Indeks Yusril Ihza Mahendra

Hukum
Kamis, 4 Jun

Yusril Sebut Kasus Silmy Karim dkk soal Suap Izin Tinggal WNA

Yusril menyatakan, terdapat modus operandi berupa percepatan pengurusan izin di luar prosedur resmi dengan imbalan uang yang tidak disetorkan ke kas negara.
Politik
Selasa, 19 Mei

Tiga Jurnalis RI Diculik Israel, Yusril: Masih Sulit Dihubungi

Pemerintah Indonesia juga mengalami kendala dalam upaya pembebasan WNI itu, karena tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Hukum
Jumat, 15 Mei

Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Larang Nobar Film Pesta Babi

Yusril nilai pembatasan nonton bareng film Pesta Babi yang terjadi di beberapa lokasi lebih disebabkan oleh persoalan prosedur administrasi.
Hukum
Jumat, 8 Mei

Yusril soal Sidang Andrie Yunus: Jangan Sekadar Formalitas

Yusril mengingatkan jangan sampai sidang militer kasus Andrie Yunus menjadi tontonan yang merusak kepercayaan publik terhadap negara dan penegak hukum.
Politik
Selasa, 5 Mei

Komisi Reformasi Polri Serahkan Laporan 3.000 Halaman ke Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyatakan dari ratusan halaman itu, Komisi Reformasi Polri menyiapkan ringkasan tiga halaman agar mudah dipahami Presiden.
Decode
Kamis, 23 Apr

Menimbang Urgensi RUU Disinformasi dan Propaganda Asing

Pakar menilai RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing belum mendesak.Pemerintah disarankan fokus pada strategi nasional.
Politik
Rabu, 22 Apr

RUU Pemilu Ditargetkan Beres pada 2,5 Tahun Pemerintahan Prabowo

Yusril berharap pembahasan RUU Pemilu bisa dimulai DPR RI pada pertengahan 2026.
Hukum
Rabu, 22 Apr

Yusril: Akademisi Bebas Kritik, Utamakan Etik Bukan Pidana

Aparat tetap memproses laporan yang dilayangkan pada akademisi. Tapi tahapan awalnya adalah klarifikasi, bukan penyelidikan atau penyidikan.
Hukum
Rabu, 22 Apr

Pemerintah Targetkan Kenaikan Indeks Pembangunan Hukum 2026

2026 juga menjadi momentum penting dengan mulai berlakunya KUHP dan KUHAP baru sejak 3 Januari.
Hukum
Senin, 20 Apr

Yusril: Peretasan Sektor Keuangan 2024-2026 Rugikan Rp1,5 T

Mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana dapat diterapkan dalam kasus peretasan sektor keuangan.
Hukum
Senin, 20 Apr

Yusril: Eskalasi Kejahatan Siber di Indonesia Makin Kompleks

Karakteristik kejahatan siber yang terjadi di Indonesia bersifat lintas yurisdiksi, anonim, dan berkecepatan tinggi.
Politik
Rabu, 15 Apr

Menko Yusril Sebut Revisi UU Pemilu Kesempatan Pembenahan Total

Yusril menyebut kodifikasi regulasi pemilu sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem hukum yang terpadu, rasional, dan berkelanjutan.
Hukum
Rabu, 8 Apr

Yusril Sebut MA Berpotensi Tolak Kasasi Vonis Bebas Delpedro dkk

Yusril menegaskan bahwa pihak eksekutif tidak akan melakukan intervensi meskipun kejaksaan secara struktural berada di bawah pemerintah.
Hukum
Jumat, 13 Mar

Respons Yusril soal Aktivis KontraS Disiram Air Keras oleh OTK

Yusril akan mengoordinasikan kasus ini kepada kementerian-kementerian di bawah Kemenko Kumham Imipas.
Hukum
Jumat, 6 Mar

Delpedro Minta Yusril & Negara Pulihkan Harkat dan Martabatnya

Yusril sempat meminta Delpedro cs bersikap jentelmen menghadapi peradilan dalam kasus demo Agustus 2025 berujung ricuh itu.
Politik
Rabu, 4 Mar

Yusril Usulkan Penggabungan Suara Partai di Akhir Pemilu

Yusril juga menyebut penggabungan tersebut berpotensi menghasilkan kekuatan politik baru yang signifikan.
Politik
Sabtu, 7 Feb

Gibran: Siapa pun Presidennya, Menterinya Yusril

Menurut Gibran, Yusril juga seorang tokoh yang serba bisa. Dia pun mengaku harus belajar banyak dari pengalaman Yusril.
Hukum
Kamis, 29 Jan

Pemerintah Sorot Aparat Lampaui Kewenangan di Kasus Es Gabus

Yusril sebut isu tersebut turut menjadi pembahasan serius dalam Komisi Percepatan Reformasi Polri.
Hukum
Rabu, 28 Jan

Adies Kadir Jadi Hakim MK, Yusril: Sepenuhnya Kewenangan DPR

Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa mengomentari atau menilai pemilihan Adies Kadir oleh DPR RI.
Hukum
Rabu, 28 Jan

Yusril: Nasib Struktur Polri Ditentukan Presiden Prabowo

Yusril membandingkan struktur keorganisasian antara Polri dengan TNI, yang sama-sama di bawah komando langsung presiden.