tirto.id - Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar baru-baru ini mengeluarkan gagasan pembangkangan sipil sebagai bentuk protes terhadap Undang-undang Cipta Kerja. Zainal menilai UU yang lazim disebut Omnibus Law itu mengandung cacat formil selama pembentukan, pembahasan, dan pengesahannya.
"Bahkan draf UU Cipta Kerja yang terakhir tidak dibagikan. Saat paripurna itu hanya cek kosong saja. Anggota enggak tahu apa yang mau dikomentari. Dengan ketiadaan risalah rapat dan tidak dibagikan drafnya, kontrol akan sulit," kata Zainal saat konferensi pers Fakultas Hukum UGM merespons UU Cipta Kerja, Selasa (6/10/2020).
Zainal juga mengatakan perlu ada tekanan dari publik untuk terus memprotes terkait pengesahan UU Cipta Kerja, apalagi mengingat ada banyak sektor kehidupan yang terdampak.
"Saya menawarkan teriakkan penolakan bersama UU ini. Pembangkangan sipil atau apa lah itu, perlu dipikirkan. Protes adalah bagian dari partisipasi sipil," kata Zainal.
Protes terhadap suatu kebijakan bukanlah hal baru dalam dinamika hubungan rakyat dan pemerintah atau majikan dan pekerja. Berkali-kali sejarah mencatat laku protes yang bermula dari pengebirian hak-hak sipil rakyat oleh berbagai rezim pemerintahan. Seringkali, protes-protes itu berskala nasional dan bahkan internasional.
Suatu hari pada pertengahan 1959, seorang penganut agama Sikh bernama G.S. Sagar mencoba melamar kerja sebagai supir di Jawatan Transportasi Kota Manchester, Inggris. Sebagaimana penganut Sikh umumnya, Sagar sehari-hari mengenakan turban sebagai bentuk ibadah dan identitasnya. Gara-gara hal itu, lamaran kerjanya ditolak oleh jawatan.
Antropolog Amerika Bernard S. Cohn mencatat alasan yang diberikan oleh Jawatan Transportasi Manchester dalam bukunya Colonialism and Its Forms of Knowledge: The British in India (1996, hlm. 106).
“Aturan seragam harus ditegakkan. Jika satu orang diberikan pengecualian untuk urusan seragam supir ini, dispensasi serupa akan terus terjadi lagi sampai berpotensi merombak aturan yang sudah berlaku sejak awal,” tulis Cohn dalam bukunya.
Korban lain dari kakunya aturan seragam di Inggris terjadi lagi pada 1965. Seorang supir bus di Wolverhampton bernama T.S. Sandhu dipecat karena mengenakan turban saat bekerja. Pemecatan Sandhu lantas menyulut aksi protes dari kalangan masyarakat sipil. Uniknya, alih-alih membela hak Sandhu sebagai pekerja, aksi protes itu justru mendesak Sandhu untuk berhenti rewel dan menerima pemecatan itu.
Duta Besar India untuk Inggris saat itu Shanti Sarup Dhawan menganggap dua kasus-kasus ini sebagai masalah serius. Dhawan lantas mendatangi Komite Transportasi untuk melayangkan peringatan agar masalah ini jangan sampai terulang di masa mendatang.
Meski tidak berdampak terlalu heboh, aksi protes Duta Besar Dhawan itu mirip dengan apa yang pernah dilakukan Mahatma Gandhi di India kala kolonial Inggris masih berkuasa.
Pada masa itu, Gandhi tahu pasti bahwa perlawanan bersenjata hanya akan membuang banyak tenaga dan korban jiwa. Karenanya, Gandhi mencetuskan konsep gerakan antikolonial secara damai. Ia lalu sohor dengan sebutan Satyagraha.
Perlawanan Tanpa Kekerasan
Satyagraha dalam bahasa Sanskrit berarti “memegang teguh kebenaran”. John Dear dalam buku Intisari Ajaran Mahatma Gandhi: Spiritual, Sosio-Politik, dan Cinta Universal (2007, hlm. 8) menjelaskan bahwa Satyagraha merupakan gerakan moral dan sosial tanpa kekerasan fisik sama sekali. Konsepnya berakar dari filosofi ahimsa yang bermaknaanti kekerasan dalam tradisi pemikiran India.
Di India awal abad ke-20, Satyagraha adalah gerakan pembangkangan sipil yang mencolok dan efektif. Meski dilakukan secara damai, efeknya bisa membuat Pemerintah Kolonial Inggris ketar-ketir. Tak heran jika beberapa gerakan perlawanan sipil di beberapa negara lalu mengadopsi konsepnya.
Ensiklopedia Britannica mencatat setidaknya ada dua gerakan perlawanan besar yang diilhami Satyagraha, yaitu gerakan sipil di Amerika yang dipimpin oleh Martin Luther King Jr. dan perlawanan Nelson Mandela terhadap politik aparteid di Afrika Selatan.
Bagi Gandhi, gerakan protes tanpa kekerasan adalah senjata paling ampuh untuk melawan rezim yang lalim. Sebelum melakukannya di India, Gandhi pernah menjalankannya di Afrika Selatan pada 1906. Kala itu, dia menerapkan Satyagraha untuk melawan diskriminasi rasial imperialis Inggris terhadap orang-orang Asia.
