tirto.id - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko merespons kabar aparat kepolisian dan TNI mendatangi Kantor DPC PDI Perjuangan di Solo, Jawa Tengah. Disebutkan bahwa aparat kepolisian melakukan penggerudukan terhadap kantor DPC partai berlogo banteng moncong putih itu.
Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tegas menyatakan bahwa TNI-Polri harus netral pada Pemilu 2024. Bila mereka melakukan pelanggaran tinggal masyarakat berkomplain.
"Presiden sangat jelas berkali-kali mengatakan posisi TNI dan Polri sangat clear, tetapi kalau di bawah ada umpamanya ada hal-hal yang menyimpang dari arahan presiden, itu masyarakat bisa komplain itu," kata Moeldoko di Gedung Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jakarta, Kamis (9/11/2023).
Moeldoko memastikan TNI-Polri akan netral pada Pemilu 2024. Dia menyebut TNI-Polri tak akan berpihak kepada satu pasangan calon ataupun partai politik tertentu pada Pemilu 2024.
"Ya, enggak ada, lah, itu sama sekali enggak ada seorang pimpinan di TNI Polri yang memberikan petunjuk apalagi ini berkaitan dengan partai politik, yang saya pahami selama, jauh sekali itu," ucap Moeldoko.
Dia mengatakan bila pun tetap ditemukan, pasti akan diberi sanksi yang tegas.
"[Tapi] kalau seandainya umpamanya ada prajurit di bawah salah melakukan sesuatu, ya, itu sanksinya cukup yang bersangkutan karena bukan menjadi sebuah kebijakan garis komando," tutur Moeldoko.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan TNI netral pada Pemilu 2024. Yudo mengatakan dirinya kerap mengimbau kepada anak buahnya menjaga netralitas.
"TNI harus netral. Saya selalu sampaikan kepada jajaran kalau pemilu ini mau damai, sejuk kuncinya TNI-Polri harus netral dulu," kata Yudo.
Yudo mengatakan bila TNI-Polri netral, akan mudah menjaga keamanan dan stabilitas keamanan pada Pemilu 2024.
"Kalau sudah netral mudah untuk mengendalikan untuk menjaga keamanan maupun stabilitas keamanan selama dalam pemilu ini," tutur Yudo Margono.
Hal serupa diungkapkan Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. Ia menegaskan Polri berkomitmen untuk tetap netral dalam kontestasi Pemilu 2024. Hal itu untuk memberi pengamanan dan memastikan pemilu berjalan aman dan sukses.
“Bapak Kapolri juga sudah menegaskan untuk netralitas menjadi pegangan bagi seluruh anggota TNI dan Polri untuk tidak memihak kepada partai politik manapun,” kata Sandi di Penjaringan, Jakarta Utara, dikutip Kamis (5/10/2023).
Netralitas anggota Polri sudah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Dalam aturan itu disebut Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.
“Yang pasti aturannya sudah ada, sudah jelas. Itu menjadi komitmen bagi Polri untuk dilaksanakan dan ditegakkan. Karena Polri ingin pemilu ini berjalan dengan baik dengan bermartabat dan berjalan dengan jujur dan adil,” ujar Sandi.
Sandi mengatakan polisi aktif harus netral. Polri harus dapat menjaga kestabilan dan ketertiban masyarakat, sehingga proses demokrasi dapat berjalan lancar dan damai.
“Yang jelas kalau anggota polisi yang aktif, perintah Bapak Kapolri untuk melaksanakan netralitas dalam pelaksanaan kegiatan apapun,” ungkap dia.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Reja Hidayat
