Respons Istana soal Usulan Menkes Budi Gunadi Dicopot

tirto.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, buka suara atas desakan fakultas kedokteran dari sejumlah universitas agar Budi Gunadi Sadikin dicopot dari jabatan Menteri Kesehatan (Menkes).

Dia menyebutkan pemerintah pusat memang bertanggung jawab untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Karena itu, desakan tersebut menjadi evaluasi Pemerintah Pusat.

"Itu bagian dari evaluasi-evaluasi kita tentu mendengarkan aspirasi dari masyarakat, terutama masyarakat kedokteran, teman-teman dokter kan adalah individu-individu atau insan-insan pilihan," katanya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

"Pasti memberikan masukan itu berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang," lanjut dia.

Prasetyo pun mengaku pemerintah telah secara resmi menerima desakan tersebut. Di satu sisi, pemerintah juga telah memantau desakan kepada Budi Gunadi Sadikin melalui pemberitaan media massa.

Melalui hal tersebut, pemerintah kini disebut tengah mencari solusinya. Dia memastikan pemerintah akan mencari jalan keluar terbaik.

"Kita cari jalan keluarnya. Karena semua pasti niatnya baik, forum-forum asosiasi teman-teman dokter pasti niatnya baik, enggak mungkin niatnya tidak baik," tutur Prasetyo.

Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan masyarakat agar menyampaikan opininya dengan tidak membuat kegaduhan.

"Yang penting jangan mengganggu pelayanan publik, terutama dalam hal pelayanan kesehatan," sebutnya.

Gelombang kritik dan desakan oleh sivitas akademika kedokteran dari berbagai perguruan tinggi terus bermunculan sepekan terakhir. Jajaran guru besar dan akademisi dari Fakultas Kedokteran berbagai kampus ini meminta agar Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kebijakan kesehatan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Selain itu, turut digaungkan desakan untuk meninjau ulang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Mulanya sebanyak 158 guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menyatakan keprihatinan atas sejumlah kebijakan Kemenkes, Jumat (16/5/2025). Pokok utama aspirasi para akademisi meliputi kebijakan baru pendidikan kedokteran serta dokter spesialis yang menyederhanakan peran institusi pendidikan, independensi kolegium, serta pola komunikasi Menkes Budi.

Protes belakangan disusul pula oleh Fakultas Kedokteran dari Universitas Padjajaran, Senin (19/5/2025). Aspirasi yang bertajuk Maklumat Padjajaran tersebut mendesak evaluasi kebijakan pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan nasional. Sekaligus, agar meninjau kembali kebijakan Kemenkes di RS Pendidikan Universitas Padjajaran atau RSHS Bandung.

Setelahnya, gaung protes dan desakan evaluasi kebijakan kesehatan terus berdatangan lagi dari berbagai kampus. Protes serentak terjadi pada Selasa (20/5/2025), seperti di FK Universitas Hasanuddin Makassar, FK Universitas Airlangga Surabaya, FK Universitas Brawijaya, dan FK Universitas Syiah Kuala Aceh.