tirto.id - Debat keempat Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, Minggu (21/1/2024) malam, mengangkat tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.
Namun, ketiga cawapres yang bertarung di arena debat banyak dinilai gagal memahami tema-tema yang diperdebatkan. Padahal, masalah lingkungan yang menjadi poin utama seharusnya menjadi satu kesatuan dengan tema-tema lainnya.
Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien, menilai ketiga cawapres gagal melihat krisis iklim sebagai permasalahan yang kompleks dan utuh sebagai satu kesatuan. Padahal, kata dia, seharusnya kerangka mengenai krisis iklim ini menjadi utama yang harus dihadapi karena berdampak pada kebutuhan untuk transisi energi, krisis pangan dan banyaknya bencana.
Ia justru heran dengan banyaknya gimik, alih-alih menawarkan gagasan kepada publik melalui debat.
"Acara debat justru dipenuhi dengan gimik-gimik dan serangan personal yang minim substansi," kata Andi dalam keterangan yang diterima Tirto, Senin (22/1/2024).
Menurut Andi, sejumlah program yang ditawarkan kandidat tertentu juga sesungguhnya menyimpan potensi masalah. Namun, luput dielaborasi lebih jauh oleh kandidat lain.
Andi menyoroti bahan bakar nabati seperti biodiesel dengan turunan B35 dan B40, misalnya luput dielaborasi mengenai potensi masalah perebutan CPO untuk energi versus pangan.
Alhasil, kekhawatiran kelangkaan dan tingginya minyak goreng (CPO untuk pangan) dapat muncul kembali.
Menurut Andi, hingga saat ini belum ada rancangan jelas menyoal pembagian CPO untuk kebutuhan energi dan pangan.
“Selama ini harga CPO lebih stabil untuk keperluan energi ketimbang pangan. Maka jangan heran ketika harga minyak goreng menjadi melambung tinggi,” ucap Andi.
Permasalahan biodiesel sebagaimana disampaikan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka dalam debat, kata dia, harus dilihat lebih jauh dari sekadar target bauran energi.
Ia mengatakan jika pemerintah terus berambisi dengan bauran biodiesel tanpa menyelesaikan konglomerasi industri sawit yang bermain hingga lebih dari 60%, membuat pengawasan menjadi sulit dilakukan.
Sebab, menurutnya, tanpa memperbaiki tata kelola hilir termasuk membenahi kebijakan dua harga untuk DMO dan ekspor, bukan tidak mungkin ambisi biodiesel justru menewaskan lebih banyak lagi anggota rumah tangga di Indonesia.
Hilirisasi terutama nikel juga terus disebut sebagai program unggulan pasangan Prabowo-Gibran. Hal itu menilik Indonesia sebagai produsen terbesar nikel di dunia dengan cadangan hingga 21 juta metrik ton.
Andi menyebut saat ini tata kelola nikel masih semrawut. Ia mengatakan ambisi percepatan transisi energi justru dijadikan ladang bisnis. Alih-alih kepentingan lingkungan dan masyarakat, sehingga mengakibatkan eksploitasi yang tidak terkontrol.
Andi menjelaskan deforestasi dan kerusakan lingkungan akibat tambang nikel juga semakin masif di Indonesia, khususnya di Sulawesi sebagai daerah penghasil cadangan nikel yang utama dan terbesar.
Satya Bumi mencatat dari tahun 2001 sampai 2019 deforestasi di Sulawesi mencapai angka seluas 2.049.586 hektar. Deforestasi terbesar terjadi pada tahun 2015 seluas 226.260 hektar, tahun 2016 seluas 190.667 hektar dan tahun 2019 mencapai luasan 159.891 hektar.
“Hilirisasi tidak boleh sampai memberikan kerugian yang akhirnya lebih besar kepada manusia dan alam,” jelas Andi.
