tirto.id - Pemerintah menyatakan daerah yang berkaitan dengan mudik Idulfitri 2021 sebagai daerah yang mengalami lonjakan kasus COVID. Hal tersebut berdasarkan pemantauan minggu kelima usai libur panjang Idufitri 2021.
"Kenaikan pada minggu ke-5 pasca periode libur Idulftri ini jelas terlihat pada daerah yang menjadi tujuan mudik seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Banten dan Jawa Barat serta daerah yang menjadi asal pemudik yaitu DKI Jakarta," kata Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito dari Gedung BNPB, Jakarta, Selasa (15/11/2021).
Wiku menuturkan, data Satgas COVID-19 mencatat grafik 5 provinsi tertinggi seluruhnya dari Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jaa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Di peringkat 6 pun, kata Wiku, ditempati Banten dengan jumlah kasus yang signifikan.
"Bahkan provinsi keenam teratas juga berasal dari Pulau Jawa yaitu provinsi Banten dengan kenaikan tersebut lebih dari 400 hingga 7000 kasus di minggu ini," kata Wiku.
Wiku menegaskan, kondisi kasus yang melonjak di daerah mudik ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan fokus dalam pengendalian COVID dengan memulai menentukan strategi pengendalian kasus. Wiku mengajak publik untuk patuh protokol kesehatan dan mematuhi aturan pembatasan kegiatan.
Selain itu, Wiku mengajak daerah-daerah yang mengalami penurunan kasus untuk menjaga momentum penurunan kasus. Jika memungkinkan, kata Wiku, daerah yang kasus rendah membantu penanganan kasus daerah dengan lonjakan kasus tinggi dengan membantu pelayanan kesehatan di zona tinggi seperti Gorontalo,
"Misal Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi tengah masih mengalami kenaikan kasus. Sedangkan sulawesi Utara dan Barat sudah mengalami penurunan kasus. Apabila dibutuhkan dan memungkinkan maka Sulawesi Utara dan Barat dapat membantu penanganan COVID-19 di Sulawesi Selatan Tenggara dan tengah, begitupun dengan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan," kata Wiku.
Wiku mengingatkan, sikap gotong royong perlu diterapkan dalam penanganan COVID-19. Dengan demikian, daerah yang mengalami kasus tinggi bisa lebih mudah mengendalikan kasus dan mampu lebih rintan dalam menghadapi pandemi COVID.
Ia pun mengajak pemimpin daerah untuk memanfaatkan forum komunikasi antar pimpinan daerah dalam penanganan COVID-19. Di sisi lain, kata Wiku, pemerintah pusat akan membantu jika penanganan COVID-19 daerah mengalami kendala.
"Pemerintah pusat pun siap membantu jika dari upaya-upaya kemandirian yang dilakukan antar-daerah tetap tidak menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi," kata Wiku.
"Penting untuk diketahui apapun varian COVID-19 yang ada di masyarakat apabila kita semua patuh dan disiplin terhadap protokol kesehatan, dan juga mematuhi seluruh kebijakan pemerintah, maka dapat meminimalisasi tingkat penularan yang terjadi di masyarakat," tutur Wiku.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Restu Diantina Putri
