Indeks Yusril Ihza Mahendra

Hukum
Rabu, 23 Apr 2025

Yusril Wanti-wanti Risiko Abuse of Power di RUU Perampasan Aset

Ia tidak ingin aparat penegak hukum dapat merampas aset tersangka tanpa proses persidangan ketika RUU Perampasan Aset sudah disahkan.
Hukum
Rabu, 23 Apr 2025

Pemerintah Tak Ragu Pidanakan WNA yang Buat Onar di Indonesia

Yusril mengatakan, penerapan pidana berlaku apabila WNA melakukan pelanggaran berat di Indonesia dan minimal mendeportasi jika melanggar ringan.
Hukum
Rabu, 9 Apr 2025

Yusril Pastikan Hukuman Mati Tak Dihapus, tapi Bersifat Khusus

Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa pidana mati dalam KUHP Nasional tidak dihapuskan, tetapi bersifat khusus.
Hukum
Selasa, 8 Apr 2025

Yusril: Prabowo Tidak Ingin Ada Napi Dieksekusi Hukuman Mati

Ia menyinggung Prabowo masih meyakini 0,1 persen napi tidak bersalah meski hakim menyatakan 99,9 persen bersalah dan menjatuhkan hukuman mati.
Hukum
Kamis, 27 Mar 2025

Yusril Bahas Kasus Navayo saat Bertemu Menteri Kehakiman Prancis

Yusril keberatan atas keputusan Pengadilan Prancis yang membolehkan Navayo untuk mengeksekusi aset Indonesia tanpa memanggil pemerintah Indonesia.
Politik
Senin, 24 Feb 2025

Yusril Bicara soal Pancasila & Penegakan Hukum di Acara Retret

Menurut Yusril, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi panduan dalam mengatasi setiap permasalahan di masyarakat.
Hukum
Kamis, 20 Feb 2025

Yusril: Penahanan Hasto Tak Perlu Tunggu Putusan Praperadilan

Yusril Ihza Mahendra, memandang bahwa penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sesuai aturan.
Politik
Kamis, 20 Feb 2025

Prabowo Kumpulkan Hakim Naungan MA di Istana Negara Sore Ini

Presiden Prabowo Subianto, mengumpulkan hakim naungan Mahkamah Agung (MA) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025) sore.
Hukum
Selasa, 11 Feb 2025

Yusril: Pemerintah Tak Prioritaskan Pulangkan Reynhard Sinaga

Pemerintah lebih fokuskan pulangkan WNI yang ditahan di Malaysia atau Arab Saudi daripada pulangkan terpidana kasus pelecehan seksual Reynhard Sinaga.
Hukum
Selasa, 11 Feb 2025

KPK Bisa Tindak Koruptor di LN usai Indonesia Ratifikasi OECD

Yusril menilai, Indonesia meratifikasi OECD akan membuat Indonesia bisa menindak orang asing yang menyuap WNI dan sebaliknya.
Hukum
Selasa, 11 Feb 2025

Yusril: Amnesti Diberikan ke Siapapun atas Pertimbangan Presiden

Yusril mengaku tengah menyusun regulasi pemberian amnesti sekaligus meminta Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, untuk mendata penerima amnesti.
Hukum
Jumat, 7 Feb 2025

Yusril: Jika Pulang, Reynhard Akan Ditempatkan di Nusa Kambangan

Pemerintah menilai, Reynhard tidak akan menerima pengurangan keamanan dan lapas yang memiliki maximum security hanya di Nusa Kambangan.
Hukum
Jumat, 24 Jan 2025

Pemerintah Bantu Pulang WNI Terpidana Mati di Arab & Malaysia

Pemerintah akan berkoordinasi lebih dulu dengan keluarga WNI yang jadi narapidana hukuman mati di Malaysia dan Arab Saudi.
Hukum
Jumat, 24 Jan 2025

Yusril Yakin Hambali Eks JI akan Bertobat dari Terorisme

Yusril meyakini, buron kasus bom Bali, Hambali alias Encep Nurjaman, akan bertobat dari kasus terorisme.
Hukum
Jumat, 24 Jan 2025

Pemerintah Batalkan Eksekusi Terpidana Narkoba Asal Prancis

Pemerintah Indonesia akan memindahkan terpidana mati kasus narkotika asal Perancis, Serge Areski Atlaoui ke negaranya.
Hukum
Selasa, 21 Jan 2025

Yusril Ungkap Upaya Indonesia dalam Pemulangan Hambali Eks JI

Yusril mengaku, salah satu tantangan pemulangan Hambali adalah proses pidana yang dijalani merupakan pidana militer dan bukan pidana sipil.
Hukum
Sabtu, 18 Jan 2025

Pemerintah Wacanakan Pemulangan Hambali dari Penjara Militer AS

Yusril sebut pemerintah mewacanakan pemulangan mantan tokoh militan JI, Hambali, dari penjara militer AS di Guantanamo.
Politik
Rabu, 15 Jan 2025

Keponakan Yusril Terpilih Jadi Ketua Umum PBB Periode 2025-2030

Usai terpilih jadi Ketua Umum PBB, Gugum Ridho Putra mengajak seluruh kader partainya bersatu agar lolos di Pemilu 2029.
Politik
Selasa, 14 Jan 2025

Yusril Harap MK Bisa Segera Hapus Ambang Batas Parlemen

Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah akan merumuskan norma hukum baru usai MK menghapus presidential threshold 20 persen.
Politik
Selasa, 14 Jan 2025

Afriansyah Noor Bertarung Lawan Gugum Ridho di Muktamar PBB

Pendiri Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, berharap figur muda yang bisa menjadi ketua umum periode 2025-2030.