Menuju konten utama

Rapat di DPR, Mendagri Jamin Dana Bantuan Parpol Tak Dipotong

Kemendagri hanya menerima anggaran pada 2025 sebesar Rp2,03 triliun dari anggaran sebelumnya, yakni Rp4,7 triliun.

Rapat di DPR, Mendagri Jamin Dana Bantuan Parpol Tak Dipotong
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah) bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya (kedua kanan) menjawab pertanyaan pada rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/Spt.

tirto.id - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa anggaran di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengalami pemotongan atau efisiensi sebesar 57,46 persen dari total pagu Rp4,7 triliun. Akibatnya, Kemendagri hanya menerima anggaran pada 2025 sebesar Rp2,03 triliun.

Tito menjelaskan bahwa pemotongan anggaran ini berdasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, tanggal 22 Januari tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBN tahun anggaran 2025.

"Jadi APBN diperintahkan untuk melakukan efisiensi, demikian juga APBD. Ditindaklanjuti dengan lebih detail dengan surat Kementerian Keuangan tanggal 24 Januari 2025," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (3/2/2025).

Dalam presentasinya, Tito menunjukkan sejumlah prioritas anggaran Kemendagri tetap dipertahankan, seperti bantuan keuangan ke partai politik yang diberikan ke 8 parpol di DPR tidak mengalami pemotongan.

Hanya saja, terdapat sejumlah pengurangan jumlah peserta atau jumlah penerima dana dari sebelumnya yang direncanakan. Seperti pelatihan aparat pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang sebelumnya ditargetkan dapat menjangkai 3.060 peserta dipangkas hanya 100 peserta. Fasilitas penguatan inovasi pemerintahan dalam negeri di daerah yang sebelumnya untuk 546 daerah menjadi 530 daerah.

"Kami melihat prinsip hal-hal yang basic yang mendasar untuk running-nya program Kemendagri sebagai petugas, pembina dan pengawas pemerintahan daerah dan sekaligus juga untuk pelaksana pendidikan IPDN kemudian pelatihan-pelatihan dan operasionalisasi Dukcapil dapat berjalan, itu prinsip utamanya," kata dia.

Dirinya menambahkan bahwa efisiensi anggaran tak akan berpengaruh pada gaji pegawai Kemendagri dan belanja anggaran bagi 15 pos lintas batas negara yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

"Dan kemudian untuk BNPP, hal yang pokok seperti belanja pegawai dan penanganan operasionalisasi pos lintas batas negara tetap harus berjalan operasional," katanya.

Baca juga artikel terkait APBN atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Politik
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto