Indeks Yusril Ihza Mahendra

Yusril memastikan investigasi terkait pembebasan bersyarat Bechi dan Indra Kenz terus berjalan.

Yusril sebut, guna mengisi kekosongan jabatan, posisi Dirjenpas untuk sementara waktu ditangani Menteri Imipas sampai ada Plt.

Yusril sebut ada kemungkinan melibatkan TNI dan Polri dalam penanganan rehabilitasi napi narkoba di pulau tidak berpenghuni.

Yusril mengungkapkan masalah terbesar lapas saat ini adalah overcapacity ekstrem hingga 25 orang per sel.

Yusril mengatakan pengunduran diri Mashudi menunjukkan masih adanya integritas moral dan tanggung jawab atas apa yang terjadi.

Melalui akun pribadi media sosial Threads, Yusril dengan tegas melabeli unggahan yang menarasikan hal tersebut sebagai hoaks.

Bechi merupakan terpidana kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Jombang, Jawa Timur, yang telah bebas bersyarat sejak 20 Agustus 2026.

Kata Yusril, persoalan tersebut sebaiknya diselesaikan dengan melihat fakta secara langsung dan terbuka.

WNI asal Depok berpotensi kehilangan kewarganegaraan jika terbukti sukarela menjadi tentara Rusia. Pemerintah masih memverifikasi kasus tersebut.

Yusril turut mengatakan tak turut serta dalam menggagas atau membiayai penerbitan buku tersebut.

Melalui akun Instagram resminya Yusril membantah pernyataan tersebut. Klaim itu adalah narasi palsu yang dicantumkan pada foto dirinya.

Yusril menjamin baik pemerintah maupun DPR memiliki komitmen yang sama untuk menuntaskan pembahasan RUU Perampasan Aset sesuai target.

Yusril persilakan tarif lepas WNI diuji di Mahkamah Agung bila dinilai memberatkan, seraya menegaskan pemerintah akan patuh pada putusan.

Yusril kritik sayembara tangkap begal Dedi Mulyadi, khawatir pemberian hadiah bagi warga memicu aksi main hakim sendiri.

Yusril menyatakan pemerintah wajib memberikan perlindungan dan kemudahan sesuai aturan bila ada warga negara kehilangan status WNI akibat jadi korban TPPO.

Yusril memastikan Red Notice yang dikeluarkan Interpol harus berdasarkan dengan aturan berlaku dan tidak berkaitan dengan masalah agama, HAM, dan politik.

Yusril berharap pengambilalihan kasus Febrie Adriansyah oleh KPK tidak perlu terjadi karena Kejagung mampu menyelesaikan secara mandiri dan akuntabel.

Yusril menjelaskan bahwa penahanan seorang tersangka hanya dilakukan jika terdapat alasan objektif seperti kekhawatiran tersangka melarikan diri.

Yusril bilang keraguan masyarakat harus dijawab dengan proses hukum yang tegas, profesional, dan transparan.

Yusril meminta seluruh aparatur negara menjadikan supremasi hukum sebagai pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik.