tirto.id - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Sandiaga Uno, membantah terkait adanya tawaran jabatan menteri dari pasang calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia mengeklaim saat ini partainya masih mengawal perolehan suara pemilihan legislatif (pileg).
"Jadi, tidak ada tawaran-tawaran menteri kepada saya," kata Sandi di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Sementara itu, Sandi juga menuturkan, PPP ingin lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, yakni 4 persen. Lalu, dia juga menepis, partainya belum bersikap perihal hak angket pemilu curang karena adanya tawaran kursi menteri. PPP sendiri tak mengajukan interupsi soal hak angket ketika rapat paripurna, pekan lalu.
Sandi menilai keputusan PPP mengajukan hak angket ada di tangan Plt Ketum Muhammad, Mardiono. Pada rapat terakhir internal partainya, keputusan mendukung hak angket ada pada tangan Mardiono. Mardiono sendiri yang menginstruksikan hal tersebut.
"Pak Plt Ketum bahwa diminta kepada semua kader menyerahkan posisi dan keputusan akhir PPP itu kepada pimpinan kepada plt ketum yang akan menyampaikan," ucap Sandiaga.
"Seingat saya yang diharapkan adalah bahwa PPP ini harus lolos dulu untuk 4 persen dan untuk perbaikan pemilu ke depan, proses demokrasi dan lain sebagainya itu akan ditentukan di tahapan-tahapan selanjutnya," tambah Sandi.
Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur, mengatakan, sebagian besar masyarakat meminta DPR RI menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Alasannya, kata dia, Pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia.
"Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung jujur, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil," kata Aus Hidayat di ruang rapat paripurna Selasa pekan lalu.
Aus Hidayat mengatakan, munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspons DPR RI secara bijak dan proporsional.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengatakan, pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu kata dia, tidak ada satupun kekuatan di negeri ini yang boleh merenggut, apalagi menghancurkan. Luluk meminta agar DPR RI menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu.
Ditambahkan anggota DPR RI Fraksi PDIP, Aria Bima mendesak pimpinan DPR RI lekas menyikapi desakan untuk menggulirkan hal angket itu. Menurutnya, hak angket perlu dilakukan agar kualitas pemilu ke depan bisa berjalan optimal.
Politikus PDIP itu mengatakan hak angket perlu dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan DPR RI yang saat ini menurutnya telah kehilangan taring.
Nasdem dan PPP tak ikut interupsi dalam rapat. Mereka baru berkomentar soal hak angket usai rapat paripurna.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Intan Umbari Prihatin
