Indeks Yusril Ihza Mahendra

Yusril persilakan tarif lepas WNI diuji di Mahkamah Agung bila dinilai memberatkan, seraya menegaskan pemerintah akan patuh pada putusan.

Yusril kritik sayembara tangkap begal Dedi Mulyadi, khawatir pemberian hadiah bagi warga memicu aksi main hakim sendiri.

Yusril menyatakan pemerintah wajib memberikan perlindungan dan kemudahan sesuai aturan bila ada warga negara kehilangan status WNI akibat jadi korban TPPO.

Yusril memastikan Red Notice yang dikeluarkan Interpol harus berdasarkan dengan aturan berlaku dan tidak berkaitan dengan masalah agama, HAM, dan politik.

Yusril berharap pengambilalihan kasus Febrie Adriansyah oleh KPK tidak perlu terjadi karena Kejagung mampu menyelesaikan secara mandiri dan akuntabel.

Yusril menjelaskan bahwa penahanan seorang tersangka hanya dilakukan jika terdapat alasan objektif seperti kekhawatiran tersangka melarikan diri.

Yusril bilang keraguan masyarakat harus dijawab dengan proses hukum yang tegas, profesional, dan transparan.

Yusril meminta seluruh aparatur negara menjadikan supremasi hukum sebagai pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik.

Yusril menyatakan program MBG dilaksanakan oleh Presiden untuk meningkatkan gizi masyarakat dan dijalankan untuk perputaran ekonomi di masyarakat.

Yusril menyatakan, terdapat modus operandi berupa percepatan pengurusan izin di luar prosedur resmi dengan imbalan uang yang tidak disetorkan ke kas negara.

Pemerintah Indonesia juga mengalami kendala dalam upaya pembebasan WNI itu, karena tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Yusril nilai pembatasan nonton bareng film Pesta Babi yang terjadi di beberapa lokasi lebih disebabkan oleh persoalan prosedur administrasi.

Yusril mengingatkan jangan sampai sidang militer kasus Andrie Yunus menjadi tontonan yang merusak kepercayaan publik terhadap negara dan penegak hukum.

Yusril Ihza Mahendra menyatakan dari ratusan halaman itu, Komisi Reformasi Polri menyiapkan ringkasan tiga halaman agar mudah dipahami Presiden.

Pakar menilai RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing belum mendesak.Pemerintah disarankan fokus pada strategi nasional.

Yusril berharap pembahasan RUU Pemilu bisa dimulai DPR RI pada pertengahan 2026.

Aparat tetap memproses laporan yang dilayangkan pada akademisi. Tapi tahapan awalnya adalah klarifikasi, bukan penyelidikan atau penyidikan.

2026 juga menjadi momentum penting dengan mulai berlakunya KUHP dan KUHAP baru sejak 3 Januari.

Mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana dapat diterapkan dalam kasus peretasan sektor keuangan.

Karakteristik kejahatan siber yang terjadi di Indonesia bersifat lintas yurisdiksi, anonim, dan berkecepatan tinggi.