Masuk tirto.idIndeks Yusril Ihza Mahendra
Penjelasan Yusril soal Ekstradisi Paulus Tannos Berjalan Lama
Yusril Ihza Mahendra, mengakui proses ekstradisi tersangka kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, memakan waktu lama.
Yusril Sebut Pemerintah Bakal Naikkan Gaji ASN
Yusril Ihza Mahendra, mengatakan gaji aparatur sipil negara (ASN) akan segera mengalami kenaikan.
Penjelasan Yusril soal Status Kewarganegaraan Hambali
Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa status kewarganegaraan teroris Jamaah Islamiyah (JI) Encep Nurjaman Riduan alias Hambali, belum jelas secara hukum.
Soal 4 Pulau Aceh Masuk Sumut, Yusril: Permendagri Belum Ada
Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah belum mengambil keputusan apapun ihwal status empat pulau di kawasan Aceh dan Sumatra Utara.
Menko Yusril Tak Izinkan Hambali Pulang ke Indonesia jika Bebas
Yusril menegaskan bahwa seseorang yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan Indonesia, akan statusnya sebagai WNI dianggap gugur.
Menko Yusril Targetkan Indonesia Jadi Anggota OECD di 2028
RI juga bidik pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen agar dapat keluar dari status middle income trap.
Karir Politik hingga Penerapan Hukuman Mati di Indonesia
ketentuan itu didasarkan pada hukum yang hidup di masyarakat atau living law.
Yusril Sebut Pemerintah Siap Bahas RUU Perampasan Aset
Yusril memandang bahwa perampasan aset hasil korupsi perlu diatur dengan undang-undang agar hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil keputusan
"Hukuman Mati Itu Memang Harus Tetap Ada"
Tirto berbincang dengan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, soal RUU KUHAP dan hukuman mati di Indonesia.
Yusril Wanti-wanti Risiko Abuse of Power di RUU Perampasan Aset
Ia tidak ingin aparat penegak hukum dapat merampas aset tersangka tanpa proses persidangan ketika RUU Perampasan Aset sudah disahkan.
Pemerintah Tak Ragu Pidanakan WNA yang Buat Onar di Indonesia
Yusril mengatakan, penerapan pidana berlaku apabila WNA melakukan pelanggaran berat di Indonesia dan minimal mendeportasi jika melanggar ringan.
Yusril Pastikan Hukuman Mati Tak Dihapus, tapi Bersifat Khusus
Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa pidana mati dalam KUHP Nasional tidak dihapuskan, tetapi bersifat khusus.
Yusril: Prabowo Tidak Ingin Ada Napi Dieksekusi Hukuman Mati
Ia menyinggung Prabowo masih meyakini 0,1 persen napi tidak bersalah meski hakim menyatakan 99,9 persen bersalah dan menjatuhkan hukuman mati.
Yusril Bahas Kasus Navayo saat Bertemu Menteri Kehakiman Prancis
Yusril keberatan atas keputusan Pengadilan Prancis yang membolehkan Navayo untuk mengeksekusi aset Indonesia tanpa memanggil pemerintah Indonesia.
Yusril Bicara soal Pancasila & Penegakan Hukum di Acara Retret
Menurut Yusril, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi panduan dalam mengatasi setiap permasalahan di masyarakat.
Yusril: Penahanan Hasto Tak Perlu Tunggu Putusan Praperadilan
Yusril Ihza Mahendra, memandang bahwa penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sesuai aturan.
Prabowo Kumpulkan Hakim Naungan MA di Istana Negara Sore Ini
Presiden Prabowo Subianto, mengumpulkan hakim naungan Mahkamah Agung (MA) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025) sore.
Yusril: Pemerintah Tak Prioritaskan Pulangkan Reynhard Sinaga
Pemerintah lebih fokuskan pulangkan WNI yang ditahan di Malaysia atau Arab Saudi daripada pulangkan terpidana kasus pelecehan seksual Reynhard Sinaga.
KPK Bisa Tindak Koruptor di LN usai Indonesia Ratifikasi OECD
Yusril menilai, Indonesia meratifikasi OECD akan membuat Indonesia bisa menindak orang asing yang menyuap WNI dan sebaliknya.
Yusril: Amnesti Diberikan ke Siapapun atas Pertimbangan Presiden
Yusril mengaku tengah menyusun regulasi pemberian amnesti sekaligus meminta Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, untuk mendata penerima amnesti.