Andi mengatakan sudah sepatutnya dalam ketiga kandidat peserta Pilpres 2024 menawarkan program berbasis etika lingkungan dengan pendekatan ekosentrisme, yakni perlindungan lingkungan dengan melihat seluruh kepentingan ekosistem.
"Alih-alih pendekatan antroposentrisme yang melihat kepentingan manusia sebagai elemen sentral," terang Andi.
Prabowo-Gibran Harus Hati-hati Lanjutkan Food Estate
Kepala Departemen Kampanye Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Benny Wijaya menilai program lumbung pangan atau food estate merupakan kesalahan besar yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menurut Benny, pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus berhati-hati dalam melanjutkan program ini, bila mereka terpilih di Pilpres 2024.
Benny melihat kebijakan food estate lebih banyak menyerahkan persoalan pangan nasional ke korporasi besar dengan meminggirkan petani sebagai produsen pangan utama Indonesia.
Menurut Benny, kerusakan lingkungan diakibatkan dari pembangunan food estate itu. Pasalnya, kata Benny, sebagian besar lokasi ini berada di atas lahan gambut.
"Belajar dari proyek cetak sawah satu juta hektar di atas lahan gambut yang digagas Presiden Soeharto di masa lalu tidak hanya berakhir gagal total, namun juga melahirkan degradasi lingkungan yang sangat parah," tutur Benny kepada Tirto, Senin (22/1/2024).
Dalam debat, dua cawapres, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD, memang kompak menyebutkan bahwa program food estate merupakan proyek yang gagal.
Keduanya menyebutkan food estate merupakan program gagal saat segmen pertama debat tersebut.
Muhaimin mengatakan food estate yang menjadi tanggung jawab Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengabaikan petani Tanah Air.
Tak cuma abai terhadap petani, food estate juga tak memedulikan nasib masyarakat adat setempat. Imin menilai proyek itu harus dihentikan.
"Di sisi yang lain kita sangat prihatin upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini [food estate] harus dihentikan," urai Imin.
Sementara itu, Mahfud MD turut menyebutkan bahwa food estate merupakan proyek gagal dan merusak lingkungan.
Mahfud bercerita saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada Juni 2011, ia meminta pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan empat tolok ukur, yaitu pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan leluhur.
"Kami akan gunakan 4 tolok ukur," jelas Mahfud.
Namun, Mahfud melihat pemerintahan saat ini mengabaikan empat tolok ukur tersebut. Ia berjanji bersama Ganjar Pranowo akan menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga harus mensejahterakan petani maupun nelayan. Mahfud pun menyinggung program food estate yang tak memperhatikan empat tolok ukur ini.
"Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar saja," terang Mahfud.
Pemerintah Bantah Food Estate Gagal
Pemerintah pun langsung membantah kegagalan food estate, seperti yang diucapkan dua cawapres, Muhaimin dan Mahfud MD.
Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, program food estate terus berjalan dan terus disempurnakan oleh pemerintah.
"Program food estate masih terus dikerjakan dan terus disempurnakan. Tidak ada program yang gagal, bisa masih dalam proses pengerjaan," kata Dahnil kepada Tirto, Senin (22/1/2024).
Dahnil mengatakan, wajar bila masih ada tanaman rusak dalam siklus tanam. Ia justru menilai, program food estate mulai memberikan hasil yang positif di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Tengah. Saat ini, penanaman tidak terbatas singkong, tapi sudah mulai menanam jagung.
Sementara itu, Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan bahwa kebijakan food estate dilakukan dalam merespon kondisi perekonomian global yang buruk.
Dunia sedang diterpa krisis pangan yang mengakibatkan harga pangan melonjak tinggi dan pasokan terganggu.
"Itu lah sebabnya mengapa bapak presiden mendorong untuk merespon dampak pandemi dan kemudian munculnya situasi krisis pangan itu dengan kebijakan lumbung pangan," kata Ari di Gedung Utama Kemensetneg, Jakarta, Senin (22/1/2024).
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Bayu Septianto
