Indeks Yusril Ihza Mahendra

Menko Yusril Sebut Revisi UU Pemilu Kesempatan Pembenahan Total
Yusril menyebut kodifikasi regulasi pemilu sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem hukum yang terpadu, rasional, dan berkelanjutan.

Yusril Sebut MA Berpotensi Tolak Kasasi Vonis Bebas Delpedro dkk
Yusril menegaskan bahwa pihak eksekutif tidak akan melakukan intervensi meskipun kejaksaan secara struktural berada di bawah pemerintah.

Respons Yusril soal Aktivis KontraS Disiram Air Keras oleh OTK
Yusril akan mengoordinasikan kasus ini kepada kementerian-kementerian di bawah Kemenko Kumham Imipas.

Delpedro Minta Yusril & Negara Pulihkan Harkat dan Martabatnya
Yusril sempat meminta Delpedro cs bersikap jentelmen menghadapi peradilan dalam kasus demo Agustus 2025 berujung ricuh itu.

Yusril Usulkan Penggabungan Suara Partai di Akhir Pemilu
Yusril juga menyebut penggabungan tersebut berpotensi menghasilkan kekuatan politik baru yang signifikan.

Gibran: Siapa pun Presidennya, Menterinya Yusril
Menurut Gibran, Yusril juga seorang tokoh yang serba bisa. Dia pun mengaku harus belajar banyak dari pengalaman Yusril.

Pemerintah Sorot Aparat Lampaui Kewenangan di Kasus Es Gabus
Yusril sebut isu tersebut turut menjadi pembahasan serius dalam Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Adies Kadir Jadi Hakim MK, Yusril: Sepenuhnya Kewenangan DPR
Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa mengomentari atau menilai pemilihan Adies Kadir oleh DPR RI.

Yusril: Nasib Struktur Polri Ditentukan Presiden Prabowo
Yusril membandingkan struktur keorganisasian antara Polri dengan TNI, yang sama-sama di bawah komando langsung presiden.

Yusril Dorong Aparat Penuduh Penjual Es Gabus Ditindak
Menurut Yusril, tindakan prosedural lazim digunakan apabila ada aparat yang melakukan kesalahan.

Pemerintah Godok Aturan Polisi Aktif Bisa Masuk Jabatan Sipil
Menurut Yusril, Putusan MK Nomor 223/PUU-XXIII/2025 dapat jadi asas penguat bagi polisi untuk mengisi jabatan sipil.

Yusril: Gabung Militer Asing Tak Otomatis Kehilangan Status WNI
Yusril menjelaskan setiap perubahan status kewarganegaraan selalu ditetapkan melalui keputusan resmi pemerintah.

Wacana RUU Disinformasi: Antara Kontra-Propaganda dan Represi
RUU Disinformasi Asing digagas sebagai benteng kedaulatan. Kritik muncul karena definisi karet dan potensi kriminalisasi ekspresi warga.

Yusril Ungkap Tujuan RUU terkait Disinformasi & Propaganda Asing
Yusril menegaskan bahwa wacana RUU tersebut tak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi atau bersifat anti-demokrasi.

Yusril: Pilkada Langsung Maupun DPRD Sama-Sama Konstitusional
Yusril berpandangan pemilihan kepala daerah tidak langsung melalui DPRD justru lebih selaras sebagaimana alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Yusril: KUHP-KUHAP Baru Tanda Berakhirnya Hukum Pidana Kolonial
Yusril menjelaskan bahwa KUHAP lama merupakan produk Orde Baru sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

33 Rekomendasi Kebijakan dari Kemenko Kumham Imipas untuk 14 K/L
Rekomendasi ini untuk menjamin keselarasan kebijaksanaan kementerian dan lembaga dengan arah pembangunan nasional.

Masih Ada 1.000 Demonstran Akhir Agustus Jalani Penahanan
Yusril berdalih pemerintah tengah mengkaji melakukan pendekatan restoratif terhadap demonstran akhir Agustus yang masih ditahan dan menjalani proses hukum.

Yusril Akui APH Belum Optimal Tindaklanjuti Temuan PPATK
Aparat penegak hukum cenderung bergerak menelusuri pencucian uang jika sudah ada tindak pidana asal yang jelas, seperti korupsi, narkotika, dan judol.

2 Napi Kasus Narkotika Dipulangkan ke Belanda Senin Pekan Depan
Siegfried Mets (73) dijatuhi hukuman mati, sementara Ali Tokman (64) dipidana penjara seumur hidup
Masuk tirto.id



