Indeks Yusril Ihza Mahendra

Yusril Ihza Mahendra menyebutkan ada keluarga yang meminta pemulangan terpidana pengeboman di Filipina ke tanah air.

Yusril Ihza Mahendra menyebutkan tidak ada kriteria pidana khusus untuk transfer narapidana antarnegara.

Yusril menegaskan, Presiden Prabowo telah melaksanakan proses pemberian amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong sesuai dengan aturan yang berlaku.

Yusril mengatakan, Pemerintah Prancis menghormati dan mengakui Serge bersalah melakukan kejahatan psikotropika di Indonesia dan dijatuhi hukuman mati.

Yusril mengatakan, Daud merupakan tokoh yang turut berjuang melakukan perlawanan terhadap Belanda dan Jepang serta mendukung kemerdekaan RI.

Penugasan saja tidak cukup tanpa adanya komitmen kuat untuk membuka ruang dialog, transparansi, akuntabilitas, dan penyelesaian kasus secara adil.

Yusril mengklarifikasi soal pernyataannya bahwa Gibran akan berkantor di Papua tentang penugasan dari Presiden Prabowo untuk percepatan pembangunan Papua.

Anggaran sebelumnya dinilai tak cukup untuk membayar gaji pegawai dan mendukung keperluan operasional Kementerian Kumham Imipas.

Indonesia menerima dengan terbuka segala langkah hukum yang dilakukan oleh keluarga Juliana Marins di Brasil.

Yusril mengakui persoalan pelanggaran HAM di Papua tak hanya dilakukan aparat keamanan, tetapi juga sejumlah kelompok masyarakatnya.

Yusril mengingatkan akan ada persoalan konstitusional, jika masa jabatan presiden-wakil presiden diperpanjang.

Yusril Ihza Mahendra, mengakui proses ekstradisi tersangka kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, memakan waktu lama.

Yusril Ihza Mahendra, mengatakan gaji aparatur sipil negara (ASN) akan segera mengalami kenaikan.

Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa status kewarganegaraan teroris Jamaah Islamiyah (JI) Encep Nurjaman Riduan alias Hambali, belum jelas secara hukum.

Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah belum mengambil keputusan apapun ihwal status empat pulau di kawasan Aceh dan Sumatra Utara.

Yusril menegaskan bahwa seseorang yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan Indonesia, akan statusnya sebagai WNI dianggap gugur.

RI juga bidik pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen agar dapat keluar dari status middle income trap.

ketentuan itu didasarkan pada hukum yang hidup di masyarakat atau living law.

Yusril memandang bahwa perampasan aset hasil korupsi perlu diatur dengan undang-undang agar hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil keputusan

Tirto berbincang dengan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, soal RUU KUHAP dan hukuman mati di Indonesia.