Indeks Yusril Ihza Mahendra

Menurut Yusril, tindakan prosedural lazim digunakan apabila ada aparat yang melakukan kesalahan.

Menurut Yusril, Putusan MK Nomor 223/PUU-XXIII/2025 dapat jadi asas penguat bagi polisi untuk mengisi jabatan sipil.

Yusril menjelaskan setiap perubahan status kewarganegaraan selalu ditetapkan melalui keputusan resmi pemerintah.

RUU Disinformasi Asing digagas sebagai benteng kedaulatan. Kritik muncul karena definisi karet dan potensi kriminalisasi ekspresi warga.

Yusril menegaskan bahwa wacana RUU tersebut tak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi atau bersifat anti-demokrasi.

Yusril berpandangan pemilihan kepala daerah tidak langsung melalui DPRD justru lebih selaras sebagaimana alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Yusril menjelaskan bahwa KUHAP lama merupakan produk Orde Baru sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Rekomendasi ini untuk menjamin keselarasan kebijaksanaan kementerian dan lembaga dengan arah pembangunan nasional.

Yusril berdalih pemerintah tengah mengkaji melakukan pendekatan restoratif terhadap demonstran akhir Agustus yang masih ditahan dan menjalani proses hukum.

Aparat penegak hukum cenderung bergerak menelusuri pencucian uang jika sudah ada tindak pidana asal yang jelas, seperti korupsi, narkotika, dan judol.

Siegfried Mets (73) dijatuhi hukuman mati, sementara Ali Tokman (64) dipidana penjara seumur hidup

Yusril mengatakan tidak ada pembahasan soal pemberian amnesti dan abolisi untuk aktivis yang ditangkap saat demo Agustus 2025.

Yusril menyebut abolisi dan amnesti untuk koruptor kewenangan Presiden.

Rasnal dan Abdul Muis akan kembali menjadi ASN usai mendapat rehabilitasi hukum dari Presiden Prabowo Subianto. Simak selengkapnya.

Saat ini tengah dilakukan pengkajian memberikan amnesti atau abolisi kepada pengedar narkoba skala kecil.

Yusril mengatakan butuh transisi untuk polisi aktif yang terlanjur menduduki jabatan sipil usai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Yusril mengatakan langkah ini lanjutan dari pemberian amnesti-abolisi untuk 1.178 narapidana pada Agustus 2025.

Otto mengaku ada sembilan orang yang akan menjadi bagian Komite Reformasi Polri dan nama Jimly Asshidique dikabarkan masuk dalam tim tersebut.

Rekaman identik ditayangkan kanal YouTube MerdekaDotCom pada Januari 2025.

Pemerintah belum memulangkan para narapidana WNI itu karena proses pemulangan dinilai membutuhkan biaya besar dan terkendala lapas sudah penuh.