Indeks Yusril Ihza Mahendra

Hukum
Kamis, 13 Nov

Yusril: Kami Tak Bahas Amnesti untuk Aktivis Demo Agustus

Yusril mengatakan tidak ada pembahasan soal pemberian amnesti dan abolisi untuk aktivis yang ditangkap saat demo Agustus 2025.
Hukum
Kamis, 13 Nov

Yusril soal Amnesti-Abolisi untuk Koruptor: Kewenangan Presiden

Yusril menyebut abolisi dan amnesti untuk koruptor kewenangan Presiden.
Hukum
Kamis, 13 Nov

Yusril Sebut Dua Guru SMAN 1 Luwu Utara Kembali Jadi ASN

Rasnal dan Abdul Muis akan kembali menjadi ASN usai mendapat rehabilitasi hukum dari Presiden Prabowo Subianto. Simak selengkapnya.
Hukum
Kamis, 13 Nov

Pengedar Narkoba Skala Kecil Dipertimbangkan Dapat Amnesti

Saat ini tengah dilakukan pengkajian memberikan amnesti atau abolisi kepada pengedar narkoba skala kecil.
Politik
Kamis, 13 Nov

Respons Yusril soal Polisi Aktif Dilarang Duduki Jabatan Sipil

Yusril mengatakan butuh transisi untuk polisi aktif yang terlanjur menduduki jabatan sipil usai ada putusan Mahkamah Konstitusi.
Politik
Kamis, 13 Nov

Pemerintah akan Berikan Amnesti-Abolisi pada Hari HAM Sedunia

Yusril mengatakan langkah ini lanjutan dari pemberian amnesti-abolisi untuk 1.178 narapidana pada Agustus 2025.
Hukum
Jumat, 7 Nov

Presiden Prabowo akan Lantik Komite Reformasi Polri Hari Ini

Otto mengaku ada sembilan orang yang akan menjadi bagian Komite Reformasi Polri dan nama Jimly Asshidique dikabarkan masuk dalam tim tersebut.
Periksa Fakta
Senin, 27 Okt

Video Menteri Yusril Minta Ammar Zoni Dibebaskan, Apa Benar?

Rekaman identik ditayangkan kanal YouTube MerdekaDotCom pada Januari 2025.
Hukum
Selasa, 21 Okt

Pemerintah Belum Pulangkan Napi WNI dari LN karena Lapas Penuh

Pemerintah belum memulangkan para narapidana WNI itu karena proses pemulangan dinilai membutuhkan biaya besar dan terkendala lapas sudah penuh.
Hukum
Selasa, 21 Okt

Pemerintah RI akan Pulangkan 2 WN Inggris Napi Kasus Narkotika

Kedua narapidana yang dipulangkan ke Inggris itu adalah Lindsay June Sandiford (68) dan Shahab Shahabadi (35).
Hukum
Selasa, 21 Okt

Yusril: KUHP Baru Akan Jadi Solusi Pengurangan Napi di Lapas

Yusril menjelaskan dalam KUHP baru akan ada perubahan paradigma dari yang semula lebih berfokus pada penghukuman terpidana, kini penegakan keadilan.
Hukum
Selasa, 21 Okt

Pemerintah Belum Bahas Pemulangan Reynhard Sinaga dari Inggris

Yusri Ihza Mahendra mengatakan sampai saat ini pemerintah belum membahas lebih lanjut rencana pemulangan Reynhard Sinaga ke tanah air.
Hukum
Selasa, 21 Okt

Yusril Pamer Capaian Kemenko Kumham Imipas di Setahun Prabowo

Yusril menyinggung transfer narapidana asing hingga mendorong integrasi data keimigrasian dengan kependudukan sebagai prestasi Kemenko Kumham Imipas.
Hukum
Senin, 20 Okt

Yusril Sebut Struktur Polri Wewenang Penuh Presiden dan DPR

Yusril menjelaskan, dasar konstitusional pengaturan struktur Polri diatur dalam Pasal 30 Ayat (5) UUD 1945 dan dipertegas di Bab II Pasal 8 UU Polri.
Hukum
Kamis, 16 Okt

Yusril Jamin Tak akan Intervensi Praperadilan Delpedro Cs

Yusril memastikan Polda Metro Jaya akan hadir dalam sidang perdana praperadilan.
Hukum
Kamis, 9 Okt

Pemerintah Bahas Pemulangan Napi Terorisme Taufiq dari Filipina

Yusril mengatakan, pemerintah melakukan kajian dengan melibatkan BNPT untuk pemulangan WNI Taufiq meski pemerintah Filipina menyetujui pemulangannya.
Hukum
Kamis, 9 Okt

Yusril: Pemerintah RI akan Pulangkan 2 Napi Narkoba Asal Belanda

Kedua narapidana yang akan dipulangkan adalah Siegfried Mets dan Ali Tokman dan dipulangkan atas permintaan Pemerintah Belanda.
Hukum
Kamis, 9 Okt

Pemulangan WNI Jadi Terpidana di Malaysia Terkendala Lapas Penuh

Menurut Yusril akan timbul persoalan baru bila 5.800 WNI yang jadi terpidana di Malaysia dipulangkan ke Indonesia.
Hukum
Kamis, 9 Okt

Nihil WNI Jadi Terpidana di Belanda, Terbanyak Ada di Malaysia

Yusril mengatakan terdapat 5.800 orang WNI yang dipidana di Malaysia, dengan 82 orang di antaranya merupakan terpidana mati.
Politik
Senin, 29 Sept

Yusril Sebut Pemerintah Tidak Campuri Urusan 2 Kubu Ketum PPP

Yusril menyilakan kedua ketua umum PPP hasil muktamar tersebut mendaftarkan susunan pengurusnya ke Kementerian Hukum dengan melampirkan dokumen pendukung.