tirto.id - Pemerintah berupaya mempercepat persiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Dua aspek yang menjadi fokus utama dalam persiapan program sekolah berasrama bagi siswa miskin ini adalah rekrutmen guru dan pemenuhan sistem perlindungan anak.
Kedua aspek itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengadaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat di Gedung Aneka Bakti Kemensos, Jakarta, pada Kamis (15/5/2025).
Rapat itu melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian PANRB, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), BKN, hingga Kementerian PPPA. Semuanya menyatakan dukungan terhadap percepatan program prioritas nasional tersebut.
"Kita secara simultan bekerja. Tim sarana dan prasarana bekerja di lapangan, tim rekrutmen calon siswa juga terus bekerja. Sudah lebih dari 9.000 calon siswa yang telah diasesmen lewat pertemuan dengan orang tua di rumah masing-masing, dan kita membahas tentang rekrutmen guru dan tenaga pendidik," kata Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dalam rapat tersebut.
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan, kementeriannya menerima dua mandat berdasar Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, yakni penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat dan menyiapkan tenaga pendidik.
"Untuk kelembagaan Sekolah Rakyat, sudah disepakati menjadi bagian dari Kementerian Sosial. Kami sudah mempersiapkan kebijakan mengenai struktur kelembagaan Sekolah Rakyat," kata Rini.
"Tentang penyediaan guru, kami bersama Kemendikdasmen menyusun beberapa skema yang nanti akan kami laporkan kepada Bapak Presiden. Sehingga nanti dengan skema-skema penyediaan guru bisa membantu percepatan pelaksanaan Sekolah Rakyat," lanjut dia.
Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menambahkan, dari segi teknis, rekrutmen tenaga pendidik telah disiapkan dengan mekanisme seperti rekrutmen PPPK yang telah dilakukan.
"Kami sudah mempunyai kurang lebih 35 titik dengan fasilitas 3.500 (peserta). Sehingga kalau misalnya sudah ditetapkan kurang lebih maksimal enam hari seleksi sudah bisa kita selesaikan," jelas Haryomo.
Dalam rapat yang sama, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengingatkan pentingnya memastikan kualitas guru Sekolah Rakyat. Maka itu, kementeriannya pun telah merumuskan berbagai skema untuk menjamin kualitas tenaga pendidik.
"Intinya adalah menyiapkan guru dan tenaga pendidikan yang berkualitas. Hasilnya akan dilaporkan oleh Bapak Menteri ke Bapak Presiden," kata dia.
Aspek perlindungan anak dalam lingkungan asrama Sekolah Rakyat juga menjadi perhatian utama. Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menegaskan pentingnya lingkungan belajar tanpa kekerasan di Sekolah Rakyat.
"Kami memastikan hak anak-anak untuk mendapatkan perlindungan. Semua yang terlibat di dalam asrama (Sekolah Rakyat) ini perlu dipersiapkan secara matang agar tidak ada bullying, tidak ada kekerasan dan semua hak anak bisa terpenuhi," kata Arifatul.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai solusi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera dimulai dengan sinergi lintas kementerian/lembaga untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan program ini.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
Masuk tirto.id





























