Sampai Mei 2024, ATR/BPN Sumbang Rp215,8 Triliun ke Negara

tirto.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa sejak Februari sampai Mei 2024, pihaknya telah menyumbang pendapatan negara sebesar Rp215,8 triliun.

Nilai tersebut berasal dari pengumpulan pajak penghasilan (PPh) sebanyak Rp1,4 triliun, bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB) senilai Rp5,6 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebanyak Rp596,7 miliar, dan yang paling besar adalah dari hak tanggungan (HT) sebesar Rp208,1 triliun.

“Sehingga, ditotal agregatnya adalah Rp215,8 triliun dalam 100 hari ini. Ini economic value-added yang bisa dihadirkan dari segala hal yang kita lakukan tadi,” kata AHY dalam media gathering dan konferensi pers 100 Hari Kerja Menteri ATR/Kepala BPN di Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Menurut Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu, salah satu hal yang membuat Kementerian ATR/BPN dapat memberikan sumbangan besar kepada negara adalah karena semakin masifnya penerbitan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Dalam 100 hari masa kerjanya, ada penambahan sebanyak 2,4 juta bidang tanah teregistrasi dan sampai Juni 2024, jumlah tanah teregistrasi mencapai total 113,3 juta bidang tanah.

Capaian ini cukup membanggakan mengingat saat dicanangkannya program PTSL pada 2017 jumlah bidang tanah teregistrasi masih sebanyak 46 juta. Padahal, pemerintah menargetkan realisasi PTSL sampai akhir 2024 mencapai 120 juta bidang tanah.

“Ketika itu, Pak Presiden merasa harus dipercepat. Kalau business as usual, tidak ada program, terobosannya kurang, tidak akan tercapai di akhir tahun ini pendaftaran sertifikasi tanah yang signifikan. Mohon doa dan dukungan teman-teman sekalian, mudah-mudahan akhir tahun 2024 ini dapat tercapai 120 juta bidang tanah,” kata AHY.

Menurutnya, percepatan program PTSL harus dilakukan karena upaya ini dapat memberikan nilai tambah yang cukup besar. Dengan demikian, kontribusi Kementerian ATR/BPN kepada pertumbuhan ekonomi nasional pun akan semakin besar pula.

“Why does it matter punya sertifikasi sampai begitu masifnya? Ini yang kita kejar. Ada enggak nilai tambah ekonominya? Signifikan enggak pertambahannya? Dan ternyata, ini 100 hari yang kita hadirkan adalah pajak penghasilan Rp1,4 triliun. bea perolehan atas tanah dan bangunan ini jumlahnya Rp5,6 triliun. PNBP, penerimaan negara bukan pajak, itu kurang lebih Rp596,7 triliun. Dan yang paling besar dari hak tanggungan Rp208,1 triliun,” ujar AHY bangga.