tirto.id - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyetujui bila pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dihentikan. Ia ingin penghentian PPKM ini menjadi proses transisi dari pandemi COVID-19 ke endemi dan masyarakat lebih sadar untuk menjaga kesehatannya masing-masing.
“Jadi kalau PPKM hilang, aku setuju sebagai proses transisi ke endemi, biar kembali ke masyarakat,” ucap Menkes Budi dalam wawancara khusus dengan Tirto di Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan pada Selasa (27/12/2022).
Menurut Budi, PPKM merupakan intervensi pemerintah yang bersifat “memaksa”. Budi juga mengatakan bahwa seharusnya masyarakat tidak perlu dipaksa.
“Jadi dengan adanya PPKM, itu kan intervensi pemerintah ya, ‘pemaksaan.’ Kalau ini menjadi endemi, kita mesti pelan-pelan mendidik masyarakat, meyakinkan masyarakat,” kata Budi.
Dia mencontohkan, misal pemerintah mewajibkan masyarakat memakai payung ketika turun hujan. Jika tidak, maka nanti terkena hukuman.
“Harusnya masyarakat kan mesti sadar sendiri ‘Ih kalau gue hujan-hujanan, enggak pakai payung, gue sakit nih’. Nah itu yang sekarang kita lagi didik pelan-pelan,” sambung Budi.
Kemudian Budi menilai bahwa PPKM itu bertujuan untuk membatasi kerumunan dan pergerakan masyarakat. Budi menyebut kalau masyarakat mulai sadar akan kesehatannya, yaitu seperti memakai masker dan menjaga jarak tanpa ada paksaan dari pemerintah, maka artinya pemerintah berhasil melakukan transisi dari pandemi ke endemi.
“Karena kita berhasil mengembalikan hak untuk menjaga kesehatan, itu kembali ke individu, masyarakat. Karena itu yang paling benar. Kesehatan tuh kalau sudah dipaksa, sudah pasti enggak optimal,” tutur Budi.
Dia juga menyebut bahwa pandemi COVID-19 ini pasti akan menjadi endemi. Selain itu, poin penting saat transisi dari pandemi menjadi endemi adalah pemerintah mengurangi intervensinya, mengurangi pemaksaannya, serta mengembalikan partisipasi masyarakat.
“Aku bilang di awal, yang namanya kesehatan, enggak bisa itu yang namanya program pemerintah tuh mustahil. Ini harus jadi gerakan masyarakat,” ujar Budi.
Presiden Joko Widodo memberi sinyal akan menghentikan PPKM pada akhir 2022. PPKM dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia terakhir diperpanjang sejak 6 Desember 2022 hingga 9 Januari 2023.
“Kemarin kasus harian kita berada di angka 1.200 dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PPKM kita,” kata Jokowi dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023 di Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Menurut Jokowi, pertimbangan untuk menghentikan PPKM lantaran kasus COVID-19 di Indonesia menunjukkan tren penurunan cukup signifikan dibandingkan saat gelombang varian Delta dan Omicron.
Penulis: Farid Nurhakim
Editor: Abdul Aziz
