dalam Kongres karena PDIP mengalami kekalahan beruntun, mulai dari pemilu DPR, pemilu presiden, dan juga pemilihan pimpinan MPR/DPR. Namun, kongres tidak melakukan itu,” ujar Roy B.B. Janis seperti dilansir Kompas edisi 6 September 2008.
Lebih lanjut Roy menerangkan, ia dan sejumlah kader lainnya sudah muak dengan cara-cara berdemokrasi dengan gaya lama yang sudah ketinggalan zaman, yakni pemberian hak prerogatif yang bersifat mutlak kepada ketua umumnya dan penerapan sistem calon tunggal.
“Soeharto saja sebagai presiden sudah kita koreksi, tidak boleh mempunyai kekuasaan mutlak. Tetapi, di partai [malah] masih dipraktikkan,” imbuhnya.
Selain dua orang tersebut, ada sejumlah kader lain yang menghendaki suksesi kepemimpinan partai secara demokratis pada Kongres II tahun 2005 dan akhirnya dipecat. Mereka adalah Arifin Panigoro, Sukowaluyo Mintohardjo, Noviantika Nasution, Pius Lustrilanang, Postdam Hutasoit, Angelina Pattiasina, Didi Supriyanto, Peter Sutanto, Sophan Sophiaan, dan Tjandra Widjaya.
Roy Janis, Laksamana Sukardi, dan beberapa orang lainnya yang dipecat dari PDIP kemudian mendirikan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) dan ikut dalam Pemilu 2009.
Dalih "Kepentingan yang Lebih Besar"
Pola kepemimpinan Megawati di PDIP yang feodalistik, menurut peneliti LIPI Anas Saidi dalam Kompas edisi 15 Agustus 2003, adalah salah satu bentuk “mimikri sejarah”. Jika pola patronase Orde Baru seluruhnya dikendalikan Soeharto dengan militer dan Golkar sebagai mesin politiknya, maka pola patron-client di era Reformasi tersebar lewat sejumlah partai politik termasuk PDIP.
“Partai, dalam kenyataannya, tidak lebih dari perpanjangan tangan para ketuanya. Proses pendemokrasian dalam tubuh partai telah dihentikan oleh neo-feodalisme,” tulisnya.
Dengan demikian, apa yang diungkapkan Eva Kusuma Sundari bahwa Megawati masih dipercaya dalam masa transisi partai, dan untuk memperkuat ketahanan dan kepemimpinan nasional, nyatanya tak relevan.
Enam belas tahun lalu, ungkapan serupa dilontarkan Taufiq Kiemas, suami Megawati, dalam menjawab kritik terhadap feodalisme di tubuh PDIP. Menurutnya, penundaan demokrasi di partai tersebut dilakukan demi kepentingan politik yang “lebih besar” seperti stabilitas politik dan NKRI.
“[Hal tersebut] sama sekali tidak relevan/memadai sebagai pembenaran atas perlunya ‘pemangkasan’ aspirasi lokal sebagai basis tumbuhnya budaya demokrasi,” tulis Saidi.
Feodalisme di tubuh PDIP pada akhirnya hanya terkesan melahirkan tradisi menjaring para loyalis, bukan calon pemimpin partai yang berbobot dan berkompetisi dari bawah.
=========
Naskah ini pernah tayang dengan judul "Sejarah Perlawanan Kader PDIP Terhadap Feodalisme Ketua Umum Partai" dan diunggah ulang untuk rubrik Mozaik.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
