tirto.id - Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara Bidang Komunikasi dan Media Faldo Maldini memahami sikap publik yang menolak konsep PPKM. Faldo mengklaim bahwa pemerintah tidak ingin menerapkan PPKM, tetapi harus dilakukan demi mencegah penularan COVID-19.
Hal tersebut merespons hasil survei Indikator Indonesia, 2 hingga 6 November 2021 terhadap 2.020 responden yang mencatat bahwa 35,0 persen responden kurang setuju PPKM dan tidak setuju sama sekali 29,3 persen.
"Soal perpanjangan PPKM yang cenderung kurang disetujui publik, ya wajar saja. Kami juga tidak ingin sebenarnya, kami tahu beratnya ekonomi masyarakat bawah terdampak, tapi kalau memang dibutuhkan untuk bertahan dalam menghadapi pandemi, ya memang pilihan yang harus diambil," kata Faldo dalam keterangan, Senin (6/12/2021).
Faldo lantas menjawab bahwa aksi pemerintah saat ini merupakan upaya mengelola gas dan rem untuk menekan dan mencegah penularan COVID-19.
"Ini yang dari awal pemerintah selalu bicara soal strategi gas dan rem. Hasilnya, sama-sama kita rasakan. Kami yakin publik sudah sangat paham," kata Faldo.
Di sisi lain, Faldo menyebut pemerintah bersyukur dengan hasil survei Indikator tentang kinerja pemerintah. Faldo mengklaim, hasil survei membuktikan langkah pemerintah sudah di jalur yang tepat dalam bekerja selama ini.
"Melihat hasil survei ini, patut disyukuri. Langkah yang diambil sudah tepat. Semua jajaran sudah bekerja dengan hati, dari pemerintah pusat sampai ke daerah, TNI, Polri, dan tentunya masyarakat berpartisipasi. Kita harus tetap waspada, waspada, dan waspada," kata Faldo.
Faldo pun menegaskan bahwa kritik yang mengarah kepada pemerintah memang pahit. Namun kritik tersebut akan memberikan dampak positif. Oleh karena itu, pemerintah akan menjawab kritik dengan tanggung jawab dan bekerja dengan baik.
"Kritik dijawab dengan pemenuhan tanggung jawab. Presiden sudah tekankan pada aparat agar menjaga ruang demokrasi, menjaga ruang kritik. Kontrol yang baik dari publik akan membuat berjalannya kebijakan semakin baik. Ini poin penting untuk mencapai kebijakan yang baik," kata Faldo.
Sebagai catatan, hasil survei Indikator tidak hanya membahas soal PPKM. Dalam indikator umum, sekitar 21,3 persen responden menyatakan keadaan ekonomi nasional baik, 40,4 persen sedang dan 37,6 persen buruk.
Persepsi ekonomi buruk turun dari 52,5 persen pada Juli 2021 menjadi 37,6 persen sementara persepsi baik naik dari 13,5 persen menjadi 21,3 persen.
Kemudian, pelaksanaan demokrasi sekitar 4,6 persen sangat puas, 70,6 persen puas, 16,7 persen kurang puas dan 2,3 persen menyatakan tidak puas sama sekali. Angka kepuasan (puas dan sangat puas) mengalami kenaikan dari 60,7 persen pada Juli 2021 menjadi 75,2 persen pada November 2021.
Sementara itu, kondisi politik nasional naik dari 39,8 persen pada September 2021 menjadi 44,1 persen di November 2021. Kondisi penegakan hukum nasional naik dari 36,8 persen pada Juli 2021 menjadi 43,2 persen di November 2021.
Di sisi lain, tren demokrasi sebagai sistem pemerintahan berada di angka 71,9 persen dengan status demokrasi sistem terbaik meski tidak sempurna di November 2021 atau naik dari 67,4 persen.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
