Rizieq Shihab & Pendukung Abai Protokol Kesehatan, Negara Bisa Apa?

Oleh: Zakki Amali - 14 November 2020
Dibaca Normal 2 menit
Pelanggaran protokol kesehatan Rizieq Shihab justru disokong politikus dan dianggap angin lalu oleh pemerintah.
tirto.id - Muhammad Rizieq Shihab, tokoh Front Pembela Islam (FPI), menghadapi tudingan serius terkait pengabaian protokol kesehatan. Rizieq pulang saat situasi pandemi belum mereda. Tanpa isolasi mandiri, ia menghadiri berbagai acara dengan massa melimpah. Tak ada teguran langsung maupun pemberian sanksi kepadanya.

Tindakan itu disesalkan oleh ahli kesehatan publik. Epidemiolog dari Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) Mouhammad Bigwanto. Dia menilai, kerumunan dalam skala besar melanggar protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19.

Pemerintah, kata dia, seharusnya berani dan tegas memeringatkan langsung kepada masyarakat yang melangggar protokol kesehatan. Tanpa pandang bulu.

"Harusnya pemerintah tidak membeda-bedakan perlakuan terkait dengan penerapan PSBB, termasuk Pemda DKI Jakarta yang menjadi wilayahnya," kata Bigwanto kepada Tirto, Jumat (13/11/2020).

Pembiaran terhadap pelanggaran, katanya, bisa memicu kecemburuan sosial sehingga masyarakat lainnya abai terhadap protokol kesehatan. Akhirnya, kelompok lain akan ikut buat acara yang syarat kerumunan.

Dengan abaikan isolasi mandiri, Rizieq menabrak aturan mengenai isolasi mandiri bagi WNI dari luar negeri diwajibkan karantina 14 hari sesuai dua surat edaran Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Kendati tanpa isolasi mandiri, pejabat justru menemui Rizieq, di antaranya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Riza Patria. Riza bahkan datang ke acara maulid atau peringatan kelahiran Nabi Muhammad di Tebet Jakarta Selatan yang juga dihadiri Rizieq.


Terbukti Abaikan Protokol Kesehatan

Wagub Riza mengklaim sudah menyampaikan pentingnya protokol kesehatan dan sudah memberi contoh. Saat hadir di acara maulid, ia tetap pakai masker dan duduk berjarak dari orang lain. Namun ia mengakui, tindakan tersebut tak efektif. Tetap saja masih banyak yang mengabaikan protokol kesehatan.

"Memang masih ada masyarakat kita yang belum melaksanakan 3M. Untuk itu lah kami selalu hadir melaksanakan tugas kami, mengingatkan masyarakat," kata Riza di Gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2020).


Pelanggaran protokol biasanya akan berhadapan langsung dengan aparat penegak peraturan daerah. Dalam kasus Rizieq sikapnya berbeda.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) DKI Jakarta Arifin menyatakan, hanya akan mengedukasi penyelenggara kegiatan Maulid Nabi dan masyarakat yang hadir. Namun tak menyatakan tegas akan menjatuhkan sanksi kepada panitia penyelenggara dan warga yang telah melanggar protokol kesehatan.

"Jadi kepatuhan menjalankan perintah agama juga bisa dilaksanakan, tetapi seiring dengan itu kita juga harus memperhatikan protokol kesehatan keselamatan dan sebagainya. Itu selalu kami sampaikan," kata Arifiin.

Acara Maulid Nabi yang digelar di Tebet terbukti menyedot massa. Mengacu Peraturan Gubernur DKI Jakarta 101/2020, seharusnya acara yang memicu massa dilarang. Sebab pemerintah daerah mewajibkan warga untuk menghindari kerumunan. Pergub juga mengatur kegiatan di tempat ibadah maksimal berisi 50 persen dari kapasitas dan menerapkan protokol kesehatan.

FPI justru tak kendor. Mereka berencana menggelar peringatan kelahiran (maulid) Nabi Muhammad SAW di markas besarnya daerah Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2020). Agenda itu juga dihadiri Rizieq Shihab.

Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad di markas FPI, Haris Ubaidillah sudah mengimbau kepada warga yang akan datang untuk tetap menjaga jarak, tidak bersalaman, pakai masker, dan menyediakan cairan pembersih tangan.

“Akan bagus lagi bawa masker cadangan [...] kami bisa berikan masker orang yang tidak pakai. Semoga berkah yang muncul dari acara maulid akan bisa mengusir wabah Corona dari negeri yang kita cintai ini,” kata dia.


Pembiaran Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat

Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menyesalkan kegiatan Rizieq Shihab. Sebab sering menimbulkan kerumunan massa. Ia khawatir kasus COVID-19 makin bertambah banyak.

Apalagi berdasar laporan harian Satgas Penanganan COVID-19 pada 13 November, angkanya melampaui rekor sebelumnya. Ada sekitar 5.000 kasus baru.

Rahmad meminta Rizieq Shihab, menahan diri dari keinginan mengadakan kegiatan yang mengundang banyak orang.

"Menyepelekan pandemi Corona dengan mengadakan kegiatan semacam ini sangat berbahaya buat umat. Bila sayang umat, bila ingin membuat umat selamat dari COVID-19, hentikan apapun bentuknya kegiatan yang mengundang atau berdampak kepada berkumpul kerumunan umat," kata politikus PDIP ini, melansir Antara.

Kehadiran Rizieq sendiri sudah menyedot massa sejak hadir pada penjemputan di bandara. Pemerintahan Jokowi dianggap membedakan perlakuan kepada Rizieq karena ada isu agama di dalamnya, sehingga memilih bersikap hati-hati untuk antisipasi efek domino.

Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyebut, acara-acara Rizieq Shihab selalu memicu kerumunan massa dan bisa jadi medium penularan Corona. Tapi minim peringatan baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun pemerintahan pusat yang dipimpin Jokowi.

"Ini malah didiamkan [..] sangat mencemaskan. Dan saya heran kok tidak ada yang mengingatkan," kata Pandu, melansir Antara.

Kekhawatiran para epidemiolog beralasan. Sebab salah satu penyumbang klaster Corona besar adalah kelompok keagamanaan. Berdasar kajian Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) pada awal pandemi, penularan masif disebut super spreaders terjadi dari pertemuan Jamaah Tagligh di Gowa. Sekitar 1.000 orang tertular Corona dari klaster ini. Belum lagi klaster pesantren total sekitar 1.400 santri kena Corona, menurut Kementerian Agama.

Sikap abai Rizieq terkait protokol kesehatan yang membahayakan kesehatan publik justru dibela oleh Wakil Ketua DPR asal Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad yang punya hubungan dekat dengan Rizieq.

Sufmi menegaskan tak lagi perlu menyoal isolasi mandiri yang tak dilakukan Rizieq. Ia juga meminta tak usah lagi mendesak kepada pemerintah pusat atau daerah.

“Orangnya sudah di rumah kok [...] otoritas kesehatan bisa melakukan pemantauan. Itu saja saya pikir,” kata politikus Partai Gerindra tersebut.

Baca juga artikel terkait PANDEMI CORONA atau tulisan menarik lainnya Zakki Amali
(tirto.id - Kesehatan)

Reporter: Mohammad Bernie, Riyan Setiawan & Antara
Penulis: Zakki Amali
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
DarkLight