Indeks Yusril Ihza Mahendra

"Hukuman Mati Itu Memang Harus Tetap Ada"
Tirto berbincang dengan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, soal RUU KUHAP dan hukuman mati di Indonesia.

Yusril Wanti-wanti Risiko Abuse of Power di RUU Perampasan Aset
Ia tidak ingin aparat penegak hukum dapat merampas aset tersangka tanpa proses persidangan ketika RUU Perampasan Aset sudah disahkan.

Pemerintah Tak Ragu Pidanakan WNA yang Buat Onar di Indonesia
Yusril mengatakan, penerapan pidana berlaku apabila WNA melakukan pelanggaran berat di Indonesia dan minimal mendeportasi jika melanggar ringan.

Yusril Pastikan Hukuman Mati Tak Dihapus, tapi Bersifat Khusus
Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa pidana mati dalam KUHP Nasional tidak dihapuskan, tetapi bersifat khusus.

Yusril: Prabowo Tidak Ingin Ada Napi Dieksekusi Hukuman Mati
Ia menyinggung Prabowo masih meyakini 0,1 persen napi tidak bersalah meski hakim menyatakan 99,9 persen bersalah dan menjatuhkan hukuman mati.

Yusril Bahas Kasus Navayo saat Bertemu Menteri Kehakiman Prancis
Yusril keberatan atas keputusan Pengadilan Prancis yang membolehkan Navayo untuk mengeksekusi aset Indonesia tanpa memanggil pemerintah Indonesia.

Yusril Bicara soal Pancasila & Penegakan Hukum di Acara Retret
Menurut Yusril, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi panduan dalam mengatasi setiap permasalahan di masyarakat.

Yusril: Penahanan Hasto Tak Perlu Tunggu Putusan Praperadilan
Yusril Ihza Mahendra, memandang bahwa penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sesuai aturan.

Prabowo Kumpulkan Hakim Naungan MA di Istana Negara Sore Ini
Presiden Prabowo Subianto, mengumpulkan hakim naungan Mahkamah Agung (MA) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025) sore.

Yusril: Pemerintah Tak Prioritaskan Pulangkan Reynhard Sinaga
Pemerintah lebih fokuskan pulangkan WNI yang ditahan di Malaysia atau Arab Saudi daripada pulangkan terpidana kasus pelecehan seksual Reynhard Sinaga.

KPK Bisa Tindak Koruptor di LN usai Indonesia Ratifikasi OECD
Yusril menilai, Indonesia meratifikasi OECD akan membuat Indonesia bisa menindak orang asing yang menyuap WNI dan sebaliknya.

Yusril: Amnesti Diberikan ke Siapapun atas Pertimbangan Presiden
Yusril mengaku tengah menyusun regulasi pemberian amnesti sekaligus meminta Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, untuk mendata penerima amnesti.

Yusril: Jika Pulang, Reynhard Akan Ditempatkan di Nusa Kambangan
Pemerintah menilai, Reynhard tidak akan menerima pengurangan keamanan dan lapas yang memiliki maximum security hanya di Nusa Kambangan.

Pemerintah Bantu Pulang WNI Terpidana Mati di Arab & Malaysia
Pemerintah akan berkoordinasi lebih dulu dengan keluarga WNI yang jadi narapidana hukuman mati di Malaysia dan Arab Saudi.

Yusril Yakin Hambali Eks JI akan Bertobat dari Terorisme
Yusril meyakini, buron kasus bom Bali, Hambali alias Encep Nurjaman, akan bertobat dari kasus terorisme.

Pemerintah Batalkan Eksekusi Terpidana Narkoba Asal Prancis
Pemerintah Indonesia akan memindahkan terpidana mati kasus narkotika asal Perancis, Serge Areski Atlaoui ke negaranya.

Yusril Ungkap Upaya Indonesia dalam Pemulangan Hambali Eks JI
Yusril mengaku, salah satu tantangan pemulangan Hambali adalah proses pidana yang dijalani merupakan pidana militer dan bukan pidana sipil.

Pemerintah Wacanakan Pemulangan Hambali dari Penjara Militer AS
Yusril sebut pemerintah mewacanakan pemulangan mantan tokoh militan JI, Hambali, dari penjara militer AS di Guantanamo.

Keponakan Yusril Terpilih Jadi Ketua Umum PBB Periode 2025-2030
Usai terpilih jadi Ketua Umum PBB, Gugum Ridho Putra mengajak seluruh kader partainya bersatu agar lolos di Pemilu 2029.

Yusril Harap MK Bisa Segera Hapus Ambang Batas Parlemen
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah akan merumuskan norma hukum baru usai MK menghapus presidential threshold 20 persen.
Masuk tirto.id







