Indeks Yusril Ihza Mahendra

Yusril mengungkap alasan tuntutan masyarakat dalam 17+8 belum semuanya dipenuhi.

LPSK tengah mengasesmen perlindungan bagi korban dan keluarga aksi anarkistis pada akhir Agustus 2025.

Yusril mengatakan, 583 orang yang masih ditahan masih dipilah mana yang berkasnya dilanjut ke pengadilan dan mendapat restorative justice.

Yusril menilai, lembaga seperti Komnas HAM sudah turun melakukan penyelidikan dan diyakini mampu mengungkap keterlibatan militer dalam aksi ricuh..

Yusril menjelaskan dengan mengikuti proses hukum yang ada rakyat akan bisa menilai argumen pihak manakah yang lebih meyakinkan.

Menurut Yusril, aparat harus menjunjung prinsip hukum dan HAM. Dan jika ada warga yang diduga melanggar hukum, hak-hak dasarnya tetap harus dihormati.

Yusril menuturkan pemerintah tidak pernah melarang masyarakat melakukan demonstrasi lantaran Indonesia merupakan negara demokrasi.

Pembahasan rancangan UU (RUU) transfer narapidana antarnegara dilanjutkan lantaran banyak permintaan transfer narapidana dari negara sahabat.

Yusril Ihza Mahendra, berujar proses transfer narapidana ke tiga negara telah rampung.

Yusril Ihza Mahendra menyebutkan ada keluarga yang meminta pemulangan terpidana pengeboman di Filipina ke tanah air.

Yusril Ihza Mahendra menyebutkan tidak ada kriteria pidana khusus untuk transfer narapidana antarnegara.

Yusril menegaskan, Presiden Prabowo telah melaksanakan proses pemberian amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong sesuai dengan aturan yang berlaku.

Yusril mengatakan, Pemerintah Prancis menghormati dan mengakui Serge bersalah melakukan kejahatan psikotropika di Indonesia dan dijatuhi hukuman mati.

Yusril mengatakan, Daud merupakan tokoh yang turut berjuang melakukan perlawanan terhadap Belanda dan Jepang serta mendukung kemerdekaan RI.

Penugasan saja tidak cukup tanpa adanya komitmen kuat untuk membuka ruang dialog, transparansi, akuntabilitas, dan penyelesaian kasus secara adil.

Yusril mengklarifikasi soal pernyataannya bahwa Gibran akan berkantor di Papua tentang penugasan dari Presiden Prabowo untuk percepatan pembangunan Papua.

Anggaran sebelumnya dinilai tak cukup untuk membayar gaji pegawai dan mendukung keperluan operasional Kementerian Kumham Imipas.

Indonesia menerima dengan terbuka segala langkah hukum yang dilakukan oleh keluarga Juliana Marins di Brasil.

Yusril mengakui persoalan pelanggaran HAM di Papua tak hanya dilakukan aparat keamanan, tetapi juga sejumlah kelompok masyarakatnya.

Yusril mengingatkan akan ada persoalan konstitusional, jika masa jabatan presiden-wakil presiden diperpanjang.