Indeks Yusril Ihza Mahendra

Dengan tidak membebaskan Ba'asyir, ada kemungkinan gerakan Islamisme menguat, tapi saat dibebaskan tanpa meneken Pancasila sebagai ideologi negara, juga salah.

Yusril mengatakan, Megawati telah berhasil memisahkan lembaga peradilan dari pemerintah.

Presiden Jokowi mengatakan, mekanisme pembebasan bersyarat adalah Abu Bakar Ba'asyir harus mau menandatangani janji setia kepada NKRI dan Pancasila.

Ali mengaku kader PBB yang sering menentang kebijakan Yusril sehingga ia menduga pengeroyokan itu karena terlalu vokal menentang kebijakan Yusril.

Dalam dokumen yang harus ditandatangani juga mencantumkan hal lain, seperti misalnya pengakuan Ba’asyir atas kejahatan terlibat dalam aksi terorisme.

“Saya banyak ditelepon oleh media asing soal rencana itu, mereka bertanya dan menyalahkan saya,” kata Yusril.

"Ustadz Abu katakan "saya tidak mau teken lebih baik saya tetap saja dalam penjara sampai berakhir". Inilah materi masalahnya," kata Yusril.

Muhammadiyah tidak mempersoalkan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir dengan alasan kemanusiaan. Sementara PBNU menilai alasan pembebasan Ba'asyir karena kemanusiaan bisa dimaklumi.

Jokowi menyatakan Abu Bakar Baasyir segera dibebaskan karena alasan kemanusiaan. Menurut dia, keputusan pembebasan Baasyir sudah melewati pembahasan yang panjang. 

Sampai hari ini, Ditjen PAS belum menerima dokumen surat usulan pembebasan Abu Bakar Baasyir. 

Presiden Joko Widodo berencana akan membebaskan terpidana teroris Abubakar Baasyir secepatnya dari tahanan LP karena alasan usia Baasyir yang semakin menua.

Menurut Yusril, di zaman Jokowi tak ada pelanggaran HAM berat. Tapi, pegiat HAM bertanya balik soal penuntasan kasus masa lalu.

Ka'ban bantah ada perpecahan di internal PBB karena perbedaan sikap politik di Pilpres 2019.

Pemerintahan Jokowi-JK dinilai tidak ada usaha untuk penyelesaian kasus hak asasi manusia (HAM) secara utuh selama empat tahun terakhir.

Yusril Ihza Mahendra menyatakan kasus Novel Baswedan bukan termasuk pelanggaran HAM yang berat. Selama pemerintahan Jokowi, belum pernah ada pelanggaran HAM berat.

Dalam debat Pilpres 2019 tahap pertama, Ma'ruf Amin akan bertugas berbicara soal terorisme. Yusril Ihza Mahendra menyatakan Ma'ruf akan menjelaskan bahwa Islam adalah agama damai. 

KPU mengingatkan Yusril Ihza Mahendra bahwa posisinya sebagai kuasa hukum OSO bertentangan dengan syarat menjadi caleg. 

Eggi Sudjana menilai langkah Yusril menerima tawaran menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf membuat ideologi Ketua Umum PBB tersebut dipertanyakan.

Ahmad Muzani menyatakan tidak pernah mengetahui ada draf format koalisi yang diusulkan oleh Yusril kepada kubu Prabowo-Sandiaga.

"Aneh saja melayani dua kubu yang kontradiktif dan berseberangan soal Pancasila dan pilar-pilar kebangsaan dan bahkan sedang berperkara dengan menjadi lawyer keduanya." (Politikus PDIP Eva K. Sundari)