tirto.id - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahudin Uno, meminta persetujuan penambahan anggaran kepada Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebesar Rp3,05 triliun.
Menurutnya, penambahan anggaran ini akan digunakan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), memperkuatkan destinasi wisata, beberapa program unggulan seperti desa wisata, hingga pembangunan Politeknik Pariwisata (Poltekpar).
Karenanya, tambahnya, jika permintaan penambahan anggaran ini tidak disetujui dan dipenuhi, akan berdampak terhdap kinerja pariwisata Indonesia.
“Jika tidak dipenuhi, maka akan berdampak pada penurunan kinerja sesuai dengan rapat minggu lalu. Kinerja ini bukan hanya jumlah wisatawan, tapi juga jumlah dampak ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf)/Kepala Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif (Baparekraf), di Gedung Parlemen, Kamis (13/6/2024).
Sandi menyebut, penurunan kinerja tersebut bisa terjadi karena anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang anjlok hingga 49,96 persen, dari Rp3,53 triliun di 2024 menjadi Rp1,77 triliun dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025. Padahal, ia mengusulkan anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani sebesar Rp7,4 triliun.
“Bahwa dengan Rp1,7 triliun pagu indikatif ini tentunya sangat kita lihat penurunan dalam alokasi per satker (satuan kerja), dan bisa kita lihat bahwa pembagiannya sangat minim jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” imbuhnya.
Menurutnya, usulan penambahan anggaran ini agar Kemenparekraf selanjutnya dapat lebih leluasa dalam menjalankan program-program. Sehingga, pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja pariwisata nasional.
Politikus PPP itu mengungkapkan, pertumbuhan pariwisata Indonesia sangat dipengaruhi oleh dua isu utama, sentimen dan momentum. Ihwal sentimen, menurutnya saat ini pariwisata sudah mendapat label positif dari dunia.
“Dan momentum ini shifting ke Indonesia terutama dengan capaian-capaian TTDI, Travel & Tourism Development Index tadi. Tentunya kita harapkan bisa kita gunakan momentum ini, kita harapkan pariwisata kita akan semakin baik, khususnya dari segi event-nya semakin baik, SDM semakin baik, dari segi promosi,” ujarnya.
Merespon permintaan tambahan anggaran dari Sandi, anggota Komisi X DPR RI sepakat untuk menyetujuinya. Tidak hanya itu, untuk meningkatkan kinerja pariwisata nasional, Pimpinan Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, juga berpesan kepada para anggota komisinya yang merangkap sebagai Anggota Badan Anggaran (Banggar) untuk memperjuangkan permintaan penambahan anggaran Kemenparekraf.
“Komisi X DPR RI menyetujui usulan tambahan pagu indikatif Kemenparekraf/Baparekraf RI pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3,52 triliun. Komisi X DPR RI akan menyampaikan usulan pagu indikatif Kemenparekraf/Baparekraf RI pada RAPBN Tahun 2025 sebagaimana angka 1 dan 2 di atas ke banggar DPR RI,” ucap Syaiful.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Irfan Teguh Pribadi
