Indeks Yusril Ihza Mahendra

Yusril mengatakan, salah satu masukan yang diajukan dalam RUU Pemilu ialah calon anggota DPR harus menjadi anggota partai politik minimal selama tiga tahun.

Yusril mengimbau kepada ketiga orang tersebut untuk segera memberitahukan keberadaanya kepada masyarakat baik melalui kepolisian maupun media massa.

Yusril mengatakan, Tim Reformasi Polri akan segera dilantik dalam waktu dekat sekaligus mengumumkan tugas tim tersebut, salah satunya revisi UU Polri.

Yusril menjamin pemerintah menghormati independensi enam lembaga tersebut dalam mengusut kasus demo ricuh pada akhir Agustus 2025.

Keberadaan TGPF dapat menjadi dasar memastikan hak publik atas kebenaran sekaligus menghadirkan rasa aman yang nyata.

Tim independen harus mengungkap penyebab demonstrasi, aktor intelektual, penyandang dana, hingga target di baliknya.

Yusril menyatakan keputusan atas usulan pembentukan TGPF terkait peristiwa demonstrasi yang berujung ricuh, kewenangan Presiden Prabowo.

Yusril-Otto sepakat tak perlu membentuk tim investigasi independen untuk aksi kekerasan selama rentetan unjuk rasa se-Indonesia mulai 25 Agustus 2025.

Yusril Ihza Mahendra, menegaskan TNI tak bisa melaporkan influencer Ferry Irwandi atas dugaan pencemaran nama baik.

Keluarga korban tewas mohon agar kasus penganiayaan dalam kericuhan demo di Makassar diusut tuntas, semua pelaku dapat ditangkap, dan dihukum.

Yusril memastikan ke-68 tersangka yang ditahan terkait aksi demo akhir Agustus 2025, tidak ada terindikasi melakukan makar maupun terorisme.

Yusril mengklaim proses hukum terhadap tahanan yang terlibat aksi demo akhir Agustus 2025 sesuai koridor dan menjunjung tinggi HAM.

Yusril mengungkap alasan tuntutan masyarakat dalam 17+8 belum semuanya dipenuhi.

LPSK tengah mengasesmen perlindungan bagi korban dan keluarga aksi anarkistis pada akhir Agustus 2025.

Yusril mengatakan, 583 orang yang masih ditahan masih dipilah mana yang berkasnya dilanjut ke pengadilan dan mendapat restorative justice.

Yusril menilai, lembaga seperti Komnas HAM sudah turun melakukan penyelidikan dan diyakini mampu mengungkap keterlibatan militer dalam aksi ricuh..

Yusril menjelaskan dengan mengikuti proses hukum yang ada rakyat akan bisa menilai argumen pihak manakah yang lebih meyakinkan.

Menurut Yusril, aparat harus menjunjung prinsip hukum dan HAM. Dan jika ada warga yang diduga melanggar hukum, hak-hak dasarnya tetap harus dihormati.

Yusril menuturkan pemerintah tidak pernah melarang masyarakat melakukan demonstrasi lantaran Indonesia merupakan negara demokrasi.

Pembahasan rancangan UU (RUU) transfer narapidana antarnegara dilanjutkan lantaran banyak permintaan transfer narapidana dari negara sahabat.