Indeks Yusril Ihza Mahendra

Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa pidana mati dalam KUHP Nasional tidak dihapuskan, tetapi bersifat khusus.

Ia menyinggung Prabowo masih meyakini 0,1 persen napi tidak bersalah meski hakim menyatakan 99,9 persen bersalah dan menjatuhkan hukuman mati.

Yusril keberatan atas keputusan Pengadilan Prancis yang membolehkan Navayo untuk mengeksekusi aset Indonesia tanpa memanggil pemerintah Indonesia.

Menurut Yusril, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi panduan dalam mengatasi setiap permasalahan di masyarakat.

Yusril Ihza Mahendra, memandang bahwa penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sesuai aturan.

Presiden Prabowo Subianto, mengumpulkan hakim naungan Mahkamah Agung (MA) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025) sore.

Pemerintah lebih fokuskan pulangkan WNI yang ditahan di Malaysia atau Arab Saudi daripada pulangkan terpidana kasus pelecehan seksual Reynhard Sinaga.

Yusril menilai, Indonesia meratifikasi OECD akan membuat Indonesia bisa menindak orang asing yang menyuap WNI dan sebaliknya.

Yusril mengaku tengah menyusun regulasi pemberian amnesti sekaligus meminta Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, untuk mendata penerima amnesti.

Pemerintah menilai, Reynhard tidak akan menerima pengurangan keamanan dan lapas yang memiliki maximum security hanya di Nusa Kambangan.

Pemerintah akan berkoordinasi lebih dulu dengan keluarga WNI yang jadi narapidana hukuman mati di Malaysia dan Arab Saudi.

Yusril meyakini, buron kasus bom Bali, Hambali alias Encep Nurjaman, akan bertobat dari kasus terorisme.

Pemerintah Indonesia akan memindahkan terpidana mati kasus narkotika asal Perancis, Serge Areski Atlaoui ke negaranya.

Yusril mengaku, salah satu tantangan pemulangan Hambali adalah proses pidana yang dijalani merupakan pidana militer dan bukan pidana sipil.

Yusril sebut pemerintah mewacanakan pemulangan mantan tokoh militan JI, Hambali, dari penjara militer AS di Guantanamo.

Usai terpilih jadi Ketua Umum PBB, Gugum Ridho Putra mengajak seluruh kader partainya bersatu agar lolos di Pemilu 2029.

Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah akan merumuskan norma hukum baru usai MK menghapus presidential threshold 20 persen.

Pendiri Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, berharap figur muda yang bisa menjadi ketua umum periode 2025-2030.

Pemerintah memandang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, final dan mengikat.

Yusril menjelaskan bahwa hal itu dilakukan karena JI telah bubar dan mantan anggotanya berkomitmen mendukung NKRI.