Gandhi menetap di Afrika Selatan selama hampir dua dekade untuk memperjuangkan hak asasi orang India yang dilanggar. Dia baru pulang ke India pada 1915 dan menginisiasi gerakan Satyagraha dua tahun kemudian di Distrik Champaran.
Bentuk gerakannya adalah laku puasa dan boikot ekonomi. Gerakan itu terus dilakukan sampai kolonialisme Inggris angkat kaki dari India pada 1947. Sejarawan William Golant mencatat komentar gandhi soal gerakan Satyagraha dalam The Long Afternoon: British India 1601-1947 (1975, hlm. 62).
“Resistensi pasif merupakan ekspresi sesungguhnya dari kekuatan cinta dan kebenaran yang dahsyat,” tutur Gandhi.
Salah satu protes paling keras dari Gandhi ditujukan pada aturan pajak yang ditetapkan Inggris. Melalui surat kabar mingguannya, Young India, Gandhi mengajak masyarakat menuntut besaran pajak yanga lebih adil terhadap orang-orang kaya dan atas beberapa barang kebutuhan pokok. Prinsip perlawanan sipil ini sederhana: Pemerintah Kolonial Inggris akan menyerah jika gagal meraup cukup uang dari pajak.
Kemenangan Satyagraha
Pembangkangan sipil terbesar dan paling berpengaruh yang dilakukan Gandhi terjadi pada Maret 1930. Kala itu, Gandhi menyerukan perlawanan damai terhadap British Salt Act yang diberlakukan sejak 1882.
Melalui undang-undang itu Inggris melarang Bumiputra India membuat dan menjual garam. Inggris juga memonopoli perdagangan garam dan menerapkan pajak tinggi terhadapnya. Aturan ini benar-benar mencekik masyarakat India karena garam adalah salah satu bumbu utama dalam diet harian mereka.
Pada 2 Maret 1930, Gandhi mengirim surat kepada Viceroy Lord Irwin yang mengabarkan bahwa dia dan pengikutnya akan melakukan aksi protes terhadap monopoli garam. Sepuluh hari kemudian, pada 12 Maret, Gandhi memimpin long march dan menyerukan protes terhadap British Salt Act.
Aksi turun ke jalan itu menjadi ajang pembuktian Gandhi bahwa kekuatan masyarakat India bisa dipersatukan dalam sebuah pembangkangan sipil berskala besar.
Laman History mencatat Gandhi dan beberapa lusin pengikutnya berangkat dari ashram-nya di Sabermanti dekat Kota Ahmedabad. Tujuan mereka adalah Kota Dandi yang terletak di pesisir Laut Arab. Total jarak yang mereka tempuh sekira 240 mil.
Aksi Gandhi itu menarik simpati banyak orang di sepanjang perjalanan. Setiap hari semakin banyak pula orang bergabung dalam long march itu. Ketika Gandhi sampai di Kota Dandi pada 5 April, ribuan orang telah bergabung dengan gerakan Satyagraha itu.
Setelah berpidato dan memanjatkan doa, keesokan harinya, Gandhi memimpin pengikutnya memanen garam di pesisir.
Polisi kolonial sempat berusaha mencegah aksi itu dengan mengobrak-abrik pantai, membuat endapan garam rusak bercampur lumpur. Namun, Gandhi tetap maju ke pantai dan meraup gumpalan garam alami dari lumpur. Secara simbolis, dia telah melanggar hukum Inggris.
“Aksi Gandhi itu lantas diikuti oleh ribuan orang lainnya. Bahkan, aksi itu menjalar ke kota pesisir lain seperti Bombay—sekarang disebut Mumbai—dan Karachi. Kaum nasionalis India di kota-kota itu memimpin warga membuat garam sendiri,” tulis laman History.
Aksi damai ini berujung pada penangkapan sekira 60.000 bumiputra India, termasuk Gandhi sendiri. Setelah sang Mahatma ditangkap, pembangkangan sipil Satyagraha justru merebak ke seluruh India.
Gandhi lalu dibebaskan pada Januari 1931. Lord Irwin menemui Gandhi untuk memintanya menghentikan Satyagraha. Gandhi bersedia memenuhinya dengan kompensasi Inggris bersedia melakukan negosiasi setara terkait masa depan India.
Sebuah konferensi pun digelar di London pada Agustus. Gandhi pun berangkat ke Inggris sebagai perwakilan Kongres Nasional India. Meski konferensi berakhir gagal, kolonialis Inggris sekarang sadar bahwa Gandhi adalah kekuatan politik yang tak bisa diabaikan begitu saja.
Semangat gerakan Satyagraha yang diinisiasi Gandhi terbukti membawa dampak positif bagi seluruh India. Nasionalisme India tumbuh semakin subur di berbagai lapis kalangan, mulai dari kelas menengah, pemimpin politik, hingga petani miskin. Puncaknya, India berhasil meraih kemerdekaannya pada Agustus 1947.
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
