Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah menyiapkan perdagangan perdana kredit karbon dari sektor kehutanan dengan potensi nilai transaksi mencapai sekitar Rp5 triliun. Perdagangan tersebut akan diawali melalui empat proyek yang diperkirakan menghasilkan sekitar 31,7 juta ton setara karbon dioksida (CO2e) dan menjadi bagian dari peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan empat proyek awal tersebut terdiri atas tiga pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan satu skema Perhutanan Sosial. Menurutnya, perdagangan karbon tahap awal itu juga diproyeksikan memberikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp500 miliar.
“Kira-kira nanti akan ada 31,7 juta ton CO2 ekuivalen. Kira-kira nilai transaksinya Rp5 triliun dan PNBP-nya sekitar Rp500 miliar,” ujar Raja Juli usai Rapat Koordinasi Terbatas Persiapan Peluncuran SRUK di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Menurut Raja Juli, dimulainya perdagangan karbon tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengembangkan ekonomi hijau.
“Ekosistem perdagangan karbon kita mulai bisa kita perbaiki bahkan bisa kita implementasikan,” ujar Raja Juli.
Raja Juli juga menilai bahwa sektor kehutanan berbasis nature-based solution dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat implementasi perdagangan karbon nasional.
"Ini adalah salah satu komitmen Pak Presiden untuk Indonesia sebagai green growth dan ini sektor kehutanan terutama nature-based solution ini akan menjadi new engine of growth," kata Raja.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan peluncuran SRUK pada 9 Juli mendatang merupakan capaian yang telah lama dinantikan komunitas internasional sejak disepakatinya Persetujuan Paris (COP21) pada 2015. Menurut dia, keberadaan sistem tersebut menjadi fondasi penting bagi pengembangan pasar karbon Indonesia.
“Ini adalah suatu prestasi yang amat luar biasa karena sudah ditunggu oleh masyarakat internasional sejak COP21 di Paris tahun 2015. Dan alhamdulillah sudah ada sistem dan sudah siap untuk launching,” kata Hashim.
Hashim menambahkan, kesiapan Indonesia membangun ekosistem perdagangan karbon juga mendapat apresiasi dari berbagai negara dan lembaga internasional, termasuk Bank Dunia dan Uni Eropa.
“Sudah dapat pujian-pujian yang banyak dan luar biasa dari cukup banyak perwakilan asing, duta besar, juga perwakilan dari lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, European Union dan sebagainya,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan SRUK akan menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk mengembangkan pasar karbon yang lebih terintegrasi dan mampu menarik lebih banyak transaksi.
“SRUK ini merupakan pintu yang membuka kesempatan kita untuk lepas landas kegiatan perdagangan karbon kita. Ini diharapkan oleh banyak pihak. Insyaallah tanggal 9 merupakan tonggak untuk pembukaan dari SRUK itu,” ujar Eddy.
Penulis: Nanda Surya
Editor: Hendra Friana
